— JAKARTA – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memproyeksikan bahwa rencana penerapan pendidikan gratis di seluruh satuan pendidikan negeri, mulai dari Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi Negeri (PTN), dapat diwujudkan pada tahun 2028. Kebijakan ambisius ini diperkirakan akan membutuhkan alokasi anggaran sebesar Rp 302 triliun setiap tahunnya.

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa komitmen untuk merealisasikan kebijakan ini baru akan dimulai pada tahun 2028, sesuai dengan pernyataan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Saat ini, pemerintah bersama DPR tengah melakukan pemetaan mendalam untuk menghitung secara akurat kebutuhan anggaran bagi jenjang SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi.

Menurut rincian sementara yang disampaikan Said, kebutuhan anggaran untuk jenjang SD, SMP, dan SMA secara keseluruhan diperkirakan mencapai Rp 210 triliun. Sementara itu, untuk perguruan tinggi, estimasi kebutuhannya adalah Rp 92 triliun, sehingga totalnya mendekati Rp 302 triliun per tahun.

Said menambahkan bahwa pemerintah dan DPR sedang menjalankan uji coba atau pilot project untuk mengukur kebutuhan anggaran pendidikan gratis khusus bagi PTN. Tahun ini, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun untuk uji coba tersebut. “Kita coba pilot project Rp 5 triliun dulu sekarang ini kemampuannya. Tapi insyaallah di 2028 akan menjadi kenyataan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Said menyarankan agar kebijakan ini dapat direalisasikan secara bertahap untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitasnya. Ia mengusulkan agar pada tahun 2028, targetnya mencakup 60% hingga 75% PTN yang dibiayai, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun berikutnya, 2029. “Saya ingin mencoba realistis,” tuturnya.