DailyFX.ID — JAKARTA – Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, menegaskan bahwa penguatan sinergi antara bank sentral dan pemerintah tidak berarti mengorbankan independensi BI. Menurutnya, koordinasi justru sangat diperlukan dalam menghadapi persoalan ekonomi yang semakin kompleks. Namun, setiap lembaga tetap harus bekerja sesuai mandat dan kewenangannya masing-masing.

Penegasan ini disampaikan Destry saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di hadapan Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2026). Isu independensi menjadi salah satu poin penting yang disorot oleh anggota dewan, terutama menyusul visi yang diusung Destry, yaitu “Bank Indonesia: Sinergi Merah Putih untuk Kesejahteraan Rakyat Indonesia”.

Destry menjelaskan, pemilihan kata “sinergi” didasarkan pada realitas bahwa persoalan ekonomi saat ini sangat kompleks dan tidak mungkin diselesaikan oleh satu institusi saja. Oleh karena itu, BI perlu bergerak bersama pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya tanpa kehilangan kewenangan dan independensinya.

“Sinergi ini bukan hanya bekerja sama, tapi bagaimana kita menyatukan kekuatan kita, saling melengkapi. Jadi, artinya masing-masing itu punya senjatanya masing-masing, tapi kita saling melengkapi dan kita melangkahnya seirama,” ujar Destry.

Ia menambahkan, BI merupakan bagian dari institusi negara yang memiliki tanggung jawab untuk mendukung pencapaian sasaran perekonomian nasional. Ketika pemerintah mengejar target pertumbuhan ekonomi tertentu, BI tidak dapat sepenuhnya berjalan sendiri. Kebijakan yang diambil oleh masing-masing lembaga perlu diarahkan ke tujuan yang sama agar menghasilkan dampak yang lebih besar.

Namun, Destry memberikan penekanan tegas bahwa sinergi tersebut tidak boleh diterjemahkan sebagai penyerahan kewenangan BI kepada pemerintah. Independensi tetap menjadi fondasi utama dalam menjalankan mandat sebagai bank sentral.

“Saya ingin tekankan di sini bahwa kata-kata sinergi ini tidak berarti juga mengurangi kredibilitas dan juga independensi dari Bank Indonesia dalam menjalankan tugas-tugasnya,” tegas Destry. Ia melanjutkan, “Kami akan tetap memegang independensi sesuai dengan yang diamanatkan di dalam Undang-Undang P2SK terakhir 2026.”

Mandat BI Makin Luas

Isu sinergi menjadi semakin relevan mengingat mandat BI kini tidak hanya terbatas pada menjaga stabilitas moneter. Dalam paparannya, Destry menyebutkan bahwa penguatan mandat BI juga menempatkan bank sentral dalam posisi untuk menciptakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektoral dan penciptaan lapangan kerja.

Menurut Destry, mandat yang semakin luas ini membuat BI perlu berkolaborasi dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya agar kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dapat memberikan dampak yang lebih nyata terhadap sektor riil.

“Di sini tugas Bank Indonesia, kita harus bisa menciptakan iklim ekonomi yang kondusif dan bersama-sama tentunya dengan semua pihak, stakeholder, kita berusaha untuk mendorong sektor riil dan menciptakan lapangan pekerjaan,” kata dia.

Oleh karena itu, konsep Sinergi Merah Putih yang diusungnya bukanlah peleburan kewenangan antara BI dan pemerintah. Setiap institusi tetap memiliki wilayah kerja dan tanggung jawabnya sendiri, namun kebijakan yang ditempuh perlu saling mendukung.

“Sinergi Merah Putih berarti tidak melepaskan masing-masing amanah yang diemban oleh kementerian atau lembaga masing-masing, tapi kita tetap mempunyai wilayah dan mandat masing-masing dan kita bergerak bersama-sama,” ujarnya.

Sebelumnya, dalam pemaparan visi dan misinya, Destry menyatakan bahwa penguatan sinergi menjadi salah satu dari tiga misi utama yang akan dijalankan apabila ia mendapatkan amanah memimpin BI. Sinergi ini akan dilakukan dengan pemerintah, otoritas lain, DPR, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam menghadapi tantangan perekonomian dan mendukung pencapaian Indonesia Emas 2045.

Bagi Destry, batasannya terletak pada mandat masing-masing lembaga. BI dapat berjalan searah dengan pemerintah dalam mencapai tujuan ekonomi nasional, tetapi keputusan dan instrumen kebijakan bank sentral tetap harus dijalankan dalam koridor independensi BI.