DailyFX.ID — JAKARTA – Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hampir dua tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka masih stabil, namun belum menunjukkan akselerasi yang signifikan untuk mencapai target pertumbuhan 8% pada 2029.

Menurut Achmad, pertumbuhan ekonomi Indonesia memang terus berlanjut, namun evaluasi terhadap kinerja pemerintahan tidak bisa hanya terpaku pada angka pertumbuhan yang berkisar 5%. Pertanyaan krusialnya adalah apakah pertumbuhan tersebut cukup kuat untuk mendorong Indonesia menuju target 8%, menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan menggerakkan perekonomian daerah.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,11% sepanjang 2025, naik dari 5,03% pada 2024. Pada semester I-2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 5,45%, dengan pertumbuhan kuartal II sebesar 5,29% secara tahunan. Angka ini mengindikasikan ketangguhan ekonomi Indonesia, namun belum mencapai fase akselerasi yang diharapkan.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025-2029 memang menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada 2029, dengan perkiraan kebutuhan investasi sekitar Rp 13.032 triliun. Achmad menekankan bahwa tantangan pemerintah saat ini adalah menjelaskan sumber tambahan hampir tiga poin persentase pertumbuhan dalam tiga tahun mendatang.

Salah satu perkembangan yang cukup menonjol adalah realisasi investasi. Sepanjang 2025, realisasi investasi mencapai sekitar Rp 1.931 triliun. Hingga semester I-2026, realisasi investasi telah mencapai Rp 1.010,6 triliun, atau 49,5% dari target 2026 sebesar Rp 2.041,3 triliun. Investasi ini menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung, dengan penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang berimbang, serta 50,2% investasi berada di luar Jawa.

Investasi hilirisasi juga menunjukkan peningkatan signifikan, mencapai Rp 300,1 triliun pada semester I-2026, hampir 30% dari total investasi. Achmad menyambut baik perkembangan ini, menegaskan bahwa Indonesia tidak seharusnya selamanya mengekspor bahan mentah.

Namun, keberhasilan investasi tidak cukup diukur dari jumlah modal semata. Pemerintah perlu memperhatikan dampaknya terhadap penciptaan pekerjaan berkualitas dan peningkatan pendapatan pekerja. Meskipun jumlah orang bekerja pada Februari 2026 meningkat 1,90 juta orang dibandingkan Februari 2025 dan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun menjadi 4,68%, penurunan TPT hanya 0,08 poin persentase, sementara rata-rata upah buruh masih sekitar Rp 3,29 juta per bulan.

Achmad menyoroti target penciptaan 19 juta lapangan kerja yang pernah disampaikan Prabowo-Gibran. Ia mendesak pemerintah untuk menerbitkan dasbor resmi yang merinci jumlah pekerjaan baru yang tercipta, status formalitasnya, kelayakan upah, dan sektor penciptanya. Transparansi ini penting agar masyarakat dapat melihat korelasi antara investasi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan.

Program Besar Berjalan, Implementasi Masih Timpang

Pemerintahan Prabowo-Gibran juga ditandai dengan peluncuran berbagai program berskala besar, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hingga akhir Agustus 2026, program ini telah menjangkau 56,99 juta penerima, atau 76,45% dari target 74,56 juta penerima, dengan realisasi anggaran Rp 139,77 triliun dari pagu Rp 218,77 triliun. MBG berpotensi menciptakan efek berganda ekonomi melalui peningkatan permintaan pangan dan dukungan terhadap rantai pasok lokal.

Namun, Achmad menekankan bahwa multiplier effect MBG akan jauh lebih besar jika rantai pasoknya terhubung langsung dengan petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal, bukan sekadar menjadi program belanja pemerintah. Hal serupa terjadi pada Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Meskipun 80.081 koperasi telah diluncurkan pada Juli 2025, baru sekitar 10.000 yang beroperasi dan 3.300 beroperasi optimal pada Agustus 2026. Ini menunjukkan perbedaan antara pembentukan kelembagaan dan pembangunan aktivitas ekonomi riil.

Program 3 Juta Rumah juga menghadapi tantangan. Meskipun instrumen seperti fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) dan bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) disiapkan, program Bedah Rumah baru mencapai 131.689 unit dari target 400.000 unit tahun ini hingga 1 September 2026.

Achmad juga menyoroti hubungan antara peningkatan investasi di daerah dan kapasitas fiskal pemerintah daerah. Dengan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) yang disesuaikan dari Rp 919,9 triliun menjadi sekitar Rp 876,9 triliun pada 2025 dan sekitar Rp 650 triliun pada 2026, kebijakan belanja pusat yang berfokus pada program prioritas nasional berpotensi mengurangi kemampuan APBD untuk membiayai infrastruktur dasar seperti jalan, sekolah, dan layanan kesehatan.

“Daerah jangan sampai hanya menjadi lokasi smelter, tambang, perkebunan, dapur MBG atau Koperasi Merah Putih sementara kemampuan APBD membangun jalan, sekolah, layanan kesehatan, air bersih dan infrastruktur pendukungnya semakin terbatas,” katanya. Ia khawatir investasi tanpa dukungan kapasitas fiskal daerah dapat meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tanpa dibarengi peningkatan kualitas pelayanan publik lokal.

Tiga Tahun Menentukan

Achmad menilai tiga tahun ke depan akan menjadi periode krusial bagi pemerintah untuk membuktikan kemampuan transformasi ekonominya. Target pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6% menjadi jembatan menuju target 8% pada 2029. Namun, lembaga internasional seperti ADB dan Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan yang lebih konservatif, masing-masing sekitar 5,2% pada 2026-2027 dan 5% pada 2026 serta 5,2% pada 2027-2028.

Perbedaan proyeksi ini menggarisbawahi besarnya reformasi yang diperlukan. Achmad mengusulkan empat langkah kunci: pertama, mengubah orientasi dari kuantitas investasi menjadi kualitas produktivitas dan penyerapan tenaga kerja tinggi. Kedua, menjadikan penciptaan lapangan kerja berkualitas sebagai indikator utama kebijakan ekonomi, melampaui sekadar penurunan TPT. Ketiga, menjaga ruang fiskal agar program prioritas tidak mengurangi kemampuan APBN untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial. Keempat, memperkuat peran daerah sebagai pelaku pembangunan.

“Dua tahun pertama Prabowo-Gibran menunjukkan ekonomi Indonesia tidak kehilangan stabilitas. Investasi tetap tumbuh, hilirisasi bergerak, dan berbagai program besar mulai berjalan. Itu modal penting,” ujar Achmad. Namun, ia menambahkan bahwa tiga tahun berikutnya menuntut transformasi yang lebih dalam. “Pertumbuhan 8% tidak akan lahir hanya dari memperbesar APBN, memperbanyak proyek atau mengumumkan investasi. Ia hanya mungkin tercapai apabila produktivitas meningkat, industri berkembang, usaha kecil naik kelas, pekerjaan formal bertambah, pendapatan riil membaik, dan daerah memperoleh bagian yang adil dari pertumbuhan,” pungkasnya.