DailyFX.ID — Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dinilai masih dapat dicapai, namun memerlukan peninjauan mendasar terhadap arah dan bauran kebijakan pemerintah. Pertumbuhan semata tidak lagi cukup; pemerintah harus memastikan setiap peningkatan ekonomi mampu memperkuat daya beli masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan kerja formal, menggerakkan sektor industri, serta mendistribusikan manfaat ekonomi secara lebih merata.

Memanfaatkan kekuatan pasar domestik menjadi modal utama untuk mengejar target pertumbuhan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Namun, optimalisasi mesin ekonomi dalam negeri menuntut kebijakan yang lebih inklusif, kepastian dalam berusaha dan hukum, penguatan industri manufaktur, serta kebijakan fiskal yang tidak hanya berfokus pada penerimaan dan pembiayaan belanja, tetapi juga secara aktif mendorong produktivitas dan industrialisasi.

Kualitas pertumbuhan menjadi pekerjaan rumah besar. Meskipun investasi terus meningkat, daya serap tenaga kerjanya semakin kecil dan mayoritas pekerjaan baru justru muncul di sektor informal. Kondisi ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi yang bertahan di atas 5% belum sepenuhnya bertransformasi menjadi peningkatan kesejahteraan, sementara tekanan terhadap daya beli dan kelas menengah masih terasa.

Pemerintah perlu mempertimbangkan kembali desain program prioritas beranggaran besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Program tersebut tidak harus dihentikan, namun desain, sasaran, sumber pendanaan, dan implementasinya perlu diarahkan agar menciptakan efek pengganda yang lebih besar bagi pertanian, UMKM, industri daerah, dan penciptaan lapangan kerja, tanpa mengorbankan belanja produktif lainnya.

Koreksi juga diperlukan terhadap kecenderungan sentralisasi dan pembentukan berbagai institusi ekonomi baru. Peran negara yang besar seharusnya tercermin dalam kemampuan pemerintah membangun strategi, regulasi, dan institusi yang kuat dengan melibatkan swasta, daerah, dan masyarakat, bukan mengambil alih semakin banyak aktivitas ekonomi. Reformasi kelembagaan, kepastian hukum, tata kelola, serta komunikasi kebijakan yang efektif menjadi fondasi agar kebijakan dapat menghasilkan dampak sesuai tujuan.

Optimalisasi Kebijakan Ekonomi Menuju Pertumbuhan Inklusif

Tantangan menuju pertumbuhan 6% bukan semata tentang besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dibelanjakan, melainkan memastikan dari mana pertumbuhan berasal dan siapa yang menikmatinya. Kebijakan ekonomi perlu diarahkan kembali kepada penguatan konsumsi, investasi produktif, industrialisasi, ekspor, penciptaan pekerjaan berkualitas, serta penguatan institusi agar pertumbuhan menjadi lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pandangan ini mengemuka dalam B-Universe Focus Group Discussion (The Forum) bertema “Menimbang Ulang Kebijakan & Arah Pertumbuhan Ekonomi” yang diselenggarakan di Kantor B-Universe, PIK2, Tangerang, Banten, pada Selasa, 18 Agustus 2026. Diskusi menghadirkan Founder dan Ekonom Senior Core Indonesia Hendri Saparini, Direktur Eksekutif CSIS Yose Rizal Damuri, Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda, Komisaris Utama B-Universe Enggartiasto Lukita, serta mantan Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag dan mantan Duta Besar RI untuk WTO Iman Pambagyo. Diskusi dimoderatori oleh Pemimpin Redaksi Investor Daily, investor.id, dan Jakarta Globe, Djaka Susila.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027, yang merupakan angka tertinggi dalam lebih dari satu dekade. Dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 di Gedung DPR/MPR/DPD RI, Jumat (14 Agustus 2026), pemerintah mengusulkan belanja negara sebesar Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun, dengan defisit sekitar 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB).

RAPBN 2027 dirancang bersifat ekspansif, terarah, dan terukur untuk mendorong pertumbuhan ekonomi serta mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menempatkan prioritas pada swasembada pangan dan energi, pembangunan industri nasional, serta penguatan sektor pendidikan. Target 6% ini juga menjadi tahapan menuju ambisi pemerintah untuk membawa pertumbuhan ekonomi mencapai 8% pada tahun 2029.

