DailyFX.ID — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menekankan pentingnya keberlanjutan kebijakan moneter Bank Indonesia (BI) dalam proses pergantian kepemimpinan. Hal ini dinilai krusial untuk menjaga kepercayaan pasar di tengah dinamika perekonomian global, tekanan inflasi, volatilitas nilai tukar rupiah, serta upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional.

Ketua Umum Apindo, Shinta Widjaja Kamdani, menyatakan bahwa dunia usaha menghormati langkah pemerintah yang mengajukan nama Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur BI. Namun, ia menekankan pentingnya transisi kepemimpinan di bank sentral berlangsung secara baik, transparan, dan sesuai peraturan perundang-undangan.

“Penting untuk tetap menjaga keberlanjutan kebijakan, kredibilitas institusi, dan kepercayaan pasar terhadap independensi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter,” ujar Shinta. Ia menambahkan, dunia usaha perlu melihat bagaimana kepemimpinan BI ke depan dapat mempertahankan kerangka kebijakan yang clear, kredibel, dapat diprediksi, dan forward-looking.

Pernyataan ini merespons pengiriman Surat Presiden (Surpres) oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi kepada DPR pada Senin (10/8/2026). Surpres tersebut mencantumkan Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai Pejabat Gubernur Sementara BI, sebagai calon tunggal Gubernur BI. Nama-nama calon Deputi Gubernur Senior dan Deputi Gubernur BI juga turut dilampirkan.

Shinta menambahkan, kepastian mengenai arah suku bunga acuan, stabilitas kurs, dan pengendalian inflasi menjadi sinyal positif yang ditunggu kalangan pengusaha. Menurutnya, kepastian kebijakan moneter yang konsisten sangat dibutuhkan agar pelaku bisnis dapat mengambil keputusan investasi dan ekspansi secara tepat.

Apindo meyakini bahwa jika hal-hal tersebut dapat dipastikan, transisi kepemimpinan BI dapat berlangsung tanpa menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu. Hal ini juga akan membantu menjaga kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

“Pasar dan dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi, pembiayaan, dan ekspansi dengan tingkat keyakinan yang memadai,” jelas Shinta.

Lebih lanjut, ia menggarisbawahi bahwa independensi BI bukan berarti memisahkan kebijakan moneter dari kebutuhan ekonomi nasional. Independensi justru menjadi fondasi agar setiap keputusan diambil secara objektif berdasarkan asesmen risiko dan kondisi perekonomian yang ada.

“Kredibilitas tersebut pada akhirnya akan mempengaruhi ekspektasi pasar, stabilitas rupiah, biaya pendanaan, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia,” terang dia.

Menurut Apindo, tantangan bank sentral ke depan adalah menyeimbangkan fungsi stabilitas ekonomi dengan dorongan terhadap pertumbuhan sektor riil. Kedua aspek ini tidak dapat ditempatkan sebagai pilihan yang saling bertentangan, melainkan harus berjalan beriringan karena stabilitas makro merupakan syarat mutlak bagi pertumbuhan yang berkelanjutan.

“Yang dibutuhkan adalah bauran kebijakan yang prudent serta koordinasi yang kuat antara kebijakan moneter, fiskal, dan kebijakan sektor riil, dengan tetap menghormati mandat dan independensi masing-masing institusi,” tutur Shinta.