DailyFX.ID — JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berencana meninjau ulang skema tarif angkutan penyeberangan. Langkah ini diambil untuk menjaga keberlanjutan usaha operator serta meningkatkan aspek keselamatan pelayaran di Indonesia.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengakui bahwa tarif angkutan penyeberangan yang berlaku saat ini belum sepenuhnya sesuai dengan nilai keekonomian. Kondisi tersebut berdampak pada usia kapal yang cenderung tua karena operator kesulitan mendanai pembelian kapal baru. “Akan kami tinjau ulang lagi. Namun yang pasti untuk menjaga keseimbangan di operor angkutan penyeberangan, kami telah menaikkan sekitar 5% biaya namun masih diperuntukkan untuk angkutan penyeberangan barang dan logistik,” ujar Menhub Dudy dalam diskusi bersama wartawan, Kamis (24/09/2026).

Menhub Dudy menjelaskan, sektor angkutan penyeberangan memiliki tantangan tersendiri dibandingkan moda transportasi lain. Pinjaman dari perbankan untuk pembelian kapal baru masih sulit diakses karena sektor ini dianggap belum ‘feasible’ oleh kalangan perbankan. Selain itu, perawatan kapal secara berkala juga membutuhkan biaya signifikan. “Makanya nanti akan kami tinjau ulang pengaturan tarif. Apakah memungkinkan dilakukan penyesuaian tarif untuk angkutan penumpang yang menggunakan roda dua maupun roda empat,” ungkapnya.

Penyelesaian masalah di sektor angkutan laut, khususnya penyeberangan, memerlukan koordinasi lintas sektoral. Kemenhub akan berkoordinasi dengan pihak perbankan dan Kementerian Keuangan. “Kalau kita bicara perbankan tentu sudah lintas lembaga, kemudian kalau kita bicara spare part atau suku cadang untuk keringanan di galangan kapal pada proses perawatan kapal kita harus berkoordinasi juga dengan Kementerian Keuangan. Makanya akan kami perdalam lagi demi keselamatan pelayaran yang lebih baik ke depan,” imbuhnya.

Sambut Baik Panja DPR

Menhub Dudy menyambut baik pembentukan Panitia Kerja (Panja) oleh Komisi V DPR terkait kecelakaan transportasi laut. Ia menegaskan Kemenhub fokus pada upaya perbaikan guna menekan angka kecelakaan kapal. “Pada intinya kami serahkan ke DPR, bahkan kami menyambut baik adanya Panja untuk masukan yang lebih baik. Artinya, kompleksitas di angkutan laut bisa jadi menjadi solusi ketika di Panja,” ujarnya.

Ketua Komisi V DPR, Lasarus, berharap Panja tersebut dapat memberikan solusi terhadap persoalan transportasi laut. “Kami Komisi V akan bentuk Panja dalam waktu dekat, nanti Panja tersebut perlu persetujuan seluruh fraksi dan pimpinan DPR. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik, sehingga kita mengetahui apa sebetulnya persoalan terkait transportasi,” kata Lasarus.

Menurut Lasarus, pembentukan Panja bertujuan untuk mendalami penyebab kecelakaan kapal. “Kalau kami mau mengurai satu persatu supaya nanti boleh memanggil banyak pihak dalam konteks pendalaman mencari tahu sebab kecelakaan ini menjadi alasan kami akan bentuk Panja, karena Panja ruang gerak kami lebih dalam gitu loh untuk bisa mendalami,” terangnya.

Ia menambahkan, seringnya kecelakaan kapal laut menunjukkan lemahnya pengawasan oleh Kementerian Perhubungan. Komisi V DPR ingin memastikan apakah Kemenhub telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dengan baik. “Ada yang perlu kami urai soal SOP yang sudah ada dilaksanakan atau tidak oleh Kementerian Perhubungan,” tegas Lasarus.

