DailyFX.ID — Pemerintah memastikan kebijakan fiskal pada tahun 2027 akan tetap bersifat ekspansif, kolaboratif, terarah, dan terukur. Langkah ini diambil untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, serta mempertahankan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui pengelolaan yang prudent.

Menteri Keuangan, Suahasil Nazara, menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga defisit APBN 2027 pada angka 2,40% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini sejalan dengan arahan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI yang menekankan pentingnya disiplin fiskal dan kredibilitas APBN. Defisit yang diproyeksikan ini lebih rendah dibandingkan outlook 2026 yang diperkirakan mencapai 2,85%.

“Defisit 2,4% terhadap PDB akan kami jaga dengan sebaik-baiknya,” ujar Suahasil dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Gedung DPR, Kamis (24/9/2026).

Suahasil menjelaskan bahwa kebijakan fiskal 2027 dirancang tidak hanya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan membuka ruang investasi. Ia menekankan bahwa kebijakan fiskal harus tetap prudent namun tidak pasif, serta harus hadir dalam menjaga momentum pertumbuhan, melindungi masyarakat, dan membuka ruang bagi investasi.

Penyusunan APBN 2027 dilakukan di tengah dinamika perekonomian global dan konflik internasional yang kompleks. Untuk menghadapi kondisi tersebut, pemerintah akan terus memperkuat perekonomian nasional dengan menjaga fundamental ekonomi dan kinerja APBN.

Sebagai landasan untuk tahun depan, pertumbuhan ekonomi nasional tercatat sebesar 5,45% pada semester I-2026, dengan inflasi yang terkendali sebesar 3,2% hingga September 2026. Kinerja APBN hingga akhir Agustus 2026 juga menunjukkan kondisi yang solid, dengan defisit tercatat sebesar 0,93%.

Kondisi ekonomi dan kinerja APBN tersebut menjadi pijakan pemerintah dalam merancang kebijakan fiskal 2027 agar tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga kesehatan APBN. Arah kebijakan fiskal 2027 yang ekspansif dengan tetap mengedepankan disiplin anggaran dipertahankan sesuai hasil pembahasan bersama Banggar DPR RI.

Suahasil menegaskan bahwa arahan Banggar DPR RI mengenai disiplin fiskal dan kredibilitas dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2027 akan menjadi perhatian utama pemerintah dalam menjalankan kebijakan fiskal tahun depan.

Dengan selesainya Pembicaraan Tingkat I, pemerintah mengharapkan RUU APBN 2027 beserta Nota Keuangan dapat dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Rapat Paripurna DPR RI untuk mendapatkan persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi undang-undang.

Pemerintah mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin dengan Banggar DPR RI selama proses pembahasan RAPBN 2027. Pemerintah berkomitmen untuk melanjutkan sinergi dengan DPR dalam menjaga kesehatan APBN serta memastikan anggaran negara tetap mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.