DailyFX.ID — Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan pentingnya perencanaan belanja pegawai yang cermat agar tidak menimbulkan masalah pagu minus di akhir tahun. Ia juga menegaskan bahwa pergeseran anggaran tidak boleh mengorbankan program strategis pemerintah yang berdampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak.

“Pergeseran anggaran, khususnya untuk menutup kekurangan belanja pegawai, tidak boleh mengorbankan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, kecuali dalam kondisi yang sangat mendesak,” ujar Purbaya dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (24/8/2026).

Purbaya menambahkan bahwa kebutuhan belanja pegawai harus direncanakan secara tepat sejak awal. Pemerintah juga perlu menjaga disiplin anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar alokasi belanja tetap sesuai dengan prioritas yang telah ditetapkan.

Pernyataan ini disampaikan Purbaya saat kunjungan kerja memantau perkembangan pengawalan sejumlah program strategis nasional di Jawa Barat. Program-program tersebut meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), Sekolah Rakyat, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terkait dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam tinjauan KDKMP di Jawa Barat, terdapat 5.970 unit dengan target survei sebanyak 147 unit. Hingga kini, survei telah dilakukan terhadap 22 KDKMP, dan sejumlah unit dilaporkan telah selesai dibangun.

Untuk program Sekolah Rakyat, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jawa Barat telah melakukan survei terhadap 22 dari total 26 Sekolah Rakyat yang ada di provinsi tersebut. Kondisi sekolah secara umum dinilai baik dengan fasilitas lengkap, termasuk seragam siswa, smartboard di setiap kelas, dan laptop untuk setiap siswa.

Menkeu menilai program Sekolah Rakyat memiliki keunggulan yang perlu lebih dikenal masyarakat, namun komunikasi publik dan promosinya dinilai belum optimal. “Sekolah Rakyat perlu lebih dipromosikan kepada publik. Program ini memiliki berbagai keunggulan, tetapi masih kurang mendapatkan eksposur,” kata Purbaya.

Sementara itu, untuk SPPG, populasi di Jawa Barat mencapai 6.794 unit dengan target survei 199 unit. Realisasi survei hingga kini telah mencapai 275 SPPG. Kapasitas SPPG berkisar antara 1.600 hingga 2.800 porsi, melayani siswa PAUD hingga SMA sederajat, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.

Kualitas makanan yang disediakan SPPG di Jawa Barat dinilai baik dan diterima oleh penerima manfaat. Purbaya juga meminta Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk menyusun indeks penilaian SPPG dengan skala yang jelas di setiap daerah, misalnya skala 1 sampai 5. Indeks ini diharapkan dapat menjadi instrumen pengukuran tingkat penerimaan dan kualitas pelaksanaan SPPG, serta membandingkan kinerja antar daerah secara nasional.