DailyFX.ID — Perang di Ukraina, yang telah memasuki tahun kelima, menunjukkan eskalasi signifikan di udara melalui penggunaan pesawat nirawak atau drone. Kedua negara semakin gencar menyerang pertahanan udara lawan, merusak infrastruktur penting, dan menimbulkan korban jiwa di kalangan warga sipil.

Pada Senin (10/8/2026), serangan drone Ukraina dilaporkan menewaskan 13 orang di wilayah Rusia, termasuk seorang anak. Sebagai respons, militer Amerika Serikat melancarkan serangan udara yang menewaskan lima warga di wilayah Kharkiv, timur laut Ukraina. “Kami mencatat peningkatan signifikan dalam jumlah serangan maupun jumlah korban jiwa. Terjadi eskalasi nyata terkait variasi target yang diserang,” ujar Olha Polishchuk, Manajer Riset Eropa Timur di pemantau konflik ACLED, seperti dikutip CNN internasional.

Ukraina telah mengembangkan teknologi drone secara pesat, dengan kampanye udara kini tidak hanya menyasar kilang minyak, tanker, dan gardu listrik, tetapi juga merambah ke jaringan logistik sipil. Platform e-commerce terbesar di Rusia, Wildberries, menjadi salah satu target, yang diklaim pemerintah Ukraina sebagai target militer yang sah karena menyuplai kebutuhan tentara Rusia. Sejak pertengahan Juli 2026, sedikitnya 23 gudang Wildberries diserang, menewaskan sembilan pekerja.

Sebagai balasan, Rusia menerapkan taktik serupa dengan menyerang fasilitas pergudangan milik toko elektronik terbesar di Ukraina, Rozetka, menggunakan drone.

Korban Sipil Capai Rekor Tertinggi

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mencatat angka kematian sipil di Ukraina mencapai rekor tertinggi pada pertengahan tahun ini. Sepanjang semester pertama 2026, sebanyak 1.396 warga sipil tewas dan 7.978 lainnya luka-luka, naik 37% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kementerian Luar Negeri Rusia melaporkan setidaknya 797 warga sipil mereka tewas sepanjang tahun ini, meskipun intensitas serangan Rusia ke Ukraina jauh lebih masif.

Bulan lalu, Rusia meluncurkan rata-rata 172 serangan udara per hari ke Ukraina, berbanding 28 serangan harian yang dilancarkan militer Ukraina. Selain serangan udara jarak jauh, drone pengintai skala kecil seperti jenis first-person view (FPV) juga dilaporkan memburu warga di sekitar garis depan. Sebuah rekaman video menunjukkan drone FPV Rusia melukai seorang pedagang sayur bernama Yuri (52) di dekat lapaknya hingga fatal.

Krisis Rudal Pertahanan dan Kebuntuan Diplomasi

Laporan Center for Strategic and International Studies menunjukkan Rusia meluncurkan 139 rudal balistik ke Ukraina dalam sebulan terakhir, jumlah tertinggi tahun ini. Kecepatan rudal balistik memerlukan pencegatan dari sistem pertahanan Patriot buatan AS, yang pasokannya kini sangat langka dan mahal. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berulang kali meminta pasokan sistem Patriot tambahan dari sekutu Barat, namun pecahnya konflik paralel yang melibatkan Iran membuat stok persenjataan AS makin menipis dan terbagi.

Upaya diplomasi yang digagas Presiden AS Donald Trump hingga kini belum membuahkan hasil konkrit. Meskipun sempat menggelar serangkaian pertemuan dengan Zelensky dan Presiden Rusia Vladimir Putin, kesepakatan damai permanen masih jauh dari kenyataan. Invasi skala penuh Rusia ke Ukraina yang dimulai pada Februari 2022 telah mengubah lanskap militer modern. Ketika perang artileri konvensional di parit pertempuran menemui jalan buntu (stalemate), penggunaan pesawat nirawak (unmanned aerial vehicles/UAV) berkembang menjadi doktrin utama perang asimetris.

Drone murah kini mampu menghancurkan tank militer seharga puluhan miliar rupiah maupun merusak fasilitas vital di dalam wilayah musuh. Pergeseran taktik ini secara bertahap mengaburkan batas antara target militer dan fasilitas sipil. Strategi “perang استنزاف” (war of attrition atau perang penyerapan sumber daya) mendorong kedua belah pihak untuk merusak ketahanan ekonomi lawan dengan menyerang pusat logistik, jaringan energi, dan rantai pasok komersial.

Di sisi lain, keterbatasan pasokan sistem pertahanan udara Barat seperti Patriot dan NASAMS memaksa negara yang bertikai menanggung risiko tinggi terhadap keselamatan publik. Ketidakmampuan hukum internasional untuk menghentikan penggunaan teknologi nirawak secara presisi di kawasan pemukiman menjadikan warga sipil sebagai kelompok yang paling rentan dalam konflik era digital ini.