DailyFX.ID — JAKARTA – Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Center of Reform on Economic (CORE) Mohammad Faisal menyoroti dominasi peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Ia mengungkapkan adanya kecenderungan resentralisasi belanja pemerintah yang semakin besar, sementara alokasi belanja untuk daerah justru mengalami pengurangan. Kondisi ini berpotensi memperlebar kesenjangan antara pusat dan daerah.

Terbatasnya ruang fiskal daerah menjadi kendala bagi sejumlah daerah dalam memenuhi kewajiban, menjaga aktivitas ekonomi, dan menarik investasi. Di tengah penguatan peran negara dalam menggerakkan ekonomi, sektor swasta justru dinilai masih cenderung menahan ekspansi.

Faisal menekankan bahwa persoalan utama bukan semata-mata besaran belanja pemerintah melalui APBN, melainkan sejauh mana kebijakan yang ada mampu memberikan arah dan kepastian bagi sektor swasta. “Pemerintah direct spending kontribusinya kecil sebetulnya. Yang penting dari pemerintah justru arah kebijakannya, bagaimana mengarahkan sektor swasta untuk bergerak,” ujar Faisal, Selasa (22/9/2026).

Menurutnya, perekonomian Indonesia pada dasarnya banyak digerakkan oleh sektor swasta. Pemerintah seharusnya mengisi ruang yang tidak dapat dilakukan sektor swasta, sekaligus memberikan sinyal yang jelas mengenai sektor-sektor yang ingin dikembangkan. Namun, arah tersebut dinilai belum terlihat kuat, tercermin dari sikap pelaku usaha yang cenderung bersikap wait and see.

“Swasta belum mendapatkan arahan dari pemerintah terkait ke mana mestinya. Bahkan cenderung was-was, wait and see,” ungkap Faisal. Salah satu indikasinya adalah pertumbuhan belanja modal atau capital expenditure (capex) sektor swasta yang relatif stagnan, padahal secara historis semestinya meningkat seiring pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, pemerintah kini semakin mengandalkan belanja negara dan peran badan usaha milik negara (BUMN) sebagai instrumen penggerak ekonomi. Peran BUMN juga semakin strategis dengan berada di bawah koordinasi Danantara. Pendekatan yang terlalu bertumpu pada pemerintah dan BUMN berisiko membuat pergerakan ekonomi tidak maksimal, mengingat kapasitas sektor swasta tetap menjadi bagian penting dalam mendorong investasi dan ekspansi ekonomi.

Dengan demikian, tantangan ekonomi ke depan bukan hanya memastikan realisasi belanja pemerintah, tetapi juga bagaimana kebijakan yang ada dapat menciptakan kepastian dan insentif agar sektor swasta kembali meningkatkan investasi. “Swasta belum mendapatkan arahan pemerintah terkait kemana mestinya. Bahkan cenderung was-was, wait and see,” pungkasnya.