Kekuatan Pasar Domestik sebagai Mesin Pertumbuhan

Hendri Saparini menilai bahwa target pertumbuhan ekonomi 6% bukanlah hal yang mustahil, namun pemerintah perlu menerjemahkan secara konkret sumber-sumber pertumbuhan tersebut. Ekonomi Indonesia memiliki modal besar karena sebagian besar aktivitasnya ditopang oleh pasar domestik. Oleh karena itu, strategi pembangunan harus mampu menyelaraskan kekuatan pasar domestik dengan sumber daya ekonomi nasional.

“Kalau tahun depan ditargetkan 6%, itu tidak mudah. Pemerintah perlu menerjemahkan: pertumbuhan 6% itu akan dihasilkan dari mana?” ujar Hendri. Menurutnya, sekitar 75% ekonomi Indonesia digerakkan oleh aktivitas domestik, sehingga kekuatan tersebut seharusnya menjadi basis akselerasi.

Namun, kebijakan pemerintah saat ini dinilai belum cukup inklusif. Hendri melihat adanya kecenderungan resentralisasi dan membesarnya peran negara yang berlangsung terlalu cepat tanpa strategi transisi yang jelas. Padahal, peran negara yang kuat seharusnya diwujudkan melalui kemampuan pemerintah merancang strategi yang melibatkan partisipasi dari pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta, serta pelaku ekonomi besar maupun kecil.

Koreksi serupa, menurut Hendri, diperlukan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program prioritas Presiden ini memiliki legitimasi politik untuk diteruskan, tetapi pendekatannya harus diubah agar anggaran yang sangat besar dapat menghasilkan efek pengganda (multiplier effect). MBG berpotensi menjadi penyerapan bagi hasil pertanian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), katering lokal, hingga industri pengolahan di daerah. Sumber pendanaannya pun semestinya dikaitkan dengan program ekonomi yang relevan, bukan hanya mengandalkan anggaran pendidikan.

Industri manufaktur juga perlu dikembalikan posisinya sebagai mesin pertumbuhan. Dengan kontribusi sekitar 18% terhadap PDB, Hendri menilai bahwa hilirisasi tidak boleh berhenti pada pengolahan sumber daya alam satu tingkat. “Kita ingin membangun industri bukan hanya melakukan hilirisasi satu level, tetapi bagaimana membangun ekosistem industri,” tegasnya. Instrumen fiskal, menurutnya, harus mulai digunakan secara aktif untuk mendorong perkembangan industri.

Menghasilkan Pekerjaan Berkualitas dan Meningkatkan Kesejahteraan

Yose Rizal Damuri mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus diuji dari manfaat yang dihasilkannya bagi masyarakat. Indonesia pernah dijuluki “Komodo Economy” oleh The Economist karena ketangguhannya menghadapi gejolak global. Namun, ia mempertanyakan apakah daya tahan tersebut masih sekuat dahulu ketika stabilitas makro mulai menghadapi tekanan dan berbagai institusi baru dibentuk dengan cepat.

Salah satu indikator penting adalah kualitas penciptaan pekerjaan. Yose mencatat bahwa investasi memang meningkat, tetapi semakin padat modal. Dalam paparannya, ia menyebutkan bahwa setiap Rp1 triliun investasi pada sekitar tahun 2014 masih mampu menciptakan sekitar 3.500 pekerjaan, sedangkan saat ini hanya sekitar 1.200 pekerjaan. Ini berarti peningkatan investasi tidak serta-merta menghasilkan penyerapan tenaga kerja yang sebanding.

Problem ini diperparah oleh dominasi pekerjaan informal. Dalam wawancara seusai diskusi, Yose menyatakan bahwa hampir 80% pekerjaan baru yang tercipta berada di sektor informal. “Artinya kualitas pekerjaan yang tercipta juga makin menurun,” ujarnya. Kondisi ini turut menjelaskan tekanan terhadap kelas menengah, yang menurutnya mengalami penurunan baik secara persentase maupun jumlah.

Yose juga mengingatkan agar APBN ditempatkan sebagai instrumen yang benar-benar produktif. Masalah utama program besar seperti MBG bukan sekadar besar-kecilnya anggaran, melainkan ketepatan alokasinya. Dengan banyaknya persoalan ekonomi yang membutuhkan intervensi pemerintah, setiap rupiah APBN harus diarahkan kepada kebutuhan yang memiliki dampak ekonomi dan sosial terbesar.

