DailyFX.ID — TEHERAN – Iran menegaskan akan membalas perluasan sanksi ekonomi baru yang diumumkan oleh Amerika Serikat (AS). Pemerintah Iran menyatakan keyakinan bahwa mitra dagang utamanya tidak akan tunduk pada tekanan dan ancaman sanksi dari Washington.

Pengumuman sanksi tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan AS Scott Bessent pada Selasa (25/8/2026). Langkah AS ini menargetkan lima sektor vital Iran, namun belum menerapkan hukuman terberat. Washington memberikan batas waktu bagi negara-negara mitra untuk memutuskan hubungan bisnis dengan Iran agar tidak terisolasi dari sistem keuangan global berbasis dolar AS.

Selain itu, AS juga memasukkan 60 individu, entitas, dan kapal ke dalam daftar sanksi baru.

Menanggapi pengumuman tersebut, Menteri Ekonomi Iran Ali Madanizadeh menyampaikan kesiapan negaranya menghadapi tekanan baru dari AS. “Tentu saja musuh berniat melancarkan serangan terorisme ekonomi terhadap kami, tetapi kami memiliki instrumen sendiri dan paham cara memainkan permainan ini. Pertahanan kami tidak lagi pasif; musuh harus bersiap menerima balasan,” ujar Madanizadeh kepada televisi pemerintah Iran.

Ia menambahkan bahwa negara-negara utama seperti Tiongkok dan Rusia tidak menerima kebijakan sanksi sepihak AS. Sementara itu, Juru Bicara Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) Brigadir Jenderal Hossein Mohebbi memperingatkan kemungkinan serangan balasan terhadap kepentingan vital dan jalur energi AS jika infrastruktur Iran terancam.

Di sisi lain, perundingan yang dimediasi oleh Pakistan dilaporkan menunjukkan kemajuan dalam upaya mencegah eskalasi konflik dan membahas pembukaan kembali Selat Hormuz. Meskipun demikian, aktivitas pelayaran di Selat Hormuz tercatat mengalami penurunan signifikan. Hanya dua kapal komoditas yang melintas pada Senin (24/8/2026), jumlah terendah sejak Mei 2026.

Perluasan sanksi ekonomi AS ini terjadi di tengah perang yang telah berlangsung selama hampir enam bulan, sejak serangan militer AS dan Israel terhadap sasaran di Iran dimulai. Meskipun kesepakatan penghentian permusuhan sempat ditandatangani di Islamabad pada Juni 2026, konflik terus berlanjut dan menyebabkan gangguan signifikan pada rantai pasok energi global.

Pengetatan blokade AS di kawasan Teluk dan Selat Hormuz tidak hanya berdampak pada perekonomian Iran, tetapi juga meningkatkan ketegangan diplomatik dengan Tiongkok, sebagai pembeli utama minyak Iran. Hal ini terjadi menjelang rencana pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Presiden Tiongkok Xi Jinping.