DailyFX.ID — Penurunan belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 yang mencapai hampir 20% dibandingkan outlook 2026 menimbulkan kekhawatiran serius di kalangan dunia usaha. Situasi ini menjadi perhatian utama mengingat target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% pada tahun yang sama akan sangat bergantung pada investasi swasta, BUMN, dana negara, dan ekspor, seiring berkurangnya dorongan langsung dari APBN.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menyatakan bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,9% masih realistis, namun sangat menantang untuk dicapai. Menurutnya, penyusutan belanja modal harus dipandang sebagai pergeseran strategi pembiayaan pembangunan. APBN kini diarahkan untuk lebih berperan sebagai katalis yang mampu memicu investasi non-APBN.

Namun, pergeseran strategi ini tidak secara otomatis menjamin pembentukan modal nasional akan tetap kuat. “Yang menjadi perhatian dunia usaha adalah apakah pergeseran tersebut benar-benar dapat menghasilkan tambahan investasi di sektor riil,” ujar Shinta kepada Investor Daily, Senin (24/8/2026). Ia menekankan bahwa untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi, investasi harus tumbuh lebih cepat. Pertumbuhan ini perlu didukung oleh pipeline proyek yang konkret, kesiapan pembiayaan, serta realisasi investasi swasta yang kuat, bukan sekadar komitmen.

Menurut Shinta, risiko terbesar akan muncul jika penurunan pembiayaan langsung dari pemerintah terjadi lebih cepat dibandingkan masuknya investasi swasta dan dana negara. Kondisi ini berpotensi menciptakan investment gap, yang dapat menekan pembentukan kapasitas produksi sekaligus momentum pertumbuhan ekonomi.

Oleh karena itu, dana negara dinilai tidak boleh hanya berfungsi sebagai pengganti APBN. Perannya harus mampu melakukan crowding-in terhadap modal swasta, terutama untuk proyek-proyek strategis berskala besar. “Keberhasilannya akan lebih besar apabila mampu melakukan crowding-in terhadap modal swasta dan membuka proyek-proyek yang sebelumnya terkendala dari sisi pembiayaan atau skala,” katanya.

Sektor industri pengolahan, hilirisasi, energi, infrastruktur, ekonomi digital, farmasi, kesehatan, transisi energi, hingga properti dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi sumber pertumbuhan. Namun, investasi yang masuk harus mampu menghasilkan kombinasi antara skala, produktivitas, multiplier effect, kemampuan ekspor, dan penciptaan lapangan kerja.

Shinta menegaskan bahwa minat untuk berinvestasi sebenarnya masih ada di kalangan pengusaha. Namun, keputusan ekspansi sangat bergantung pada tingkat confidence dan expected return. Dunia usaha membutuhkan kepastian regulasi dan hukum, perizinan yang efisien, stabilitas nilai tukar, serta biaya pembiayaan yang terjangkau. Saat ini, tekanan biaya energi, logistik, bahan baku, cost of compliance, dan berbagai komponen high-cost economy masih menjadi pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan investasi.

Pandangan serupa disampaikan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah, Sarman Simanjorang. Menurutnya, belanja pemerintah tetap menjadi instrumen penting karena mampu menggerakkan sektor swasta sekaligus menopang daya beli masyarakat. Oleh karena itu, target pertumbuhan 5,9% ketika belanja modal turun hampir 20% menjadi tantangan yang sangat besar.

Sarman menilai, dana negara harus bekerja lebih keras untuk menggerakkan investasi di sektor infrastruktur, hilirisasi, energi, digital, properti, dan jasa. “Jika ingin mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,9% pada 2027, maka target investasi tahun 2027 harus di atas target yang telah disusun,” ujarnya.

Tantangannya, menurut Sarman, iklim usaha saat ini belum sepenuhnya mendukung akselerasi ekspansi sektor swasta. Kepastian hukum dan konsistensi kebijakan, tingginya suku bunga, pergerakan nilai tukar rupiah, hingga kondisi daya beli masyarakat masih menjadi pertimbangan utama perusahaan sebelum memutuskan untuk menambah investasi.

“Risiko yang paling besar adalah jika target investasi tidak tercapai, maka target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak akan tercapai juga,” tegasnya. Investasi yang masuk, lanjut Sarman, juga harus mampu menyediakan lapangan kerja sehingga dapat memperkuat daya beli masyarakat dan pada akhirnya menopang pertumbuhan ekonomi.

Bagi dunia usaha, persoalannya bukan semata berapa besar belanja modal APBN yang dipangkas, tetapi apakah investasi penggantinya benar-benar hadir, cepat terealisasi, dan berkualitas. Investasi yang dibutuhkan adalah investasi yang memperbesar kapasitas produksi, memperkuat rantai pasok domestik, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan pekerjaan berkualitas.

“Ukuran keberhasilannya bukan sekadar berapa rupiah pembiayaan pemerintah yang dapat dikurangi, tetapi berapa besar investasi produktif baru yang berhasil di-crowd in,” tegas Shinta.