— Target lifting minyak nasional sebesar 610.000 barel per hari (bph) pada tahun 2027 dipandang sebagai tantangan besar. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan produksi alamiah dari lapangan-lapangan minyak yang ada di Indonesia. Meskipun demikian, para akademisi menilai bahwa strategi yang diterapkan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, sudah berada pada jalur yang benar dan hanya perlu dijaga konsistensinya.

Menurut pakar kebijakan publik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Bonti Wiradinata, target tersebut tidak hanya sekadar angka produksi. Ia menjelaskan bahwa target ini memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketahanan energi Indonesia, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik dan volatilitas pasar energi global.

“Target 610.000 barel per hari pada RAPBN 2027 memiliki fungsi sebagai pertahanan dasar (defensive baseline) untuk menjaga daya tawar (bargaining power) Indonesia di tengah volatilitas pasar global,” ujar Bonti pada Selasa (18/8/2026).

Bonti menilai bahwa kebijakan Kementerian ESDM yang mencakup percepatan eksplorasi wilayah baru (greenfield), optimalisasi lapangan yang sudah ada dengan teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR), serta perbaikan iklim investasi merupakan kombinasi strategi yang tepat untuk mengatasi penurunan produksi minyak nasional.

“Dari sudut pandang kebijakan publik, kombinasi tiga strategi tersebut dinilai tepat sasaran karena mengadopsi pendekatan tritunggal intervensi kebijakan, intervensi jangka pendek, jangka panjang, dan penyediaan fasilitas fiskal, untuk menyelesaikan akar masalah penurunan produksi hulu migas,” jelas Bonti.

Ia menambahkan bahwa optimalisasi lapangan eksisting sangatlah penting mengingat mayoritas lapangan minyak di Indonesia sudah berusia tua dan mengalami penurunan produksi secara alami. Teknologi EOR dapat menjadi solusi untuk jangka pendek dan menengah, sementara eksplorasi wilayah baru menjadi kunci untuk menjaga keberlanjutan cadangan serta produksi dalam jangka panjang.

Lebih lanjut, Bonti menekankan bahwa perbaikan iklim investasi merupakan faktor krusial lainnya. Eksplorasi hulu migas memerlukan modal yang besar dan memiliki risiko yang tinggi. Oleh karena itu, insentif fiskal, fleksibilitas skema kontrak, hingga penyederhanaan perizinan dinilai mampu meningkatkan daya tarik investasi di sektor hulu migas Indonesia.

Sementara itu, pakar ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi, berpendapat bahwa target lifting 610.000 bph masih menghadapi tantangan serius. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya cadangan minyak nasional dan banyaknya lapangan yang telah memasuki usia matang. Namun, berbagai upaya seperti pemanfaatan teknologi, optimalisasi sumur tua, dan pengembangan sumur rakyat dinilai telah memberikan kontribusi dalam menjaga produksi.

“Selama setahun memang berbagai upaya dilakukan secara mati-matian. Misalnya penggunaan teknologi dalam eksplorasi, kemudian memanfaatkan sumur-sumur tua, dan juga mendorong sumur rakyat,” kata Fahmy.

Fahmy mengingatkan pentingnya konsistensi dalam pelaksanaan strategi tersebut. Menurutnya, keberlanjutan adalah kunci untuk mempertahankan capaian produksi di tengah tren penurunan alamiah lapangan minyak.

Ia juga melihat potensi peningkatan produksi migas masih terbuka melalui pengembangan Blok Masela di Maluku. Fahmy mendorong keterlibatan Pertamina untuk mempercepat proyek tersebut, karena Blok Masela berpotensi menjadi sumber produksi sekaligus meningkatkan penerimaan negara.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya mengenai RAPBN 2027 dan Nota Keuangan menargetkan lifting minyak sebesar 610.000 bph sebagai bagian dari upaya mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 6%.