DailyFX.ID — JAKARTA – PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), sebuah badan usaha milik negara yang didedikasikan untuk mengawasi dan memfasilitasi tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis, secara resmi mengumumkan pembentukan jajaran komisaris dan direksi baru. Pengumuman ini dilakukan dalam acara Peluncuran Babak Baru Tata Kelola Ekspor SDA yang diselenggarakan di Jakarta pada Senin, 24 Agustus 2026.

Direktur Utama PT DSI, Luke Thomas Mahony, menekankan bahwa pembentukan jajaran manajemen ini merupakan langkah krusial. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa komoditas ekspor Indonesia dikelola secara transparan dan adil. Keberadaan DSI diharapkan dapat meminimalisasi dan mencegah berbagai praktik manipulasi harga yang selama ini merugikan negara, termasuk praktik under invoicing dan transfer pricing.

Untuk menjalankan misi strategis ini, PT DSI menghadirkan kombinasi dewan komisaris dan direksi yang memiliki pengalaman luas di berbagai sektor. Latar belakang mereka mencakup industri aerospace, keuangan, pertambangan, hingga hukum internasional.

Susunan Jajaran Komisaris PT Danantara Sumberdaya Indonesia

1. Presiden Komisaris: M. Syaifurrahman Noer. Dikenal sebagai Senior Aerospace and Defence Leader, M. Syaifurrahman Noer, atau akrab disapa Cipung Noer, memiliki rekam jejak panjang baik di dalam maupun luar negeri. Pengalamannya meliputi posisi sebagai Production Development Engineer di Madrid, Spanyol, Direktur Program CN-235 IPTN di Bandung, memimpin IPTN North America di Seattle, Amerika Serikat, serta menjabat sebagai Presiden Komisaris PT Indonesian Defence Security and Technology.

2. Komisaris: Mari Elka Pangestu. Sebagai tokoh ekonomi nasional dan internasional, Mari Elka Pangestu memiliki rekam jejak yang solid di pemerintahan dan lembaga global. Beliau pernah menjabat sebagai Managing Director of Development Policy and Partnerships di Bank Dunia (2020–2023), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2011–2014), serta Menteri Perdagangan (2004–2011).

3. Komisaris: Tony Wenas. Dengan pengalaman lebih dari 30 tahun dalam kepemimpinan eksekutif, Tony Wenas telah menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport Indonesia sejak Desember 2018. Latar belakang manajemennya yang kuat dinilai memberikan dampak positif signifikan bagi ekosistem pertambangan nasional.

4. Komisaris: Harold Tjiptadjaja. Memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun di bidang investasi, merger dan akuisisi (M&A), project finance, serta restrukturisasi korporasi. Harold sebelumnya menjabat sebagai Senior Director Strategic Unit/ Transaction & Strategy Support di Danantara Indonesia, Managing Director Investment Banking di Mandiri Sekuritas, serta Chief Investment Officer (CIO) sekaligus Managing Director di Indonesia Infrastructure Finance (IIF).

Susunan Jajaran Direksi PT Danantara Sumberdaya Indonesia

1. Direktur Utama: Luke Thomas Mahony. Pria berkebangsaan Australia ini memiliki rekam jejak profesional yang kuat di industri pertambangan dan energi, termasuk pengalaman kepemimpinan sebagai Direktur di PT Vale Indonesia.

2. Direktur Keuangan: Sinthya Roesly. Ia adalah pakar manajemen keuangan infrastruktur yang pernah memimpin PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF/ PII) periode 2009–2017. Sinthya juga menjabat Chairperson and CEO LPEI (2017–2019) dan berpengalaman sebagai Direktur Keuangan PT PLN (Persero).

3. Direktur Manajemen Risiko: Nur Hidayat Udin. Memiliki pengalaman selama 28 tahun di industri perbankan, khususnya di Bank Mandiri dengan posisi terakhir sebagai Senior Vice President Wholesale Risk. Ia juga pernah dipercaya sebagai Director of Risk Management and HSSE di BUMN Holding Industri Pertambangan, MIND ID.

4. Direktur Legal dan Kepatuhan: Ivan Ferdiansyah Baely. Seorang praktisi hukum papan atas (top tier legal expert) di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 20 tahun di private practice, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN/ IBRA), serta dunia konsultan. Saat ini, ia juga dikenal sebagai Managing Partner di IABF Law Firm.

Penguatan tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) strategis merupakan prioritas nasional. Tujuannya adalah untuk memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan kontribusi optimal bagi penerimaan negara dan kesejahteraan masyarakat. Selama bertahun-tahun, sektor ekspor komoditas sering menghadapi tantangan praktik manipulasi transaksi keuangan, seperti under invoicing (pencatatan nilai faktur lebih rendah dari harga pasar) dan transfer pricing (pengalihan keuntungan ke entitas luar negeri untuk menghindari pajak).

Pembentukan PT DSI hadir sebagai instrumen strategis pemerintah. Perusahaan ini bertugas mengawasi, memfasilitasi, serta memverifikasi alur transaksi ekspor secara real-time dan transparan. Dengan dukungan jajaran kepemimpinan yang memadukan keahlian di bidang pertambangan, regulasi hukum, diplomasi ekonomi global, dan manajemen risiko keuangan, PT DSI diharapkan mampu menutup celah kebocoran penerimaan negara sekaligus meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global.