Menjaga Daya Beli dan Kepastian Berusaha

Nailul Huda melihat adanya paradoks antara angka pertumbuhan ekonomi dengan kondisi yang dirasakan oleh sebagian masyarakat. Indeks keyakinan konsumen, penjualan ritel, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga kemampuan menabung kelompok bawah, menurutnya, menunjukkan tekanan yang tidak sepenuhnya tercermin dalam angka pertumbuhan agregat.

“Yang harus kita lihat bukan hanya apakah ekonomi tumbuh 5,61%, 5,29%, atau nanti 6%. Siapa yang menikmati pertumbuhan tersebut? Apakah pertumbuhan itu menciptakan pekerjaan? Apakah meningkatkan daya beli?” tanya Nailul.

Dari sisi industri, Nailul menilai bahwa persoalan struktural berupa ketidakpastian bisnis dan hukum serta ekonomi biaya tinggi harus segera dibereskan. Birokrasi yang rumit, pungutan liar, korupsi, dan berbagai inefisiensi membuat Incremental Capital Output Ratio (ICOR) tetap tinggi dan menahan kontribusi manufaktur di kisaran 18% PDB, jauh dari level yang pernah mendekati 30% pada dekade 2000-an. “Dunia usaha membutuhkan kepastian. Kepastian dalam berbisnis dan kepastian hukum,” ujarnya.

Namun, pemulihan industri juga tidak akan kuat tanpa adanya permintaan yang memadai. Nailul menempatkan pelemahan daya beli sebagai akar masalah yang perlu segera ditangani. Ketika daya beli melemah, permintaan agregat turun, perusahaan mengurangi produksi, dan akhirnya mengurangi jumlah pekerja. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengendalikan harga pangan, mengurangi beban pengeluaran dasar rumah tangga, serta mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang dapat menopang konsumsi.

Pentingnya Penguatan Institusi dan Tata Kelola

Iman Pambagyo membawa persoalan tersebut ke aspek yang lebih fundamental, yaitu kualitas institusi. Menurutnya, tekanan global tidak hanya dialami oleh Indonesia. Perbedaan kemampuan setiap negara dalam menghadapi tekanan tersebut sangat ditentukan oleh kekuatan institusi dan kredibilitas tata kelola yang dimiliki.

“Institutions matter more than policies,” tegas Iman. Kebijakan yang baik, menurutnya, tidak akan menghasilkan dampak optimal jika institusinya lemah, meritokrasi tidak berjalan, terdapat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta proses pembuatan regulasi mengabaikan konsultasi publik dan praktik regulasi yang baik (good regulatory practices).

Oleh karena itu, kecenderungan untuk membentuk institusi baru atau melakukan reset terhadap sistem lama perlu dicermati. Pemerintah seharusnya tidak selalu memulai dari nol, melainkan mencari kebijakan yang relatif mudah diperbaiki dengan dampak yang besar. Komunikasi publik juga harus berubah dari pola monolog menjadi dialog yang mampu menangkap aspirasi masyarakat dan dunia usaha.

Enggartiasto Lukita sebelumnya mengingatkan perlunya melihat kondisi ekonomi tidak hanya dari indikator makro, tetapi juga realitas mikro di lapangan. Ramainya pusat perbelanjaan, restoran, dan kawasan wisata belum tentu menjadi ukuran kesejahteraan ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaan pentingnya adalah apakah kenaikan pendapatan mampu mengimbangi kenaikan biaya hidup, terutama bagi kelompok berpendapatan tetap.

Enggartiasto juga menyoroti meningkatnya pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah klaim terjaganya pertumbuhan ekonomi, serta tantangan eksternal ketika perekonomian Eropa, China, dan Amerika Serikat menghadapi tekanan. Oleh karena itu, pertanyaan mendasarnya bukan sekadar apakah Indonesia bisa tumbuh 6% dan kemudian 8%, melainkan bagaimana mencapai target tersebut sekaligus memastikan pemerataan ekonomi berjalan.

Benang merah pandangan para ekonom dan pelaku kebijakan tersebut adalah perlunya menggeser orientasi dari sekadar mengejar angka pertumbuhan menuju perbaikan mesin yang menghasilkan pertumbuhan. Pasar domestik harus diperkuat, daya beli dijaga, industri dibangkitkan, investasi diarahkan kepada penciptaan pekerjaan berkualitas, ruang bagi sektor swasta dan daerah diperluas, serta institusi dan tata kelola diperkuat. Dengan fondasi tersebut, target pertumbuhan 6% berpeluang tidak hanya tercapai di atas kertas, tetapi juga benar-benar dirasakan oleh masyarakat.