DailyFX.ID — Keluarga Trump segera merambah sektor perbankan Amerika Serikat melalui perusahaan kripto yang terhubung dengan mereka. World Liberty Financial, sebuah perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Presiden AS aktif tersebut, telah menerima persetujuan awal untuk mendirikan bank nasional. Langkah ini menjadikan Trump sebagai presiden aktif AS pertama yang anak-anaknya mendirikan sebuah bank.
Perusahaan kripto tersebut telah mengantongi lampu hijau dari Office of the Comptroller of the Currency (OCC), lembaga pengawas perbankan AS. Meskipun demikian, perusahaan masih harus memenuhi sejumlah persyaratan sebelum memperoleh persetujuan akhir. Kabar ini muncul di tengah lonjakan penerbitan izin perbankan baru oleh regulator AS ke tingkat tertinggi dalam hampir dua dekade.
Sepanjang 19 bulan pertama masa jabatan kedua pemerintahan Trump, OCC telah menyetujui 22 permohonan izin bank, jumlah yang melebihi total persetujuan selama lima tahun sebelumnya. Sejak awal 2025, sekitar 40 perusahaan telah mengajukan izin perbankan baru, setara dengan total pengajuan selama 13 tahun terakhir. OCC kini menargetkan proses pemrosesan permohonan selesai dalam 120 hari, jauh lebih cepat dibandingkan proses terdahulu yang bisa memakan waktu berbulan-bulan hingga bertahun-tahun.
Sebagai gambaran, Fidelity Digital Assets mengantongi izin hanya dalam 71 hari, Upstart dalam 98 hari, dan Bridge dalam 120 hari. Sementara itu, Nubank memerlukan waktu 121 hari dan Erebor 125 hari. Rata-rata lama pemrosesan izin pada periode kedua kepemimpinan Trump tercatat 126 hari, lebih cepat dibandingkan 176 hari pada masa pemerintahan Joe Biden. Kendati demikian, proses persetujuan bersyarat untuk World Liberty Financial memakan waktu lebih lama dari mayoritas perusahaan tersebut, yakni 220 hari. Sebagai perbandingan, Coinbase membutuhkan waktu 181 hari.
Sebagian besar pemohon izin baru datang dari sektor finansial berbasis teknologi (fintek) dan aset digital, seperti penerbit stablecoin Circle, bank konsumen Nu Holdings, hingga bursa kripto Coinbase. World Liberty Financial berencana memperluas penggunaan USD1, yaitu stablecoin bernilai patok dolar AS. Pihak perusahaan menyebutkan memiliki bank sendiri untuk menyimpan aset penjamin USD1 dapat menekan biaya operasional.
“Memiliki bank sendiri sebagai tempat menyimpan aset penjamin stablecoin memungkinkan perusahaan memangkas biaya operasional. Langkah ini juga berpotensi meningkatkan legitimasi stablecoin, serta membuka akses terhadap pendanaan berbiaya rendah atau opsi bailout pemerintah jika terjadi krisis,” jelas pihak perusahaan.
Di sisi lain, para politisi dari Partai Demokrat melontarkan keprihatinan. Mereka khawatir USD1 dapat dimanfaatkan oleh kalangan bisnis sebagai celah mendekati Trump di tengah regulasi yang lebih longgar. Tudingan tersebut dibantah tegas oleh World Liberty Financial. Perusahaan menegaskan bahwa bertransformasi menjadi lembaga perbankan justru akan memperketat pengawasan pemerintah. Bank wajib mematuhi aturan anti-pencucian uang, menjamin perlindungan nasabah, serta tunduk pada pemeriksaan rutin oleh OCC.
Untuk meredam isu benturan kepentingan, tiga investor World Liberty termasuk salah satu putra Trump dan seorang pengusaha yang terhubung dengan keluarga kerajaan Uni Emirat Arab (UEA) telah sepakat membatasi pengaruh mereka dalam manajemen bank. OCC pun memastikan proses peninjauan permohonan dilakukan secara independen oleh staf karir mereka.
Pada pengajuan awal, bank yang direncanakan ini belum memiliki Direktur Keuangan (Chief Financial Officer/CFO), sementara posisi Ketua Dewan Komisaris diisi oleh Zachary Witkoff, CEO World Liberty Financial sekaligus putra pengusaha Steven Witkoff. Namun perusahaan kini telah menunjuk Daniel Dietzel, mantan CFO perusahaan pinjaman dan pialang Hidden Road Partners, untuk mengisi posisi CFO tersebut.
Meskipun telah mengantongi izin awal, World Liberty Financial belum mendapatkan persetujuan final. OCC menetapkan beberapa syarat yang wajib dipenuhi, antara lain menjaga kecukupan modal sesuai ketentuan serta menunjuk auditor independen dari luar.
Langkah agresif ekspansi bisnis keuangan ini membawa kembali ingatan publik pada risiko pengelolaan bank yang lemah dalam sejarah finansial AS. Salah satu yang paling membekas adalah krisis Savings and Loan (S&L) pada era 1980-an. Pada masa itu, tata kelola yang longgar dan pengawasan yang minim memicu kebangkrutan lebih dari 1.600 lembaga keuangan di AS. Dampaknya, para pembayar pajak di AS harus menanggung kerugian langsung hingga sekitar US$ 124 miliar untuk memulihkan krisis tersebut.
Peristiwa sejarah ini menjadi alasan utama mengapa pembentukan lembaga perbankan baru, terutama yang terhubung dengan aset kripto yang fluktuatif dan tokoh politik kekuasaan, tetap mendapatkan pengawasan ekstra ketat dari regulator guna mencegah timbulnya risiko sistemik di masa depan.
Ikuti DailyFX.ID
