— Destry Damayanti telah resmi dilantik oleh Mahkamah Agung RI sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk masa jabatan 2026-2031. Sebagai pemimpin baru bank sentral, Destry diprediksi akan melanjutkan sejumlah kebijakan strategis yang telah dirintis oleh gubernur sebelumnya, Perry Warjiyo. Hal ini terlihat dari pemaparan misi dan inisiatif strategis yang disampaikan Destry saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI DPR RI.

Destry menegaskan komitmennya untuk melanjutkan legasi Perry, terutama dalam hal pengembangan sistem pembayaran Indonesia yang dinilai telah berkontribusi signifikan terhadap kinerja pasar keuangan domestik. Dalam paparannya, Destry mengakui adanya tantangan kontemporer, baik dari sisi internal maupun eksternal, yang dihadapi BI di tengah kompleksitas perubahan struktural ekonomi global dan domestik.

Perubahan struktural ini ditandai dengan meningkatnya ketegangan geopolitik yang berpotensi memicu gejolak di pasar keuangan. Ekonomi nasional juga dihadapkan pada berbagai risiko global, seperti konflik geopolitik, perlambatan ekonomi dunia, inflasi global yang meningkat, rezim bunga tinggi yang berkepanjangan, serta volatilitas aliran modal ke negara berkembang. Selain itu, perkembangan pesat digitalisasi menuntut pengelolaan yang lebih handal dan aman.

Di sisi eksternal, penguatan mandat BI melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang disahkan pada 4 Juni 2026, semakin mempertegas peran BI sebagai otoritas moneter nasional. Bank sentral tidak hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah, sistem pembayaran, dan sistem keuangan, tetapi juga menjalankan bauran kebijakan untuk menciptakan ekosistem ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektoral dan perluasan lapangan kerja.

Menarik untuk menganalisis visi-misi Destry, yang mengusung tema “Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”. Visi ini bertujuan menjadikan Bank Indonesia sebagai lembaga yang relevan dalam merespons tantangan, kredibel dalam menjaga stabilitas, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Destry memaparkan tiga misi utama untuk mencapai visi tersebut.

Tiga Misi Destry Damayanti

Pertama, menjaga stabilitas sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Misi ini mencakup pencapaian stabilitas nilai rupiah, pemeliharaan stabilitas sistem pembayaran, dan partisipasi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan.

Kedua, berkontribusi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Stabilitas yang kuat diharapkan dapat memberikan kepastian berusaha, yang pada gilirannya mendukung pertumbuhan ekonomi. Keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan menjadi kunci.

Ketiga, memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan melalui “Sinergi Merah Putih”. Misi ini menekankan koordinasi erat BI dengan pemerintah, otoritas terkait, serta pihak lain dalam menghadapi tantangan yang semakin berat. Jalinan kerjasama dengan wakil rakyat dan dukungan terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045 juga menjadi bagian penting.

Ketiga misi ini sejatinya selaras dengan program yang telah dijalankan oleh gubernur sebelumnya. Contohnya adalah kebijakan 7 jurus strategis BI untuk menstabilkan nilai kurs rupiah. Harapannya, “Sinergi Merah Putih” bukan sekadar jargon, melainkan implementasi nyata yang memperkuat ekonomi nasional.

Inisiatif Strategis untuk Mewujudkan Misi

Untuk mewujudkan ketiga misinya, Destry mengajukan sejumlah inisiatif strategis. Dari sisi moneter, BI akan tetap fokus menjaga stabilitas sambil memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi. Kebijakan BI-Rate akan bersifat antisipatif dan berorientasi ke depan (pre-emptive dan forward looking) untuk menjaga stabilitas rupiah. Operasi moneter pro-market akan dioptimalkan untuk efektivitas kebijakan dan memadaiinya likuiditas di pasar uang, perbankan, dan sektor riil.

Kebijakan makroprudensial akan diarahkan agar lebih pro-growth dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai instrumen makroprudensial akan dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan, terutama ke sektor-sektor prioritas. Di sisi sistem pembayaran, BI akan mengakselerasi ekonomi dan keuangan digital secara aman, efisien, dan inklusif, salah satunya melalui perluasan transaksi QRIS.

Inisiatif kedua adalah revitalisasi kebijakan lalu lintas devisa (LLD). Menghadapi tantangan sektor eksternal dan infrastruktur LLD, BI akan melakukan refocusing dan revitalisasi kebijakan, termasuk pengawasan berbasis digital dan supervisory technology. Hal ini penting mengingat potensi under-invoicing yang cukup besar, meskipun penanganannya melibatkan banyak pihak.

Inisiatif ketiga adalah keuangan inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi berkualitas harus dirasakan seluruh lapisan masyarakat. Inklusi keuangan dan ekonomi syariah menjadi salah satu game changer untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 8%.

Keempat, tata kelola kelembagaan dan inovasi. Mandat yang semakin besar menuntut kelembagaan yang lebih kuat. Kredibilitas BI dibangun melalui akumulasi integritas, konsistensi, inovasi, dan sinergi jangka panjang.

Respons Pasar dan Kepercayaan Publik

Publik dan pasar menunjukkan reaksi positif atas pelantikan Destry sebagai Gubernur BI, yang terlihat dari penguatan nilai tukar rupiah dalam dua pekan terakhir. Pada Selasa (08/09/2026), kurs rupiah tercatat Rp17.741,26 per dolar AS, menguat menjadi Rp17.706,09 pada Rabu (09/09/2026), dan signifikan menjadi Rp17.639,76 pada hari berikutnya.

Kenaikan cadangan devisa juga menjadi momentum positif bagi gubernur baru. Data BI menunjukkan cadangan devisa meningkat dari US$145,3 miliar pada Juli 2026 menjadi US$146 miliar pada Agustus 2026. Instrumen Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) juga dinilai efektif dalam menjaga likuiditas, mendukung stabilitas pasar uang dan kurs rupiah, serta menarik aliran masuk portofolio asing, terbukti dari penawaran SRBI senilai Rp24 triliun yang dimenangkan BI dalam lelang.

Destry menjamin bahwa penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan fiskal (pemerintah) tidak akan mengurangi independensi dan kredibilitas BI. Publik berharap agar paparan “misi dan inisiatif strategis” tidak hanya berhenti sebagai formalitas kelolosan uji kelayakan, melainkan mampu diimplementasikan secara nyata dalam menghadapi kepentingan fiskal.

Mengingat publik sempat kehilangan kepercayaan terhadap BI pasca-pengunduran diri Perry Warjiyo yang dikaitkan dengan runtuhnya independensi bank sentral, pengalaman panjang dan dedikasi Destry di bank sentral diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik. Semoga.

*) Ekonom Senior FEB Universitas Muhammadiyah Surakarta.