DailyFX.ID — Nilai tukar rupiah mengalami pelemahan signifikan terhadap dolar Amerika Serikat pada penutupan perdagangan Senin (21/9/2026), ditutup turun 89 poin atau 0,5% ke level Rp17.847 per dolar AS. Pelemahan ini terjadi dari penutupan hari sebelumnya yang berada di Rp17.758 per dolar AS.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas Bank Indonesia (BI), Erwin Gunawan Hutapea, menjelaskan bahwa pelemahan rupiah masih dipengaruhi oleh kekhawatiran tensi geopolitik di Timur Tengah yang mendorong harga minyak tetap tinggi di atas US$100 per barel. Kondisi ini meningkatkan risiko inflasi global dan memberikan tekanan pada outlook fiskal.

Menghadapi situasi tersebut, BI secara konsisten berada di pasar untuk memastikan mekanisme pasar berjalan baik dan stabilitas nilai tukar rupiah terjaga sesuai fundamentalnya. Hal ini dilakukan melalui pengelolaan struktur suku bunga di pasar uang dengan penguatan strategi operasi moneter pro-market.

BI juga memperkuat efektivitas stabilisasi nilai tukar dan kecukupan likuiditas melalui transaksi underlying untuk swap lindung nilai dengan perolehan insentif. Erwin menambahkan, secara umum, pergerakan rupiah masih sejalan dengan pergerakan mata uang kawasan (regional), dengan penguatan secara quarter-to-date (QTD) sebesar 0,37%.

“Posisi cadangan devisa juga meningkat ke level US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026,” tutur Erwin.

Untuk stabilisasi, intervensi akan terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan melalui transaksi Non-Deliverable Forward (NDF) di pasar offshore, transaksi spot dan Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF) di pasar domestik, serta pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan korporasi dan pelaku pasar untuk mendorong arus masuk modal asing dengan mengoptimalkan insentif yang telah diberikan. Selain itu, dilakukan diversifikasi permintaan valas melalui skema Local Currency Transaction (LCT).

Rupiah Menguntungkan Eksportir, Memberatkan Importer

Pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, berpendapat bahwa pelemahan rupiah dapat menguntungkan eksportir dan perusahaan yang menerima pendapatan dalam dolar. Namun, Indonesia yang mengimpor energi, bahan baku, obat, barang modal, dan komponen industri dalam jumlah besar akan menghadapi peningkatan biaya impor.

“Perusahaan menghadapi biaya produksi lebih tinggi. Korporasi dengan utang dolar mengalami tekanan. Pemerintah juga menghadapi risiko kenaikan subsidi dan kompensasi energi,” terang Achmad.

Menurutnya, depresiasi nilai tukar rupiah akan menghantam kesejahteraan masyarakat kelas menengah dari dua arah. Melemahnya rupiah menaikkan harga barang yang memiliki kandungan impor, sementara bunga tinggi membuat kredit tetap mahal. Masyarakat pada akhirnya membayar dua kali: biaya mempertahankan rupiah melalui suku bunga tinggi, dan kenaikan harga ketika rupiah tetap melemah.

“Itulah sebabnya nilai tukar bukan sekadar persoalan pasar valuta asing. Ia adalah persoalan daya beli,” kata Achmad.

Meskipun cadangan devisa Indonesia masih di posisi US$146,5 miliar pada akhir Agustus 2026, setara lebih dari lima bulan impor, Achmad menilai cadangan devisa seharusnya menjadi peredam guncangan, bukan digunakan terus-menerus untuk mempertahankan satu angka kurs tertentu.

“Oleh karena itu, kebijakan menjaga rupiah tidak boleh hanya dibebankan kepada Bank Indonesia. Pemerintah harus memperkuat sisi struktural. Defisit transaksi berjalan perlu ditekan. Ketergantungan impor energi harus dikurangi secara nyata,” tutur Achmad.

Perkuat Fondasi Ekonomi Domestik

Ikhtiar lain untuk meredam tekanan rupiah adalah devisa hasil ekspor harus lebih banyak bertahan dan berputar di dalam sistem keuangan domestik. Penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan regional juga perlu diperluas. Kredibilitas fiskal harus dijaga.

“Investor tidak hanya melihat suku bunga. Mereka melihat defisit APBN, kebutuhan penerbitan utang, kualitas belanja, kepastian regulasi dan konsistensi kebijakan,” tegas Achmad.

Ia menambahkan, dampak tekanan eksternal memang nyata, tetapi kekuatan rupiah juga ditentukan fondasi ekonomi domestik. Neraca Pembayaran Indonesia triwulan II-2026 menunjukkan defisit transaksi berjalan mencapai US$12,5 miliar atau sekitar 3,3% dari produk domestik bruto (PDB), melonjak dari sekitar 1% PDB pada triwulan sebelumnya.

Defisit tersebut tidak terlepas dari anjloknya perdagangan migas, mengecilnya surplus nonmigas, dan meningkatnya pembayaran pendapatan primer. “Ketika transaksi berjalan defisit, Indonesia semakin membutuhkan aliran modal untuk menutup kebutuhan devisanya,” terang dia.

Pada triwulan II-2026, investasi langsung dan portofolio memang masih mampu menopang neraca pembayaran. Namun, Achmad menekankan kerentanannya. Modal portofolio dapat berubah arah dengan cepat ketika yield obligasi Amerika Serikat naik, risiko geopolitik meningkat, atau persepsi terhadap ekonomi Indonesia memburuk.

“Ketergantungan berlebihan kepada modal asing membuat rupiah selalu sensitif terhadap keputusan yang dibuat ribuan kilometer dari Jakarta. The Fed sebenarnya hanya menguji seberapa kuat fondasi eksternal Indonesia,” kata Achmad.