DailyFX.ID — SEMARANG – Semangat kebangkitan pedagang atau Nahdlatut Tujjar yang dirintis para pendiri Nahdlatul Ulama (NU) lebih dari seabad lalu, kini dihidupkan kembali melalui ekosistem digital. Inisiatif ini menjangkau 14.000 pesantren dan puluhan juta warga Nahdliyin di seluruh dunia.

Muktamar ke-35 NU mengusung tema “Kemandirian Ekonomi dan Kedaulatan Digital Nahdlatul Ulama.” Fondasi kemandirian ini mulai dibangun melalui peluncuran platform digital Digdaya NU yang mempersatukan organisasi dan warga. Bank Indonesia (BI) juga menjalin kemitraan strategis dengan NU untuk mempercepat digitalisasi pembayaran, sementara Bank Syariah Indonesia berkomitmen menjadi mitra ekonomi aktif bagi 14.000 pesantren.

Rantai Pasok Digital Terpadu

Visi internal Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) adalah menciptakan rantai pasok digital terpadu yang menghubungkan badan usaha milik pesantren (BUMP), koperasi Nahdliyin, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) warga menjadi satu ekosistem yang saling mendukung. Adopsi Pesantren Smart Digital (PSD) yang sudah berjalan di ratusan pesantren diharapkan dapat diperluas ke skala nasional.

Digitalisasi sistem keuangan, inventaris, dan transaksi ribuan pesantren akan memetakan potensi ekonomi dari berbagai sektor, seperti pertanian, perkebunan, hingga produk kerajinan santri. Hal ini memungkinkan akses pasar yang lebih luas, mewujudkan kemandirian ekonomi yang konkret melalui infrastruktur yang memadai.

Menembus Pasar Internasional

UMKM Nahdliyin yang telah terdigitalisasi di dalam negeri menghadapi tantangan baru saat memasuki pasar internasional, terutama dalam hal penerimaan pembayaran dari pembeli luar negeri, pengiriman dana ke pemasok lintas batas, dan biaya transaksi yang tidak sepadan. Infrastruktur pembayaran lintas batas menjadi prasyarat bagi UMKM pesantren untuk bersaing di pasar global.

Menyambungkan Aliran Uang Diaspora

Salah satu celah besar yang perlu diseriusi adalah aliran uang antara komunitas Nahdliyin di luar negeri dengan ekosistem ekonomi di dalam negeri. Setiap tahun, lebih dari US$16 miliar mengalir ke Indonesia dari pekerja migran dan diaspora, sebagian besar berasal dari warga Nahdliyin yang berada di Eropa, Timur Tengah, Malaysia, Hong Kong, dan Australia.

Arus ini tidak hanya satu arah. Pengusaha santri yang ingin mengekspor produk kopi atau batik, atau pesantren yang ingin menjual produk herbal ke pasar internasional, masih menghadapi hambatan dalam mekanisme penerimaan pembayaran internasional. Biaya konversi, proses settlement yang lama, dan kesulitan membuka rekening bisnis luar negeri menjadi kendala.

Infrastruktur pembayaran lintas batas yang kuat sangat penting untuk membuka pintu ekspor bagi jutaan pelaku usaha Nahdliyin. Di sisi penerimaan remitansi, jalur perbankan konvensional masih memangkas sebagian besar nilai kiriman melalui berbagai biaya dan markup kurs yang tidak transparan, jauh melampaui target 3% yang diamanatkan oleh Sustainable Development Goals (SDGs 10.c).

Solusi Pembayaran Lintas Batas

Infrastruktur BI-FAST yang telah menyediakan rel pembayaran ritel secara real-time dan berbiaya rendah di dalam negeri, perlu disambungkan dengan pengirim di luar negeri dan penerima di Indonesia. Hal ini mencakup menyambungkan pengirim di negara seperti Belanda atau Hong Kong langsung ke infrastruktur BI-FAST, serta memberi kemampuan kepada UMKM pesantren di Indonesia untuk menerima pembayaran internasional dengan mudah.

Koneksi ini sangat krusial agar kemandirian ekonomi umat yang dicanangkan dapat terwujud sepenuhnya. Tanpa koneksi tersebut, uang dari diaspora masih harus membayar ongkos yang tidak semestinya, dan produk pesantren masih terbatas di pasar domestik.