DailyFX.ID — JAKARTA – Harga beras medium dan premium di zona III, serta jagung pakan ternak, masuk kategori tidak aman karena berada di atas acuan harga yang ditetapkan. Kondisi ini mendorong pemerintah untuk memfokuskan intervensi harga pangan pada kedua komoditas tersebut, dengan penyesuaian kebijakan berdasarkan akar permasalahan masing-masing.

Untuk stabilisasi beras medium di zona III, intervensi akan dilakukan melalui penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di pasar-pasar dengan deviasi harga tinggi, serta dukungan biaya distribusi. Sementara itu, harga beras premium di zona III akan distabilkan dengan menjamin ketersediaan pasokan di pasar ritel. Khusus untuk jagung pakan ternak, peningkatan suplai secara melimpah menjadi kunci untuk menekan harganya.

Berdasarkan data dari Kantor Staf Presiden (KSP), tiga komoditas utama menunjukkan status harga yang tidak aman. Selain beras medium zona III dan beras premium zona III, jagung pakan ternak juga berada di atas harga acuan. Di sisi lain, 12 komoditas lainnya masuk dalam status waspada, termasuk beras medium dan premium di zona I dan II, bawang putih, minyakita, daging ayam ras, dan bawang merah.

Harga terkini beras medium zona III tercatat Rp18.559 per kilogram, sedikit naik dari minggu sebelumnya. Beras premium zona III berada di angka Rp21.173 per kg, juga stabil di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Jagung pakan ternak dilaporkan seharga Rp6.969 per kg, naik dari minggu lalu dan berada di atas Harga Acuan Pembelian/Penjualan (HAP). Komoditas lain yang berstatus waspada juga terpantau di atas HET.

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah menjelaskan bahwa meski ketiga komoditas tersebut berada di atas harga acuan, pendekatan kebijakan harus disesuaikan dengan sumber masalah yang berbeda. Untuk beras medium zona III, perhatian tidak hanya tertuju pada harga nasional, tetapi juga disparitas harga antarwilayah. Oleh karena itu, penyaluran beras SPHP akan lebih diarahkan agar tepat sasaran pada wilayah yang membutuhkan dan memiliki kendala distribusi.

“Dukungan terhadap biaya distribusi juga dapat dipertimbangkan secara selektif di wilayah dengan hambatan logistik,” ujar Popy. Untuk beras premium zona III, penguatan HET dan kecukupan pasokan di pasar ritel menjadi fokus utama. “Dengan begitu, efektivitas intervensi harga beras tidak hanya tercermin dari volume yang disalurkan namun juga dapat terlihat dari perbaikan harga di pasar sasaran dan penyempitan disparitas antarwilayah,” tambahnya.

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, KSP juga menyoroti kenaikan harga jagung pakan yang memerlukan perhatian khusus. Kenaikan ini berpotensi memengaruhi biaya produksi unggas, mengingat jagung pakan merupakan komponen biaya terbesar dalam usaha ayam dan telur. Proyeksi produksi jagung tahun 2026 dari Kementerian Pertanian diperkirakan sekitar 18 juta ton pipilan kering.

Mencermati kenaikan harga beras dan jagung pakan, pendekatan stabilisasi harus disesuaikan dengan karakter masalah masing-masing komoditas. Pada beras, fokus utamanya adalah penyempitan disparitas harga antarwilayah. “Sedangkan pada jagung berhubungan dengan ketersediaan pasokan dan kebutuhan riil. Dengan pendekatan lebih presisi, stabilisasi jagung diharapkan harga dapat terjaga tanpa mengabaikan keseimbangan kepentingan konsumen maupun produsen,” jelas Popy.

Harga Pakan Melesat, Peternak Protes

Di tengah upaya stabilisasi harga pangan, para peternak di sejumlah daerah memprotes kenaikan harga pakan yang terus meroket, sementara harga jual telur justru menurun. Di Grobogan, Jawa Tengah, puluhan peternak ayam petelur menggelar aksi unik dengan melepas ayam dan membagikan telur gratis di depan Pendopo Kantor Bupati Grobogan pada 10 Agustus 2026. Aksi ini merupakan puncak kekecewaan mereka terhadap lambatnya penanganan krisis di sektor peternakan rakyat.

Asosiasi peternak mencatat, harga pakan ternak melonjak tajam dari Rp110 ribu pada Maret 2026 menjadi Rp140 ribu per kuintal pada Agustus 2026. Kenaikan bahkan mencapai lima kali lipat dalam satu bulan terakhir. Di sisi lain, harga jual telur di tingkat peternak anjlok menjadi Rp19 ribu per kg, jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP) ideal Rp23 ribu per kg, menyebabkan kerugian Rp4.000 per kg telur.

Koordinator aksi, Sugiyanto, menegaskan bahwa kondisi ini menggerus modal kerja peternak hingga mereka tidak mampu lagi membeli pakan secara memadai. Protes serupa juga disampaikan peternak dari Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul yang membawa ayam ke Malioboro, Yogyakarta, untuk menyampaikan pesan keras kepada pemerintah. Harga ayam afkir juga turun drastis menjadi Rp13-14 ribu per ekor, membuat biaya pemeliharaan tidak kembali secara layak.