DailyFX.ID — JAKARTA – Industri petrokimia nasional tengah menghadapi tekanan berat akibat ketidakpastian ekonomi global, gejolak geopolitik, dan membanjirnya produk impor. Di tengah kondisi kelebihan pasokan global, para ekonom menekankan pentingnya penyusunan kebijakan yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk menjaga keberlangsungan dan memperkuat daya saing industri dalam negeri.

Tantangan yang dihadapi industri petrokimia semakin kompleks dengan adanya gangguan rantai pasok energi, tingginya biaya produksi, serta persaingan ketat dengan produk impor. Kondisi ini diperparah oleh kelebihan pasokan di pasar global, terutama setelah penambahan kapasitas produksi berskala besar.

Kelebihan pasokan global tersebut memicu persaingan harga yang kian sengit, berpotensi menekan margin produsen. Di saat bersamaan, industri petrokimia nasional masih bergulat dengan ketergantungan pada bahan baku impor.

Ekonom Core Indonesia, Hendri Saparini, menyatakan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan menyeluruh terhadap posisi industri petrokimia. Pemetaan ini harus mencakup produk yang akan dikembangkan hingga target pasar, sebagai dasar perumusan kebijakan pendukung yang dibutuhkan industri.

“Kita perlu memposisikan produk apa yang akan dikembangkan, kemudian pasarnya di mana, dan kebijakan pendukung apa yang diperlukan,” ujar Hendri dalam acara The Forum di kantor B-Universe, PIK 2, Selasa (18/8/2026).

Menurut Hendri, strategi kebijakan yang ada saat ini belum cukup komprehensif untuk mendorong pengembangan industri petrokimia, padahal sektor ini memegang peranan penting dalam rantai pasok berbagai industri manufaktur nasional.

“Rasanya selama ini kita belum ada strategi kebijakan yang cukup komprehensif,” katanya.

Hendri juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menyediakan berbagai kebijakan pendukung jika ingin terus mendorong investasi di sektor petrokimia.

“Pertanyaannya, kalau kita mengundang industri petrokimia untuk dikembangkan, apakah sudah ada kebijakan-kebijakan pendukung yang disiapkan?” ujarnya.

Salah satu aspek krusial yang perlu diperhatikan adalah kebijakan impor. Pemerintah dinilai perlu memastikan bahwa investasi industri yang telah ada di dalam negeri mendapatkan ruang untuk berkembang, sehingga kebutuhan produk petrokimia tidak terus-menerus bergantung pada pasokan dari luar negeri.

“Kalau kita bicara tentang kebijakan impor, kenapa tidak diatur agar investasi yang sudah ada itu juga bisa berkembang di dalam negeri,” kata Hendri.

Ketergantungan pada bahan baku impor menjadi tantangan utama bagi industri petrokimia nasional. Fluktuasi harga bahan baku global dan nilai tukar rupiah dapat meningkatkan biaya produksi, terutama ketika pasokan domestik belum memadai.

Oleh karena itu, kebijakan impor perlu ditempatkan sebagai bagian dari strategi penguatan industri nasional, bukan sekadar untuk memenuhi kebutuhan pasar jangka pendek.

Dukungan Kebijakan Fiskal

Selain kebijakan impor, Hendri menilai pemerintah perlu memberikan dukungan melalui instrumen fiskal. Kebijakan ini penting untuk memberi ruang bagi industri petrokimia dalam memperluas investasi dan meningkatkan kapasitas produksi domestik.

“Apakah sudah diatur kebijakan fiskalnya, sehingga memberikan ruang bagi mereka ini untuk berkembang,” tuturnya.

Hendri menekankan bahwa dukungan pemerintah seharusnya tidak hanya berhenti pada kewajiban industri untuk berkontribusi melalui pajak. Pemerintah juga perlu menciptakan kebijakan yang memungkinkan sektor ini berkembang secara berkelanjutan.

“Tidak kemudian di awal sudah diminta oleh negara untuk bisa support dengan berbagai pajak. Nah, ini yang harus dimainkan,” katanya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah perlu mengombinasikan berbagai instrumen kebijakan secara terpadu agar industri petrokimia nasional mampu bertahan menghadapi tekanan global sekaligus memperkuat kapasitas industri dalam negeri.

“Seluruh instrumen tadi secara komprehensif harus dikerjakan agar industri ini betul-betul bisa berkembang,” pungkas Hendri.