DailyFX.ID — JAKARTA – Ekonom Universitas Gadjah Mada (UGM) Media Wahyudi Askar mengusulkan agar pemerintah memanfaatkan sistem Coretax sebagai fondasi pembangunan basis data ekonomi masyarakat yang lebih aktual dan komprehensif. Pendekatan ini dinilai dapat secara signifikan meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).

Menurut Media, Coretax memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna mencatat berbagai aspek kondisi ekonomi masyarakat, meliputi pendapatan, pengeluaran, hingga kepemilikan aset. Ia berpendapat bahwa ketersediaan data yang mutakhir menjadi solusi krusial terhadap persoalan pendataan penerima bansos dan pengukuran kemiskinan yang selama ini masih sangat bergantung pada estimasi dan pemodelan statistik.

Ia menekankan perlunya pergeseran pendekatan pendataan menuju sistem yang mampu merekam kondisi ekonomi masyarakat secara lebih langsung. Coretax, lanjutnya, seharusnya tidak terbatas hanya untuk wajib pajak, melainkan dapat diperluas menjadi basis data ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. “Idealnya di negara lain, aplikasi semacam Coretax tidak hanya diisi oleh pembayar pajak, tetapi harus diisi oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena bantuan sosial itu adalah kontrak politik,” ujar Media dalam sebuah diskusi metodologi desil di Politeknik STIS, Jakarta, baru-baru ini.

Dengan adanya basis data yang komprehensif, pemerintah dapat mengimplementasikan mekanisme penyaluran bansos yang lebih otomatis. Masyarakat dengan pendapatan atau aset di bawah ambang batas tertentu dapat melaporkan kondisi ekonominya melalui sistem tersebut, sehingga pemerintah dapat dengan mudah mengidentifikasi kelayakan mereka sebagai penerima bantuan. Sebaliknya, ketika kondisi ekonomi seseorang membaik, status penerima bantuan dapat disesuaikan secara otomatis. Hal ini memungkinkan mereka untuk tidak lagi menerima bansos dan beralih masuk dalam basis data pembayar pajak. “Jadi kalau seandainya pendapatan dan aset saya di bawah garis kemiskinan, saya isi Coretax, saya otomatis teridentifikasi miskin, negara otomatis mengirimkan saya uang. That’s what we call tax benefit,” jelasnya.

Lebih lanjut, Media menyoroti keterbatasan metode klasifikasi desil dan Proxy Means Testing (PMT) yang saat ini lazim digunakan untuk menentukan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ia berpendapat bahwa pendekatan berbasis pemodelan statistik belum tentu mampu merefleksikan kondisi kemiskinan masyarakat secara utuh. Ia mengingatkan bahwa kualitas hasil pengolahan data sangat bergantung pada kualitas data yang digunakan sejak awal. Kesalahan dalam basis data dapat membuat metode pengolahan secanggih apa pun tetap menghasilkan kesimpulan yang keliru. “Menggunakan database yang rentan dengan garbage in, garbage out. Kalau datanya sudah tidak betul dari awal, mau pakai regresi atau machine learning apa pun pasti bermasalah,” tegas Media.

Selain persoalan pendataan, Media juga mendorong pemerintah untuk mengevaluasi bentuk bansos yang selama ini diberikan. Ia menyarankan agar porsi bantuan berbentuk barang, seperti beras dan sembako, dikurangi karena dinilai lebih rentan disalahgunakan untuk kepentingan politik. Sebagai alternatif, pemerintah dinilai perlu memperkuat skema bantuan tunai langsung atau cash transfer. Media menilai program seperti Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki dampak fiskal yang lebih kuat dibandingkan bantuan dalam bentuk barang. “Selama ini bantuan sembako dan beras digunakan oleh politisi supaya ada bukti ‘saya yang kasih beras’. Padahal dampak fiskal dari cash transfer jauh lebih powerful,” ungkapnya.