— Pemerintah Korea Utara (Korut) kembali menegaskan posisinya sebagai negara pemilik senjata nuklir yang bersifat permanen dan tidak dapat diganggu gugat. Korut mendesak Amerika Serikat (AS) beserta sekutunya untuk menghentikan kecaman dan meredam ambisi yang dinilai tidak realistis terkait denuklirisasi Semenanjung Korea.

Pernyataan tegas ini disampaikan oleh Wakil Menteri Pertahanan Korut Letnan Jenderal Kim Kang Il saat berbicara dalam sesi panel forum keamanan internasional Beijing Xiangshan Forum 2026 di Beijing, China. Kehadiran Kim dalam forum tingkat tinggi di luar negeri ini terbilang langka dan menjadi sorotan diplomatik.

“Status kami sebagai negara pemilik senjata nuklir, yang telah dikukuhkan melalui konstitusi sebagai hukum tertinggi negara, sama sekali tidak dapat dibatalkan,” ujar Kim, sebagaimana dikutip Sputnik, Jumat (18/9/2026). Momentum ini dimanfaatkan Korut untuk mempererat hubungan strategis dengan Beijing di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik dengan AS.

Kritik Aliansi AS-Jepang-Korsel dan Strategi Nuklir Baru

Dalam pidatonya, Kim Kang Il mengkritik tajam aliansi militer antara Amerika Serikat (AS), Jepang, dan Korea Selatan (Korsel). Ia menilai, ketiganya terus membangun kekuatan militer secara serampangan di bawah lindungan strategi nuklir AS. Kim menyebutkan, ancaman serangan dari pihak yang memusuhi Korut justru memicu negaranya untuk terus memperkuat daya tangkal warisan nuklir demi membela diri.

“Negara-negara musuh yang menyimpan niat paling bermusuhan harus menghentikan kecaman terhadap kebijakan pertahanan kami yang sah dan bersifat membela diri, serta meninggalkan khayalan denuklirisasi yang tidak realistis,” tegas Kim. Lebih lanjut, Kim menilai AS telah menerapkan strategi baru yang menitikberatkan pada penggunaan senjata nuklir taktis untuk pertempuran nyata. Kondisi ini diperparah oleh sikap Jepang dan Korsel yang dianggap terjebak dalam “ketundukan ekstrem” kepada AS. Menurutnya, kerja sama trilateral tersebut perlahan bergeser menjadi aliansi nuklir agresif yang mengancam stabilitas kawasan Asia Pasifik.

Diplomasi dan Peluang Pertemuan Puncak

Meskipun bersikap keras terhadap AS dan sekutunya, Kim menyatakan Korut tetap terbuka untuk menjalin hubungan persahabatan dengan negara-negara yang menghormati kedaulatan dan prinsip kesetaraan. Otoritas Korut berkomitmen melawan praktik hegemonisme demi terciptanya tatanan internasional yang adil.

Saat ditanya mengenai kesiapan Korut mengadopsi regulasi Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI) di sektor pertahanan, Kim menegaskan seluruh pengembangan teknologi militer Korut murni ditujukan untuk melindungi rakyat dan kedaulatan negara dari ancaman luar. Namun, ketika disinggung mengenai kemungkinan dilaksanakannya kembali pertemuan puncak antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Tertinggi Korut Kim Jong Un, Kim menolak memberikan kepastian.

“Mengenai persoalan ini, saya kira saya tidak dalam posisi untuk membahas apakah pertemuan puncak semacam itu bisa terlaksana,” jawabnya singkat.

Perjalanan Diplomasi dan Program Nuklir Korut

Untuk memahami eskalasi yang terjadi saat ini, berikut adalah ringkasan perjalanan diplomasi dan program nuklir Korea Utara dalam beberapa dekade terakhir:

  • 1985–1992 (Awal Perjanjian Internasional): Korea Utara resmi bergabung dengan Perjanjian Nonproliferasi Nuklir (NPT) pada 1985 dan menandatangani kesepakatan pengawasan dengan Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) pada 1992.
  • 1993–2003 (Penolakan Inspeksi dan Keluar dari NPT): Inspeksi IAEA pada 1992 menemukan indikasi adanya plutonium yang tidak dilaporkan. Setelah menolak inspeksi khusus, Pyongyang secara resmi menyatakan mengundurkan diri dari NPT pada Januari 2003, yang kemudian dilaporkan ke Dewan Keamanan PBB.
  • 2005–2006 (Gagalnya Perundingan Enam Pihak): Melalui Six-Party Talks (Perundingan Enam Pihak) pada 2005, Korut sempat sepakat menghentikan program nuklirnya demi imbalan jaminan keamanan dan bantuan ekonomi. Namun pada Oktober 2006, Korut menguji senjata nuklir pertamanya yang memicu sanksi ekonomi internasional hingga saat ini.