DailyFX.ID — JAKARTA – Penguatan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dinilai sangat penting guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Namun, penguatan ini harus tetap dilakukan tanpa mengurangi independensi bank sentral dalam menetapkan dan menjalankan kebijakan moneternya.

Hal tersebut mengemuka dalam diskusi Economic Frontline bertajuk “Masa Depan Bank Sentral di Era Dunia yang Terfragmentasi: Menakar Tren Managed Interdependence Global dan Implikasinya terhadap Bank Indonesia”. Diskusi yang digelar pada Kamis (20/08/2026) ini menyoroti relevansi koordinasi yang semakin tinggi seiring perubahan lanskap ekonomi global pasca-krisis keuangan 2008, pandemi Covid-19, fragmentasi geopolitik, peningkatan utang pemerintah, transisi energi, hingga kebutuhan pembiayaan kebijakan industri.

Perubahan-perubahan tersebut mendorong hubungan antara pemerintah dan bank sentral di berbagai negara menjadi semakin erat dan kompleks. Fenomena ini digambarkan sebagai managed interdependence, sebuah kondisi di mana bank sentral tetap independen secara hukum dan kelembagaan, namun koordinasi dengan pemerintah semakin intensif dalam merespons tantangan ekonomi.

Tenaga Ahli Utama Bakom RI, Fithra Faisal Hastiadi, menjelaskan bahwa independensi bank sentral tidak berarti pemisahan total dari pemerintah. Menurutnya, yang terpenting adalah mempertahankan operational independence, yaitu kewenangan BI untuk menetapkan dan menjalankan kebijakan sesuai dengan mandatnya.

“Independen itu bukan artinya kita beda rumah. Rumahnya sama. Ada koridor-koridornya memang. Tapi ada pintunya di mana kita bisa saling berkoordinasi. Itu adalah operational independence,” ujar Fithra.

Fithra menambahkan bahwa kebijakan fiskal dan moneter, meskipun memiliki sasaran berbeda, sangat berkaitan. Pemerintah berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sementara BI berfokus menjaga stabilitas moneter. Jika keduanya berjalan sendiri-sendiri, kebijakan fiskal dan moneter berisiko saling berbenturan, sehingga sasaran pertumbuhan maupun stabilitas tidak tercapai secara optimal.

“Mereka harus satu irama. Harmoni. Bauran fiskal dan moneter,” tambahnya. Fithra menilai koordinasi yang makin erat tidak otomatis mengurangi independensi BI. Kolaborasi dapat terus diperkuat selama bank sentral tetap memiliki kewenangan penuh dalam kebijakan moneternya.

“Independensi Bank Indonesia masih tetap terjaga,” katanya, seraya menegaskan bahwa koordinasi tidak membutuhkan peleburan BI ke dalam pemerintah maupun pengurangan kewenangan operasional bank sentral.

Inisiator Economic Frontline, Harryadin Mahardika, menilai koordinasi operasional pemerintah dan bank sentral perlu diarahkan pada keselarasan antara pelaksanaan kebijakan moneter dan operasi fiskal. Koordinasi ini mencakup pengelolaan likuiditas oleh bank sentral, arus kas pemerintah, serta penerbitan surat utang agar tidak menimbulkan gangguan di pasar keuangan maupun pasar uang.

“Pemerintah dan BI lebih intensif dalam berkoordinasi dan bekerja sama agar bisa seiring sejalan,” ungkap Harryadin. Meski demikian, kebutuhan memperkuat koordinasi tetap harus dibarengi perhatian terhadap batas independensi bank sentral.

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Muhammad Riefky Hasan mengingatkan bahwa koordinasi tidak boleh berkembang menjadi tekanan terhadap BI untuk mendukung pembiayaan program pemerintah. Pengalaman historis menunjukkan keterlibatan berlebihan bank sentral dalam pembiayaan fiskal dapat memicu tekanan inflasi.

Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda juga berpendapat ruang independensi BI perlu dipertahankan agar bank sentral tetap mampu menjalankan perannya dalam menjaga nilai tukar dan stabilitas ekonomi.

Di sisi lain, perubahan sistem keuangan juga memperluas tantangan koordinasi kebijakan. Direktur Utama Nawasena Utama Capital, Prayoga Putera Utama, menilai BI perlu makin memahami perkembangan aset digital, stablecoin, mata uang digital bank sentral (CBDC), serta regulasi internasional. Perkembangan aset digital ini tidak semata menyangkut inovasi keuangan, tetapi juga berpotensi memengaruhi stabilitas moneter dan arus modal.

Dalam konteks tersebut, penguatan koordinasi pemerintah dan BI dinilai makin penting. Namun, batas antara sinergi kebijakan dan independensi operasional tetap perlu dijaga agar kebijakan fiskal dan moneter dapat berjalan selaras tanpa mengurangi kredibilitas bank sentral.