DailyFX.ID — Dewan Perwakilan Daerah (DPD) menyuarakan keprihatinan atas pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang berkaitan dengan Dana Bagi Hasil (DBH). Pagu DBH untuk tahun depan ditetapkan sebesar Rp 63,36 triliun, yang dinilai hanya mengalami pertumbuhan 3,04% dibandingkan outlook DBH tahun 2026 sebesar Rp 61,49 triliun.

DBH merupakan komponen penting dalam transfer ke daerah, yang dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan dan kinerja tertentu. Tujuannya adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta mendistribusikan dana ke daerah non-penghasil untuk menanggulangi eksternalitas negatif atau pemerataan wilayah.

“Kami mencatat adanya risiko yang belum tertangani secara memadai, kurang bayar dana bagi hasil terus menumpuk. Sementara pagu DBH tahun 2027 hanya Rp 63,36 triliun,” ujar Ketua Komite IV DPD, Ahmad Nawardi, dalam Sidang Paripurna Luar Biasa ke-2 DPD di Gedung DPD, Rabu (16/9/2026).

Selain itu, alokasi dana otonomi khusus (otsus) untuk tahun 2027 direncanakan senilai Rp 16,85 triliun. Rinciannya, dana otsus untuk enam provinsi di Tanah Papua sebesar Rp 9,34 triliun, untuk Provinsi Aceh Rp 4,15 triliun, dan dana tambahan infrastruktur Papua Rp 3,36 triliun.

Ahmad Nawardi menekankan pentingnya penyesuaian alokasi dana. “Kami ingin menyampaikan catatan, karena besarannya dikaitkan dengan pelaporan alokasi dana umum nasional, maka penurunan DAU (Dana Alokasi Umum) otomatis menurunkan dana otsus. Menaikkan dana otsus akan menguatkan Papua dan Aceh tanpa perlu mengubah satu pun rumus,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Ahmad juga menyoroti isu liabilitas pensiun aparatur sipil negara (ASN) daerah yang belum memiliki pencatatan dan skema penyelesaian yang jelas. Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat tahun 2025, kewajiban pensiun untuk pegawai pemerintah daerah diperkirakan mencapai Rp 973 triliun.

“Dan ini berpotensi menjadi beban yang berat di kemudian hari bagi daerah, dengan potensi beban saat ini sudah mencapai Rp 1.000 triliun,” pungkas Ahmad Nawardi.