DailyFX.ID — Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Moh Jumhur Hidayat, bersama Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan, melakukan peninjauan langsung ke Provinsi Riau pada Sabtu (22/8/2026) untuk memitigasi dan menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini diambil sebagai respons cepat pemerintah terhadap peningkatan titik api dan asap.

Pemerintah telah mengambil tindakan tegas dengan menyegel empat area dan menghentikan operasional satu fasilitas industri yang terbukti menghasilkan emisi. Selain itu, surat edaran larangan pembakaran lahan untuk pembukaan perkebunan telah dikeluarkan sebagai upaya preventif.

Jumhur menegaskan bahwa penegakan hukum akan terus berlanjut. Sanksi administratif, gugatan perdata, hingga proses pidana akan diterapkan apabila unsur pelanggaran dan alat bukti terpenuhi. Pihak yang terbukti bersalah diwajibkan melakukan pemulihan lingkungan.

“Upaya pencegahan diperkuat melalui patroli terpadu, pembangunan sekat kanal dan embung, serta sistem peringatan dini. Seluruh proses akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jumhur dalam keterangan tertulisnya.

Melalui patroli udara bersama Kapolda Riau, Jumhur memastikan penanganan karhutla di Riau berjalan efektif. Ia melaporkan bahwa upaya pemadaman dan pendinginan telah dilakukan, dan situasi di Riau dinilai lebih baik dibandingkan provinsi lain seperti Kalimantan dan Sumatera Selatan.

“Semua ini bisa tertangani berkat kerja sama antara aparatur pemerintah dan masyarakat setempat yang peduli terhadap masalah karhutla,” katanya.

Selanjutnya, Jumhur dijadwalkan bertolak ke Kalimantan pada Minggu (23/8/2026) untuk memitigasi dan menangani karhutla di wilayah tersebut. Gerak cepat menteri, berkolaborasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan mampu mengatasi krisis akibat musim kemarau panjang atau El Nino.

Jumhur mengapresiasi upaya pemadaman api di Kampar, Riau, yang berhasil memadamkan sekitar empat hektare lahan terbakar dan kini dalam tahap pendinginan. Ia mengungkapkan bahwa secara nasional tercatat ada 3.800 titik api di seluruh Indonesia, dengan peningkatan drastis dalam satu hingga dua hari terakhir.

Saat ini, teridentifikasi 335 perusahaan pemilik konsesi lahan di Kalimantan dan Sumatera yang ditemukan memiliki titik api atau terjadi kebakaran di wilayah konsesinya. Meskipun luas lahan yang terbakar bervariasi, mulai dari satu hingga dua hektare, tanggung jawab penanganannya tetap berada pada pemilik konsesi.

Total hampir 85.000 hektare lahan di wilayah konsesi di seluruh Indonesia terbakar. Jumhur kembali menekankan bahwa Riau termasuk daerah dengan mitigasi karhutla yang sangat baik, berkat persiapan sebelum El Nino, termasuk pembangunan sekat kanal dan embung.

“Saya ingin peringatkan lagi bahwa janji pemilik konsesi untuk memitigasi supaya tidak terjadi karhutla harus tetap dikerjakan. Setelah ini KLH akan melakukan verifikasi. Sudah ada laporan dari beberapa perusahaan yang indikasi nakal dan pemerintah melalui KLH sudah menyegelnya,” tegas Jumhur.

Ia menambahkan, jika dari 335 perusahaan tersebut atau jumlah yang lebih banyak terindikasi sengaja membuka lahan dengan cara membakar, konsekuensinya akan sangat besar. Penegakan hukum di Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) mencakup denda, biaya pemulihan, dan sanksi pidana bagi pelaku yang niatnya jelas.