DailyFX.ID — JAKARTA – Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dengan Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) berpotensi membawa perubahan pada arah kebijakan fiskal Indonesia. Meskipun kebijakan yang telah ditetapkan Purbaya tidak serta-merta dibatalkan, Suahasil diperkirakan akan lebih menekankan disiplin fiskal, tata kelola yang baik, serta koordinasi erat dengan Bank Indonesia (BI).
Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai bahwa pendekatan Suahasil akan berada di antara gaya dua pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati dan Purbaya Yudhi Sadewa. Namun, posisinya bukan sekadar berada di tengah.
Laporan Yield Hunter Diary dari Trimegah menggambarkan Sri Mulyani sebagai sosok yang menjadikan kredibilitas fiskal sebagai fondasi utama. Dalam pendekatannya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berfungsi sebagai penyangga yang siap digunakan saat terjadi guncangan ekonomi.
Sementara itu, Purbaya Yudhi Sadewa lebih fokus pada aktivasi kapasitas fiskal. Salah satu kebijakan yang mencerminkan hal ini adalah penempatan dana pemerintah senilai sekitar Rp200 triliun, atau dari Saldo Anggaran Lebih (SAL), ke bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Langkah ini bertujuan untuk memperkuat likuiditas dan mendorong penyaluran kredit.
Fakhrul menjelaskan bahwa pendekatan Purbaya pada dasarnya mempercayakan sistem perbankan untuk menyalurkan likuiditas yang telah dilepas oleh pemerintah. Namun, pendekatan ini juga membawa risiko, terutama ketika kebijakan likuiditas fiskal dijalankan tanpa urutan yang jelas dan koordinasi yang memadai dengan pengelolaan likuiditas oleh BI.
Fakhrul memprediksi Suahasil tidak akan memilih salah satu dari dua pendekatan tersebut secara ekstrem, melainkan berpotensi mempertahankan kapasitas fiskal agar dapat digunakan secara efektif melalui kerangka kebijakan yang lebih terstruktur dan jelas.
“Suahasil berupaya mempertahankan kapasitas fiskal agar dapat digunakan secara efektif melalui kerangka yang mengatur bagaimana kapasitas tersebut digunakan,” tulis Fakhrul dalam laporannya.
Suahasil juga diproyeksikan akan tetap berkomitmen pada arsitektur fiskal yang ada, menjaga batas defisit anggaran di angka 3% terhadap produk domestik bruto (PDB), menerapkan penganggaran yang adaptif, serta mempertahankan kredibilitas pemerintah. Oleh karena itu, perubahan yang mungkin terjadi lebih pada aturan main penggunaan instrumen fiskal, bukan pada instrumen itu sendiri.
Trimegah tidak memperkirakan Suahasil akan membatalkan kebijakan Purbaya secara langsung. Penempatan SAL di perbankan kemungkinan akan dipertahankan, namun mekanismenya akan diperjelas. Hal ini mencakup penjadwalan jatuh tempo, kerangka perpanjangan, koordinasi dengan operasi likuiditas BI, serta penetapan batas minimum kas pemerintah.
“Purbaya telah memperluas perangkat kebijakan. Tugas Suahasil adalah menyusun aturan mainnya,” tambah Fakhrul.
Menurut Fakhrul, persoalan utama pendekatan Purbaya bukanlah pada instrumennya, melainkan pada urutan kebijakan yang diterapkan. Pemberian kerangka yang lebih jelas dinilai dapat mengurangi risiko kebijakan fiskal dan moneter berjalan saling bertentangan.
Danantara Jadi Perhatian
Fakhrul menyoroti bahwa salah satu risiko yang perlu diperhatikan adalah keberadaan Danantara. Jika lembaga tersebut terus beroperasi sebagai kendaraan kuasi-fiskal di luar kerangka koordinasi yang ingin dibangun Suahasil, maka pembenahan aturan SAL hanya akan menyelesaikan sebagian dari persoalan struktural yang ada.
Perubahan arah kebijakan fiskal ini juga berpotensi memengaruhi pasar keuangan.
Bagi mata uang rupiah, kerangka SAL yang lebih dapat diprediksi akan memberikan dampak positif karena mengurangi risiko injeksi fiskal dan sterilisasi moneter yang saling berlawanan. Sementara itu, untuk pasar surat berharga negara (SBN), kredibilitas fiskal yang terjaga dapat memberikan pengaruh positif terhadap premi risiko. Namun, hal ini tidak serta-merta berarti imbal hasil obligasi pemerintah akan langsung menurun.
Fakhrul berpendapat bahwa Indonesia tetap perlu membiarkan kurva imbal hasil menemukan tingkat keseimbangan pasar yang tepat, terutama di tengah biaya durasi global yang masih tinggi. Bagi sektor perbankan, likuiditas yang lebih dapat diprediksi akan jauh lebih berharga dibandingkan likuiditas yang besar namun berisiko ditarik secara tiba-tiba. Di pasar saham, perubahan kebijakan berpotensi menggeser narasi dari reli yang didorong oleh likuiditas menuju penilaian ulang (rerating) berbasis stabilitas. Pergerakan ini mungkin tidak spektakuler pada awalnya, namun dapat membangun fondasi yang lebih sehat.
Tiga Hal Perlu Dipantau
Fakhrul mengidentifikasi tiga hal utama yang perlu menjadi perhatian selama masa transisi Suahasil sebagai Menteri Keuangan.
Pertama, bagaimana Suahasil akan menangani penempatan SAL yang sudah berjalan. Penarikan dana secara tiba-tiba dinilai bukan pilihan yang tepat, sementara mempertahankannya tanpa kerangka yang lebih jelas juga tidak akan menyelesaikan ketidakpastian. Pilihan yang ideal adalah menginstitusionalisasi kebijakan tersebut.
Kedua, arah kebijakan fiskal pada tahun 2027. Komitmen terhadap batas defisit 3% terhadap PDB sudah kokoh, namun disiplin fiskal tidak boleh berubah menjadi konsolidasi yang terlalu dini, terutama ketika biaya durasi global masih tinggi dan permintaan domestik masih rapuh.
Ketiga, koordinasi dengan Bank Indonesia. Ujian utama bagi Suahasil adalah memastikan pengelolaan kas pemerintah, penerbitan SBN, dan operasi likuiditas BI berjalan dalam kerangka yang lebih terkoordinasi.
Pada akhirnya, Fakhrul menilai bahwa Suahasil tidak serta-merta kembali ke era Sri Mulyani maupun menolak eksperimen Purbaya. Sebaliknya, Suahasil berpeluang untuk mempertahankan ambisi pertumbuhan yang diusung Purbaya, disiplin fiskal ala Sri Mulyani, serta membangun aturan yang memungkinkan keduanya berjalan dalam satu kerangka yang sinergis.
Risiko terbesarnya adalah koreksi berlebihan menuju kebijakan fiskal yang terlalu ketat. Sebaliknya, peluang terbesarnya adalah membangun kelembagaan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas dapat berjalan beriringan.
Ikuti DailyFX.ID
