DailyFX.ID — Maskapai penerbangan Iran mulai dilarang beroperasi di sejumlah negara tetangga, termasuk Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman, sejak Kamis (24/9/2026). Pemblokiran armada udara sipil ini menjadi dampak nyata pertama dari pergeseran strategi Amerika Serikat (AS) yang mulai mengenakan “sanksi sekunder” terhadap perusahaan-perusahaan di negara ketiga yang masih menjalin hubungan bisnis dengan Iran.

Otoritas Penerbangan Sipil UEA, wilayah yang menjadi pusat transit penerbangan terbesar di Timur Tengah, pada Jumat (25/9/2026) mengonfirmasi pihaknya membekukan seluruh izin operasional maskapai Iran hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Kantor berita Iran, Tasnim, melaporkan pembekuan jalur udara juga terjadi di Oman, Georgia, Azerbaijan, serta ibu kota Irak, Baghdad. Sebagai langkah darurat, otoritas penerbangan Teheran berupaya mengalihkan rute penerbangan ke Bandara Najaf di Irak, yang merupakan situs ziarah penting bagi umat Syiah.

Langkah ini diambil setelah pemerintah AS mengumumkan akan menjatuhkan sanksi tegas bagi perusahaan global mana pun yang memfasilitasi maskapai penerbangan Iran sejak 23 September 2026, dengan target melumpuhkan operasional seluruh armada udara sipil Iran di tingkat internasional.

Ancaman Balasan Iran dan Strategi “Economic D-Day”

Pemerintah Iran memberikan respons keras terhadap blokade udara tersebut dan memperingatkan potensi eskalasi pertempuran. Seorang pejabat senior Tehran mengancam akan membuat fasilitas bandara di negara-negara kawasan “tidak dapat digunakan” jika negara tersebut mematuhi dan menerapkan sanksi penerbangan yang diminta oleh AS.

Penerapan sanksi sekunder ini menandai babak baru dalam pendekatan ekonomi AS. Presiden AS Donald Trump menyebut strategi pengetatan sanksi ekonomi terhadap negara ketiga ini sebagai “Economic D-Day” yang merujuk pada operasi militer sekutu pada Perang Dunia II. Langkah ini diambil guna memperketat isolasi finansial dan maritim terhadap Iran.

Blokade udara tersebut berpotensi memperparah krisis ekonomi di dalam negeri Iran yang sebelumnya telah dihantam blokade pelabuhan laut oleh armada AS.

Eskalasi Pertempuran Houthi dan Arab Saudi

Di saat bersamaan, eskalasi militer lintas batas di kawasan Timur Tengah kian membara. Pemerintah Arab Saudi menyatakan berhasil mencegat enam rudal balistik yang diluncurkan oleh milisi Houthi dari Yaman.

Juru bicara militer Houthi, Yahya Saree, mengklaim pihaknya telah meluncurkan puluhan rudal dan pesawat nirawak (drone) yang menyasar berbagai pangkalan militer, pusat komando, serta gudang senjata Arab Saudi di wilayah Jazan dekat perbatasan Yaman.

Di wilayah Yaman sendiri, pertempuran sengit terus berkecamuk. Milisi Houthi berhasil memperluas kendali mereka di sepanjang pesisir Laut Merah dan berupaya menguasai jalur pegunungan strategis Hejat al-Abd yang menghubungkan wilayah Taiz dan kota pelabuhan Aden.

Menurut data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), gelombang pertempuran terbaru di Yaman telah menewaskan lebih dari 700 orang, melukai ribuan lainnya, serta memaksa sekitar 130.000 warga Yaman mengungsi dari kediaman mereka.

Dampak pembekuan jalur penerbangan Iran serta peningkatan aksi militer di Laut Merah dipicu oleh beberapa dinamika geopolitik utama. Berbeda dari sanksi primer yang hanya melarang warga atau perusahaan AS bertransaksi dengan Iran, sanksi sekunder menargetkan perusahaan internasional non-AS seperti maskapai dan pengelola bandara di UEA, Oman, atau Eropa. Jika perusahaan asing tersebut memfasilitasi Iran, mereka berisiko diblokir dari sistem keuangan dan pasar AS.

Operasi militer yang diluncurkan AS bersama Israel sejak awal tahun telah menciptakan ketegangan berkepanjangan di kawasan. Pendekatan “Economic D-Day” diterapkan untuk memperlemah ketahanan ekonomi Iran di tengah kebuntuan negosiasi politik dan pertempuran darat.

Kelompok Houthi di Yaman, yang bersekutu dengan Iran, menggunakan kekuatan militer dan blokade Laut Merah untuk menekan Arab Saudi serta pasukan pemerintah Yaman. Penguasaan jalur pelayaran dan wilayah strategis seperti Selat Bab al-Mandab dan Taiz menjadi instrumen penting Houthi dalam memengaruhi peta politik kawasan.