DailyFX.ID — NEW YORK – Misi pencari fakta independen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan telah mengumpulkan bukti-bukti kuat yang mengindikasikan militer Amerika Serikat (AS) melakukan kejahatan perang selama konflik di Iran. Temuan ini memperkuat klaim yang sebelumnya telah disampaikan oleh pemerintah Iran.

Dalam laporan resmi yang dirilis, Tim Pencari Fakta Internasional Independen PBB untuk Iran menyebutkan adanya alasan yang cukup untuk meyakini pasukan AS telah melakukan kejahatan perang. Hal ini diduga melalui serangan yang bersifat acak, yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kalangan sipil, serta kerusakan pada objek non-militer.

Laporan tersebut secara spesifik menyoroti insiden serangan rudal Tomahawk yang menghantam sebuah sekolah dasar di kota Minab. Serangan ini dilaporkan merenggut nyawa lebih dari 150 orang. Selain itu, laporan PBB juga mencatat adanya serangan udara lain yang menggunakan rudal terhadap kompleks olahraga dan kawasan pemukiman warga yang terlihat jelas, yang menyebabkan 22 warga sipil tewas.

Para pakar PBB menegaskan bahwa sekolah dasar tersebut menjadi sasaran langsung serangan rudal. Kejadian ini bukan disebabkan oleh kesalahan sasaran atau dampak kerusakan sekunder (collateral damage) dari serangan terhadap markas Garda Revolusi Iran yang berlokasi di sebelah bangunan sekolah.

Penyelidikan mendalam juga mengonfirmasi tidak adanya informasi atau indikasi yang menunjukkan sekolah tersebut digunakan untuk kepentingan militer pada saat serangan terjadi. Selain tuduhan terhadap AS, tim pencari fakta PBB ini juga mendokumentasikan dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) serta kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pemerintah Iran.

Penolakan Keras dari Pemerintah AS

Pemerintah AS merespons laporan tersebut dengan penolakan tegas. Pejabat Departemen Luar Negeri AS menyatakan bahwa AS tidak memberikan kredibilitas apa pun terhadap hasil temuan PBB. Pihaknya menuduh Dewan HAM PBB terus mendorong retorika anti-Amerika, menyebarkan sikap antisemitisme, dan memberikan panggung bagi rezim-rezim represif.

Penolakan serupa disampaikan oleh Gedung Putih. Juru Bicara Gedung Putih, Anna Kelly, menegaskan bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak berdasar. “Satu-satunya pihak dalam konflik ini yang melakukan kejahatan perang adalah rezim Iran,” kata Anna Kelly.

Penolakan Washington ini sejalan dengan kebijakan luar negeri AS yang telah menarik diri dari Dewan HAM PBB melalui perintah eksekutif Presiden AS Donald Trump pada Februari 2025. Saat itu, pemerintah AS menilai sejumlah badan dan lembaga di bawah PBB kerap mengambil tindakan yang bertentangan dengan kepentingan nasional AS.

Peluang Diplomasi di Tengah Persiapan Sidang Umum PBB

Di tengah eskalasi retorika ini, sinyal positif terkait upaya pembukaan kembali negosiasi konflik Timur Tengah mulai bermunculan. Berdasarkan laporan MS NOW, sejumlah pejabat pemerintah mengindikasikan pertemuan tingkat tinggi antara negara-negara Teluk Arab, AS, dan Iran berpeluang digelar di sela-sela momentum Sidang Umum PBB pada pekan depan.

Pemerintah AS dikabarkan telah menyetujui izin perjalanan bagi delegasi Iran untuk menghadiri Sidang Umum PBB di New York. Meskipun demikian, juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan, para diplomat Iran akan tunduk pada pembatasan ruang gerak yang ketat dan dilarang keras melakukan pembelian barang-barang mewah atau komoditas tertentu selama berada di AS.

Delegasi Iran yang dijadwalkan hadir dalam forum internasional tersebut diperkirakan akan dipimpin langsung oleh Presiden Masoud Pezeshkian dan Menteri Luar Negeri (Menlu) Abbas Araghchi.

Konflik bersenjata dan perdebatan hukum antara AS dan Iran mencerminkan eskalasi ketegangan geopolitik yang mendalam. Laporan tim pencari fakta PBB menyoroti pentingnya penegakan hukum humaniter internasional di tengah konflik militer, terutama perlindungan bagi warga sipil dan fasilitas publik seperti sekolah dan permukiman. Momentum Sidang Umum PBB di New York menjadi instrumen diplomasi vital yang tersisa di tengah saling tuduh atas kejahatan perang.