DailyFX.ID — Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan akuakultur yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber pangan, tetapi juga sebagai motor penggerak ekonomi biru. Namun, realisasi potensi tersebut masih jauh dari optimal.

Ketua Umum GNTI sekaligus Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof Dr Ir Rokhmin Dahuri, memaparkan bahwa potensi produksi akuakultur berkelanjutan Indonesia mencapai 100,06 juta ton per tahun. Angka ini jauh melampaui produksi yang ditargetkan pada 2025, yaitu 18,41 juta ton, atau baru sekitar 18,4% dari total potensi yang ada.

Dalam forum 2026 Global Ocean Development Forum (GODF) di Qingdao, China, pada 17 September 2026, Rokhmin menyatakan bahwa nilai ekonomi akuakultur Indonesia berpotensi mencapai sekitar US$210 miliar per tahun. Potensi tersebut tersebar di sektor marikultur, pesisir, dan perairan tawar. Sektor marikultur sendiri memiliki potensi lahan seluas 24 juta hektare dengan target produksi 60 juta ton per tahun. Sementara itu, kawasan pesisir dan air tawar masing-masing menyumbang potensi produksi sebesar 34,36 juta ton dan 5,7 juta ton per tahun.

“Keanekaragaman hayati laut Indonesia yang terkaya di dunia memberi kita keunggulan. Tapi kita harus kuatkan kolaborasi universitas, riset, dan industri dari lab hingga ke pasar,” ujar Rokhmin dalam keterangan persnya, Senin (21/9/2026). Ia menekankan bahwa pengembangan akuakultur tidak hanya krusial untuk ketahanan pangan, tetapi juga membuka lebar peluang industri berbasis bioteknologi kelautan.

Lebih lanjut, Rokhmin menjelaskan bahwa protein ikan memiliki jejak karbon yang jauh lebih rendah, sekitar 5-10 kali lipat lebih rendah dibandingkan daging merah. Sumber daya laut juga berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk bernilai tambah tinggi, mulai dari pangan fungsional, farmasi, kosmetik, bioplastik, hingga biofuel.

Sebagai informasi, Indonesia telah menduduki peringkat kedua sebagai produsen akuakultur terbesar di dunia, setelah China, dalam periode 2012-2024. Pada tahun 2024, produksi akuakultur nasional tercatat sebesar 15,75 juta ton, di mana rumput laut menjadi kontributor terbesar dengan 9,8 juta ton atau sekitar 63% dari total produksi.

Meskipun demikian, nilai ekspor perikanan Indonesia pada 2025 baru mencapai US$6,27 miliar. Mayoritas nilai ekspor tersebut, yaitu 74%, masih ditopang oleh lima komoditas utama: udang, tuna-cakalang, cumi-sotong-gurita, kepiting, dan rumput laut.

Peternakan Laut Ekologis

Untuk mendorong peningkatan produktivitas, Rokhmin mengusulkan konsep ‘Marine Ranching’ atau peternakan laut ekologis. Model ini mengintegrasikan pelepasan benih ikan, pemulihan habitat, pengelolaan daya dukung lingkungan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam tata kelola. Tujuannya adalah agar pemanfaatan sumber daya laut dapat berjalan secara berkelanjutan.

Konsep ini telah diaplikasikan melalui program Sea Farming di Kepulauan Seribu sejak 2005. Program yang dikembangkan oleh CCMRS-IPB University ini berhasil mengubah sebagian mata pencaharian nelayan menjadi pembudidaya ikan kerapu dengan mengadopsi konsep co-management.

Di balik potensi besar tersebut, pembiayaan menjadi salah satu tantangan signifikan. Data Bank Dunia tahun 2024 yang dipaparkan Rokhmin menunjukkan bahwa suku bunga pinjaman di Indonesia mencapai 8,8%, menjadikannya yang tertinggi kedua di ASEAN setelah Vietnam (9,3%).

Dari total kredit bank komersial nasional yang mencapai Rp5.688 triliun pada 2024, sektor perikanan hanya mendapatkan alokasi sebesar Rp19,78 triliun, atau sekitar 0,35% dari total kredit yang ada.

Rokhmin menambahkan bahwa sekitar 75% usaha akuakultur dan perikanan di Indonesia masih beroperasi secara tradisional. Kondisi ini menyebabkan produktivitas yang rendah, ditambah lagi dengan berbagai permasalahan seperti kenaikan harga pakan, serangan penyakit, polusi, keterbatasan akses pasar, serta kerusakan ekosistem.

Ke depan, Indonesia mengusulkan model Tropical Ecological Marine Ranching (TEMR). Model ini dirancang untuk mengintegrasikan kawasan konservasi, rehabilitasi ekosistem, praktik penebaran dan panen yang terbatas, marikultur berkelanjutan, serta fasilitas pengolahan dan cold chain.

“Indonesia, dengan konektivitas ekologis antara mangrove, lamun dan terumbu karang yang tidak dimiliki negara lain, punya modal lebih besar. Tinggal satu pertanyaan: apakah kredit 0,35% itu cukup untuk mewujudkannya?” tutup Rokhmin.