DailyFX.ID — JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemerintah terus berupaya memperbaiki iklim investasi dan mengatasi berbagai hambatan yang dihadapi oleh sektor usaha. Pernyataan ini disampaikan Airlangga menanggapi pandangan kritis dari Prof. Mohamad Ikhsan, Ketua Dewan Guru Besar FEB UI, yang menyebut iklim investasi Indonesia saat ini sebagai yang terburuk sepanjang pengamatannya, dengan nilai hanya 2 dari skala 10.

Dalam acara Suar Forum 2026 yang digelar di BSD City, Tangerang, pada Jumat (21/8/2026), Airlangga menjelaskan bahwa salah satu strategi utama pemerintah adalah melalui mekanisme debottlenecking. Pendekatan ini dirancang untuk menyelesaikan persoalan investasi secara langsung dan spesifik, baik per korporasi maupun per masalah. “Dengan debottlenecking, kita menyelesaikan persoalan satu per satu dan korporasi per korporasi. Harapannya ini bisa mendorong investasi yang lebih lancar,” ujar Airlangga.

Pemerintah mencatat bahwa hingga 30 Juli 2026, sebanyak 170 aduan dari pelaku usaha telah diterima melalui mekanisme debottlenecking. Dari jumlah tersebut, 124 aduan telah berhasil diselesaikan, mencakup berbagai isu mulai dari perizinan, perpajakan, kepabeanan, tata ruang, logistik, hingga energi.

Airlangga juga menekankan bahwa investasi tetap menjadi salah satu motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi dari 5,45% pada semester I-2026 dapat meningkat menjadi 6% pada tahun mendatang. Namun, ia menambahkan bahwa investasi yang diharapkan tidak hanya sekadar penambahan modal, melainkan harus tumbuh lebih cepat dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan berfokus pada proyek-proyek bernilai tambah tinggi.

Lebih lanjut, Airlangga menyatakan bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan dapat memanfaatkan value chain domestik, terutama yang berkaitan dengan capital goods atau barang modal. Selain itu, pemerintah juga mengidentifikasi hilirisasi, kawasan industri, digitalisasi, semikonduktor, dan kecerdasan buatan (AI) sebagai mesin pertumbuhan baru yang potensial.

Menjawab kritik mengenai kepastian dan kredibilitas kebijakan, Airlangga menekankan pentingnya pendekatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha yang ia sebut sebagai Indonesia Incorporated. Menurutnya, persoalan ekonomi dan investasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak saja. “Kita perlu Indonesia Inc., yaitu kerja sama seluruh stakeholder untuk menghadapi hal-hal yang kita hadapi bersama. Ini tidak bisa hanya diselesaikan oleh pengusaha, tidak bisa diselesaikan hanya oleh pemerintah, tidak juga oleh akademisi dan civil society, tetapi kita harus bekerja bersama-sama,” tegasnya.

Sebelumnya, dalam forum yang sama, Prof. Mohamad Ikhsan menyampaikan penilaiannya yang pesimistis terhadap iklim investasi Indonesia. “To be honest with all of you, berdasarkan pengamatan saya, ini adalah kondisi yang the worst, paling buruk, sepanjang observasi saya,” kata Ikhsan, seraya memberikan nilai 2 dari skala 10.

Ikhsan menilai bahwa meskipun Indonesia memiliki potensi ekonomi yang besar, terdapat kesenjangan yang semakin melebar antara potensi tersebut dengan realisasinya. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk masalah trust and credibility, transparansi, kualitas institusi, dan kompetisi.

Dalam konteks ini, paparan Airlangga mencerminkan pengakuan pemerintah terhadap adanya berbagai hambatan investasi. Namun, pemerintah memilih untuk meresponsnya secara proaktif melalui debottlenecking, perluasan akses pasar, peningkatan investasi bernilai tambah, serta penguatan kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha.