— Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah tidak boleh mengorbankan independensi bank sentral. BI dapat bekerja sama dengan pemerintah untuk mencapai tujuan perekonomian nasional, namun tetap harus menjaga wilayah, mandat, dan kewenangannya sendiri.

Penegasan ini disampaikan Destry saat menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri dalam uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Gubernur BI di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026). Pernyataan Destry muncul terkait visinya yang bertajuk “Bank Indonesia: Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia.” Ia berpendapat bahwa kompleksitas tantangan ekonomi saat ini menuntut penyelesaian yang tidak bisa dilakukan oleh institusi tunggal.

Hanif Dhakiri mengingatkan bahwa semakin erat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter, termasuk dengan lembaga lain, justru menuntut independensi dan kredibilitas BI yang lebih kuat. Ia kemudian mengajukan pertanyaan krusial, “Kira-kira kapan sih Gubernur BI itu harus bisa ‘say yes’ kepada pemerintah dan ‘say no’? Karena menurut saya, Gubernur BI yang hebat itu bukan hanya sekadar Gubernur BI yang bisa bersinergi, tapi juga Gubernur BI yang tahu kapan mengatakan tidak.”

Bukan Sekadar Mengikuti Kebijakan

Menjawab pertanyaan tersebut, Destry menjelaskan bahwa sinergi yang dimaksud bukanlah berarti BI harus mengikuti seluruh kebijakan pemerintah. Sinergi, menurutnya, adalah tentang menyatukan kekuatan berbagai institusi untuk mencapai tujuan bersama, sembari tetap menggunakan instrumen dan kewenangan masing-masing. “Sinergi ini bukan hanya bekerja sama, tapi bagaimana kita menyatukan kekuatan kita, saling melengkapi. Jadi, artinya masing-masing itu punya senjatanya masing-masing, tapi kita saling melengkapi dan kita melangkahnya seirama,” ujar Destry.

Destry menambahkan bahwa BI tidak dapat bekerja sendirian dalam upaya pemerintah mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi. Demikian pula, pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan instrumen fiskal. Oleh karena itu, kebijakan BI dan pemerintah perlu saling melengkapi untuk menciptakan dampak yang lebih besar.

Namun, Destry menekankan batasannya. Sinergi tidak boleh diartikan sebagai berkurangnya kewenangan BI dalam menentukan kebijakannya sendiri. “Kembali saya ingin tekankan di sini bahwa kata-kata sinergi ini tidak berarti juga mengurangi kredibilitas dan juga independensi dari Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tegasnya.

Ia memastikan bahwa independensi BI akan tetap menjadi landasan dalam menjalankan mandatnya. “Kami akan tetap memegang independensi sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang P2SK terakhir 2026,” kata Destry.

Menentukan Batasan ‘Say Yes’ dan ‘Say No’

Dari penjelasan Destry, batasan antara ‘say yes’ dan ‘say no’ kepada pemerintah terletak pada mandat dan kewenangan masing-masing institusi. BI dapat mengatakan ‘yes’ terhadap sinergi untuk mencapai tujuan bersama—seperti menciptakan iklim ekonomi yang kondusif, mendorong pertumbuhan sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja—asalkan dilakukan melalui instrumen dan kewenangan BI.

Sebaliknya, ‘say no’ menjadi relevan ketika sinergi berpotensi membuat BI melepaskan mandat, kewenangan, kredibilitas, atau independensinya. Dengan demikian, meskipun tujuannya sama, keputusan kebijakan BI tetap berada di tangan bank sentral.

Destry menegaskan bahwa konsep Sinergi Merah Putih tidak menghapus batas kelembagaan. Setiap kementerian dan lembaga tetap memegang mandatnya masing-masing. “Sinergi Merah Putih berarti tidak melepaskan masing-masing amanah yang diemban oleh kementerian atau lembaga masing-masing, tapi kita tetap mempunyai wilayah dan mandat masing-masing dan kita bergerak bersama-sama,” ujar Destry.

Baginya, kebutuhan untuk memperkuat koordinasi justru semakin besar setelah BI memperoleh mandat yang lebih luas. Bank sentral tidak hanya dituntut menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan serta menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektoral dan penciptaan lapangan kerja.

Dengan demikian, Sinergi Merah Putih yang ditawarkan Destry tidak berarti BI harus selalu mengatakan ‘ya’ kepada pemerintah. BI dapat berjalan searah dengan pemerintah ketika tujuan kebijakan sejalan, tetapi harus tetap mampu menjaga jarak ketika independensi, kredibilitas, serta mandat bank sentral dipertaruhkan.