DailyFX.ID — JAKARTA – Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 dinilai belum sepenuhnya menjawab kegelisahan publik maupun menunjukkan koreksi signifikan terhadap arah kebijakan fiskal sebelumnya. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% dan peningkatan belanja negara dinilai belum memadai tanpa penjelasan rinci mengenai sumber pertumbuhan, strategi penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, serta perbaikan kualitas pembangunan.

Founder dan Ekonom Senior Core Indonesia, Hendri Saparini, berpendapat bahwa pidato Presiden terkait RAPBN 2027 masih terlalu berfokus pada pencapaian dan angka-angka statistik. Padahal, masyarakat menantikan jawaban konkret atas permasalahan ekonomi yang mereka hadapi sehari-hari. “Masyarakat tidak menunggu itu. Jadi apakah pertumbuhannya 5,3%, 5,35%, atau bahkan 5,6%, bukan itu yang ditunggu masyarakat,” ujar Hendri dalam acara B-Universe The Forum, Selasa (18/8/2026).

Menurut Hendri, RAPBN seharusnya berfungsi sebagai instrumen koreksi terhadap kelemahan-kelemahan APBN di periode sebelumnya. Namun, perubahan yang diajukan pemerintah saat ini dinilai belum menyentuh akar persoalan mendasar. Isu-isu krusial seperti paradigma pembangunan, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, peran serta swasta, dan kualitas belanja negara masih perlu ditinjau ulang. “Akarnya adalah bagaimana paradigma kebijakan ekonomi kita, bagaimana paradigma pembangunan kita ini akan dibawa,” tegasnya.

Lebih lanjut, Hendri menyoroti program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia berpendapat bahwa program ini tidak hanya sekadar dipertahankan atau dikurangi anggarannya, melainkan perlu perombakan desain agar lebih inklusif. Perombakan tersebut diharapkan dapat menciptakan efek berganda atau multiplier effect bagi sektor pertanian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), industri, serta penyerapan tenaga kerja.

Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Yose Rizal Damuri, mengingatkan pentingnya alokasi anggaran yang tepat dalam APBN. Ia menekankan bahwa di tengah banyaknya kebutuhan ekonomi yang mendesak, salah alokasi justru dapat mengurangi kapasitas fiskal negara dalam menopang pertumbuhan ekonomi.

Sementara itu, Direktur Ekonomi Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Nailul Huda, menilai pemerintah belum memberikan jawaban memadai atas paradoks antara angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tekanan ekonomi yang dirasakan oleh masyarakat. “Siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan? Apakah meningkatkan daya beli?” ungkap Nailul.

Oleh karena itu, para ekonom sepakat bahwa RAPBN 2027 baru dapat dianggap sebagai koreksi yang nyata apabila orientasinya bergeser. Pergeseran tersebut haruslah dari sekadar mengejar angka pertumbuhan semata menuju fokus pada penciptaan lapangan kerja, penguatan daya beli masyarakat, mendorong industrialisasi, serta memastikan pemerataan manfaat ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.