DailyFX.ID — Perum Bulog melaporkan telah mendistribusikan sekitar 500 ribu ton stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada periode 1 hingga 14 September 2026. Pelepasan stok ini dilakukan melalui instrumen Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta program bantuan pangan beras (BPB).

Meski intervensi gencar dilakukan, data menunjukkan masih ada 135 kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) beras per minggu kedua September 2026. Angka ini meningkat dari 115 kabupaten/kota pada minggu sebelumnya. Situasi ini mendorong Bulog dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) untuk mengevaluasi efektivitas program intervensi yang telah dijalankan.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Tomsi Tohir menyoroti bahwa Bulog telah puluhan tahun menyalurkan beras ke seluruh Indonesia. Dengan stok CBP yang melimpah, seharusnya perencanaan distribusi dapat berjalan lebih baik. “Stok kita banyak, tapi harga beras naik, di mana letak permasalahannya?” ujar Tomsi dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, Senin (14/09/2026). Ia menambahkan, jika kendala hanya pada pengangkutan, masalah serupa akan terus berulang. Namun, dengan stok yang cukup, perencanaan seharusnya bisa ditingkatkan.

Tomsi meminta Bapanas untuk membantu Bulog mengevaluasi daerah-daerah yang terus mengalami kenaikan harga beras. “Kita berharap ada evaluasi terhadap kabupaten/kota yang naik terus harganya, mereka yang tidak bisa menurunkan atau apakah upaya kita ada yang kurang,” ungkapnya.

Direktur Operasi Perum Bulog, Andi Afdal, menyatakan bahwa Bulog terus berupaya mengendalikan harga beras dengan menyalurkan stok CBP ke pasaran melalui SPHP dan BPB. Sejak akhir bulan lalu, stok CBP Bulog yang mencapai lebih dari 5,2 juta ton kini berkurang menjadi 4,69 juta ton akibat penggelontoran 500 ribu ton di awal September. “Stok CBP sekarang masih relatif aman di atas 4 juta ton, yakni 4,69 juta ton, tapi memang turun cukup banyak sekitar 500 ribu ton karena kita keluarkan di awal September sampai pertengahan September ini,” jelasnya.

Saat ini, Bulog memfokuskan intervensi harga beras di 136 kabupaten/kota. Bulog juga telah mendapatkan alokasi tambahan 1 juta ton beras SPHP medium untuk operasi pasar hingga Maret 2027. “Kita punya alokasi cukup banyak, 1 juta ton, untuk menahan laju kenaikan harga beras di September ini sampai nanti Nataru, ini bukan hanya menstabilkan harga beras premium tapi juga medium,” tutur Andi Afdal. Ia menambahkan, pengendalian harga beras akan lebih efektif jika melibatkan kalangan industri, termasuk penggilingan padi.

Di sisi lain, Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan Bapanas, Yusra Egayanti, memaparkan strategi pengendalian harga beras yang sedang dijalankan. Strategi tersebut meliputi percepatan penyaluran BPB 2026, peningkatan ruang intervensi CBP dengan penambahan kuantum SPHP hingga 1 juta ton (sedang proses perhitungan Anggaran Belanja Tambahan/ABT), serta upaya membuat distribusi CBP lebih merata.

Bapanas juga mengusulkan kajian ulang terhadap Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah dan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras. Selain itu, penting untuk mempertahankan stok CBP agar tetap besar sebagai penyangga strategis dalam mengantisipasi risiko El Nino. “Ada penugasan Bulog untuk memeratakan distribusi stok dan SPHP ke wilayah yang mengalami tekanan harga dan pasokan, kami terus berkoordinasi dengan Bulog untuk intervensi SPHP di daerah yang teridentifikasi harga tinggi,” kata Yusra.

SPHP Jagung untuk Peternak

Perum Bulog juga terus memperkuat program SPHP Jagung untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan jagung pakan bagi peternak. Dari target penyaluran SPHP Jagung tahun 2026 sebesar 241.199.500 kilogram (kg) atau sekitar 241.200 ton, realisasi pembelian oleh koperasi telah mencapai 159.318.150 kg atau 159.300 ton, setara 66,05% dari target.

Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, menyatakan kesiapan Bulog menyalurkan tambahan 150 ribu ton SPHP Jagung hingga akhir 2026. Dengan realisasi harian tercatat 259.650 kg, masih ada sekitar 81.881.350 kg atau 81.900 ton dari target program yang terus didorong penyelesaiannya. “Realisasi SPHP Jagung yang telah mencapai lebih dari 66% menunjukkan program itu terus berjalan dan dimanfaatkan oleh peternak,” ujar Rizal.

Dengan kebijakan penyaluran tambahan 150 ribu ton hingga Desember 2026, Bulog berkomitmen menjalankan penugasan pemerintah untuk memastikan jagung pakan tersedia dan dapat diakses peternak sesuai ketentuan. Penguatan SPHP Jagung dianggap penting karena biaya pakan merupakan komponen utama dalam usaha peternakan. Ketersediaan jagung pakan dengan harga terjangkau diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha peternak dan mendukung stabilitas ekosistem pangan hulu-hilir.

Bulog akan terus berkoordinasi dengan Bapanas, pemerintah daerah, koperasi, serta pemangku kepentingan terkait untuk memastikan pelaksanaan SPHP Jagung berjalan efektif dan tepat sasaran. Komitmen ini sejalan dengan amanah pemerintah dalam menjaga ketersediaan jagung pakan dan mendukung keberlanjutan usaha peternak sebagai bagian penting dari stabilitas pangan nasional.