DailyFX.ID — Calon Gubernur Bank Indonesia (BI), Destry Damayanti, mengemukakan pergeseran fokus penggunaan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Instrumen ini ke depan akan lebih diarahkan untuk memperkuat transmisi kebijakan suku bunga. Tujuannya adalah agar tingkat bunga di pasar dapat lebih melandai dan selaras dengan suku bunga overnight.

Perubahan fokus SRBI ini disampaikan Destry dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Jakarta, pada Rabu (26/8/2026). “Kami ini Pak sekarang adalah kita akan lebih fokus SRBI itu untuk menjadi transmisi untuk kebijakan suku bunga, supaya suku bunga juga di market bisa relatif melandai,” ujar Destry.

Destry menjelaskan bahwa perubahan arah tersebut juga dilakukan dengan menurunkan outstanding SRBI secara bertahap. Posisi outstanding SRBI saat ini berada di kisaran Rp 1.050 triliun, menurun dari posisi tertingginya yang hampir mencapai Rp 1.100 triliun. “Nah ini bertahap kami turunkan untuk menambah likuiditas dan juga supaya suku bunga di market itu lebih bisa terkendali dan align juga dengan suku bunga overnight kita,” jelasnya.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya BI untuk memperkuat transmisi kebijakan moneter. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan memastikan likuiditas tetap memadai bagi pasar keuangan dan perbankan. Destry menempatkan kebijakan SRBI dalam kerangka bauran kebijakan BI yang lebih luas.

Menurutnya, tekanan terhadap rupiah tidak dapat hanya direspons melalui suku bunga acuan. Hal ini mengingat kondisi perekonomian Indonesia masih membutuhkan dukungan untuk mendorong pertumbuhan. Sebagai contoh, Destry sebelumnya menerangkan bahwa tekanan terhadap rupiah yang tinggi pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) Agustus tidak serta-merta membuat BI menaikkan BI-Rate.

“Makanya izin Bapak-Ibu sekalian kemarin pada saat kami rapat RDG terakhir, bulan Agustus yang lalu, kami walaupun tekanan pada rupiah juga tinggi, tapi kami tidak bisa menaikkan (BI-Rate) begitu saja, karena kami lihat bahwa kita punya PR pertumbuhan kita ini masih di bawah potensial levelnya,” ujar Destry.

Oleh karena itu, BI menggunakan instrumen lain, termasuk pendalaman pasar uang dan pasar valas serta operasi moneter. Tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas sekaligus menciptakan kondisi pembiayaan yang lebih kondusif. Dalam paparannya, Destry menyebut BI-Rate ke depan akan diarahkan secara pre-emptive dan forward-looking untuk menjaga stabilitas rupiah.

Namun, stabilisasi nilai tukar tidak hanya mengandalkan suku bunga. “BI-Rate akan diarahkan secara pre-emptive dan forward-looking untuk menjaga stabilitas rupiah. Stabilisasi nilai tukar rupiah akan terus diperkuat melalui smart intervention, operasi moneter pro-market akan dioptimalkan agar transmisi kebijakan semakin efektif dan likuiditas tetap memadai bagi pasar uang, perbankan, dan sektor riil,” jelasnya.

Destry menuturkan, operasi moneter yang telah dilakukan BI telah mendorong penurunan suku bunga dari posisi tertinggi 6,5% menjadi sekitar 6%. “Nah ini yang tentunya nanti akan memengaruhi cost of fund dari perbankan juga,” katanya. Penurunan suku bunga pasar ini penting karena pada akhirnya akan memengaruhi biaya dana perbankan. Dengan biaya dana yang lebih terkendali, transmisi kebijakan moneter diharapkan dapat berlanjut ke sektor perbankan dan perekonomian riil.

Hal ini juga menjadi alasan BI secara bertahap mengurangi outstanding SRBI. Penurunan instrumen tersebut dimaksudkan untuk menambah likuiditas sekaligus menjaga agar suku bunga pasar tetap terkendali dan selaras dengan suku bunga overnight. Selain operasi moneter, BI juga mengoptimalkan pendalaman pasar uang dan pasar valas untuk menghadapi tekanan eksternal.

Bank sentral memberikan insentif dan membuat biaya lindung nilai (hedging cost) relatif lebih murah untuk mendorong aliran dana masuk ke pasar domestik. “Dan alhamdulillah itu juga tercapai sehingga baik SRBI ataupun SBN juga sudah mengalami inflow dan itu sedikit banyak menambah supply valas juga di market,” kata dia. Masuknya dana ke SRBI dan Surat Berharga Negara (SBN) turut menambah pasokan valuta asing di pasar, sehingga membantu menjaga stabilitas rupiah.

Strategi tersebut menunjukkan bahwa BI berupaya menggunakan kombinasi instrumen untuk menjaga stabilitas pasar keuangan, alih-alih hanya mengandalkan perubahan BI-Rate. Destry juga menilai pendalaman pasar uang dan pasar valas menjadi semakin penting bagi perekonomian Indonesia. Terlebih, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8% yang akan membutuhkan sumber pembiayaan dalam jumlah besar.

“Karena Indonesia ini sedang bertumbuh, apalagi dengan target pemerintah 8%, pasti akan butuh financing yang besar,” kata Destry. Dia menyebut dalam enam tahun terakhir, yakni periode 2020-2026, transaksi pasar uang Indonesia telah meningkat sekitar enam kali lipat. Sementara transaksi pasar valas meningkat sekitar tiga kali lipat. Rata-rata transaksi pasar valas saat ini mencapai sekitar US$ 12 miliar per hari, dibandingkan sekitar US$ 3-4 miliar per hari pada 2020.

“Jadi ini adalah makin dalam pasarnya, maka tentu stabilitas dari rupiah juga akan makin terjaga. Kemudian juga sumber pembiayaan untuk pembangunan juga akan makin bisa kita dorong,” jelas Destry. Dengan pasar yang semakin dalam, BI berharap stabilitas rupiah dapat lebih terjaga sekaligus tersedia alternatif sumber pembiayaan bagi pembangunan.

Pernyataan Destry ini mengindikasikan posisi SRBI dalam bauran kebijakan BI ke depan tidak semata-mata dilihat sebagai instrumen operasi moneter, tetapi juga sebagai bagian dari mekanisme transmisi suku bunga ke pasar. Fokus tersebut menjadi penting di tengah upaya bank sentral menjaga keseimbangan antara stabilitas rupiah dan kebutuhan mendorong pertumbuhan ekonomi, sesuai mandat baru BI. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan II-2026 tercatat 5,29% secara tahunan, sementara inflasi Juli 2026 sebesar 2,88%, masih dalam sasaran BI sebesar 2,5%±1%.

Dengan kondisi tersebut, Destry menilai BI perlu mengoptimalkan berbagai instrumen agar kebijakan moneter tetap mampu menjaga stabilitas, tanpa memberikan tekanan berlebihan terhadap likuiditas dan biaya pembiayaan.