DailyFX.ID — Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa Indonesia kehilangan potensi pendapatan negara sebesar US$ 908 miliar selama lebih dari 30 tahun terakhir akibat praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam (SDA). Praktik yang dimaksud, salah satunya adalah under-invoicing, yaitu pencatatan nilai ekspor pada faktur yang lebih rendah dari nilai transaksi sebenarnya.

Akibat praktik tersebut, pemerintah memutuskan untuk menerapkan kebijakan ekspor satu pintu bagi komoditas SDA strategis dan memberantas kecurangan. Kebijakan ini mulai berlaku sejak 1 Juni 2026.

Dana sebesar US$ 908 miliar yang hilang tersebut seharusnya dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah menerapkan mekanisme ekspor satu pintu yang dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (Persero) atau DSI. Komoditas yang masuk dalam kebijakan ini meliputi batu bara, minyak kelapa sawit (CPO), dan mineral kritis.

Prabowo menyatakan bahwa pemerintah berkewajiban memastikan seluruh kekayaan Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. “Dan ini bukan soal berani atau tidak berani. Ini kewajiban. Saya telah disumpah untuk menegakkan Undang-Undang Dasar,” tegas Prabowo dalam keterangan resmi yang diterima, Rabu (16/9/2026).

Ia menjelaskan bahwa risiko jika negara terus memberi ruang bagi praktik kecurangan ekspor adalah terhambatnya upaya menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Prabowo menyoroti pertumbuhan ekonomi rata-rata Indonesia yang sekitar 5% per tahun dalam tujuh tahun terakhir, namun belum diiringi penurunan angka kemiskinan, kelompok rentan, maupun penyusutan kelas menengah.

“Berarti there’s something wrong with our system. Jadi, waktu itu, kita harus lihat dong, kalau ada penyakit, masa kita diam? Kita harus cari sumbernya apa, kita perbaiki,” ujar Prabowo.

Prabowo berharap kebijakan baru ini dapat meningkatkan penerimaan negara. Dana tersebut diharapkan dapat dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas dan menjaga defisit fiskal di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Meskipun menyadari adanya risiko dan potensi tantangan dari kelompok tertentu, Prabowo menegaskan kesiapannya menghadapi risiko tersebut demi melindungi kepentingan masyarakat. “Soal risiko, ya apa boleh buat. Kenapa saya mau jadi Presiden kalau saya enggak berani menghadapi risiko? Ini kewajiban, dan saya ajak menteri-menteri, saya ajak semua,” pungkasnya.