Terkait pergantian Direktur Jenderal Perhubungan Laut (Dirjen Hubla), Lasarus menilai hal itu belum tentu menyelesaikan persoalan. Ia menekankan perlunya evaluasi menyeluruh dari pelabuhan hingga transportasi laut. “Apakah pencopotan Dirjen Hubla itu bisa menyelesaikan masalah? Belum tentu. Saya kira Kementerian Perhubungan perlu untuk melakukan evaluasi di pelabuhan,” jelasnya.

Sebelumnya, Menhub Dudy mengganti Dirjen Hubla Muhammad Masyhud. Pergantian ini disebut sebagai bagian dari evaluasi dan penyegaran organisasi di Kemenhub sektor transportasi laut. Plt Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenhub Farida Makhmudah menyatakan pergantian tersebut juga terjadi di Kepala BPSDMP.

Perkuat Keamanan Siber Sektor Maritim

Di sisi lain, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub melalui Direktorat Kesatuan Pengawasan Laut dan Pelayaran (KPLP) berkomitmen memperkuat ketahanan siber di sektor transportasi laut nasional. Komitmen ini diwujudkan melalui peluncuran Indonesia Maritime Transportation Cybersecurity Playbook dan pelaksanaan Table-top Exercise.

Kegiatan ini diselenggarakan atas kerja sama dengan Kedutaan Besar Inggris di Jakarta. Acara dihadiri Wakil Kepala Misi Kedutaan Besar Inggris untuk Indonesia Fiona Ritchie, tim ISF Indo Pacific Cyber Programme, pakar siber dari University of Plymouth, serta perwakilan dari Kemenkopolkam dan BSSN.

Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Jenderal Perhubungan Laut Lollan Panjaitan, yang diwakili Direktur Kenavigasian Hernadi Tri Cahyanto, menyampaikan bahwa transformasi digital telah membawa efisiensi namun juga risiko serangan siber. “Transformasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari operasional transportasi laut, mulai dari sistem navigasi, manajemen pelabuhan, logistik, hingga pertukaran data. Namun, ketergantungan yang tinggi pada teknologi digital ini juga meningkatkan risiko dan ancaman keamanan siber,” ujarnya.

Hernadi menekankan bahwa serangan siber di sektor maritim dapat mengganggu rantai logistik, keselamatan pelayaran, hingga perekonomian nasional. Oleh karena itu, keamanan siber menjadi elemen vital bagi keselamatan dan ketahanan transportasi laut. “Penyusunan dan peluncuran Indonesia Maritime Transportation Cybersecurity Playbook merupakan langkah strategis yang menjadi acuan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan kesiapan, merespons, serta melindungi data dan informasi dari berbagai ancaman siber,” jelasnya.

Pelaksanaan Table-top Exercise menjadi sarana penting untuk menguji kesiapan dan prosedur penanganan insiden siber. “Table-top Exercise ini bukan sekadar simulasi, tetapi kesempatan untuk menguji prosedur, mekanisme komunikasi, dan pengambilan keputusan ketika menghadapi insiden siber. Melalui latihan ini, kita dapat mengidentifikasi potensi kesenjangan serta memperjelas peran dan tanggung jawab masing-masing pihak agar koordinasi lintas sektor semakin solid,” tegas Hernadi.

Hernadi menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Inggris, Kedutaan Besar Inggris di Jakarta, dan University of Plymouth atas kemitraan dalam memperkuat ketahanan siber maritim Indonesia. “Atas nama Menteri Perhubungan Republik Indonesia, kami menyampaikan apresiasi tertinggi kepada Pemerintah Inggris, khususnya Ibu Fiona Ritchie dan tim dari Kedutaan Besar Inggris, serta para instruktur dari University of Plymouth. Kami berharap kegiatan ini menjadi milestone strategis dalam memperkuat ketahanan siber sektor transportasi laut Indonesia,” tutupnya.

Melalui sinergi antara regulator, operator pelabuhan, perusahaan pelayaran, penyedia teknologi, dan akademisi, Ditjen Hubla optimistis percepatan transformasi digital di sektor transportasi laut dapat berjalan aman, andal, dan memberikan manfaat maksimal.