DailyFX.ID — JAKARTA – Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai fondasi pertumbuhan ekonomi. Upaya ini diharapkan memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan masyarakat, baik melalui konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, maupun ekspor.

“Baik melalui konsumsi masyarakat, melalui investasi, melalui pengeluaran pemerintah, dan lebih-lebih lagi melalui kegiatan ekspor,” ujar Suahasil di kantor Kementerian Keuangan pada Senin (14/9/2026).

Pelantikan Suahasil sebagai Menteri Keuangan menggantikan posisi sebelumnya untuk sisa masa jabatan Kabinet Merah Putih periode 2024-2029 dilakukan pada hari yang sama. Ia menyatakan akan melanjutkan kebijakan pengelolaan keuangan negara yang sudah berjalan dengan prinsip akuntabel.

“Kita lanjutkan pekerjaan kita masing-masing dan kita buat Kementerian Keuangan yang kredibel, yang bisa dipercaya, yang membanggakan bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tuturnya.

Menanggapi penunjukan tersebut, Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai Suahasil bukan sosok teknokrat dari luar, melainkan bagian integral dari sistem yang ada. Oleh karena itu, publik berhak menuntut lebih dari sekadar stabilitas birokrasi.

Achmad menekankan bahwa Suahasil harus berani mengoreksi kebijakan yang selama ini turut dikelolanya. Komitmen menjaga defisit APBN di bawah 3% dari Produk Domestik Bruto (PDB) memang krusial untuk memberikan kepastian bagi pasar. Namun, angka defisit yang rendah tidak serta-merta menjamin kesehatan APBN.

“Pemerintah bisa saja mempertahankan defisit 2,8 atau 2,9%, tetapi jika caranya adalah menekan transfer ke daerah, memangkas subsidi secara serampangan, menambah beban kelas menengah, atau memindahkan kewajiban fiskal ke luar APBN, maka persoalannya tetap ada. Ini artinya, kualitas fiskal tidak boleh hanya dilihat dari angka defisit,” jelas Achmad.

Ia menambahkan, lembaga pemeringkat seperti Fitch dan Moody’s tidak hanya melihat besaran defisit, tetapi juga kekhawatiran terkait konsistensi kebijakan, tata kelola (governance), prediktabilitas (predictability), penerimaan negara yang lemah, dan munculnya kewajiban kontinjensi (contingent liabilities).

“Suahasil harus membaca pesan itu secara utuh. Kredibilitas fiskal bukan soal terlihat disiplin di atas kertas, melainkan soal apakah masyarakat dan pasar percaya bahwa pemerintah memiliki arah ekonomi yang konsisten,” tegas Achmad.

Menurutnya, Indonesia membutuhkan fiskal yang produktif, di mana setiap belanja harus dinilai berdasarkan manfaat ekonominya. Subsidi perlu dievaluasi efektivitasnya, bukan sekadar dipangkas. Perluasan basis pajak melalui kepatuhan dan pengurangan kebocoran lebih diutamakan daripada terus membebani kelas menengah.

“Pada akhirnya, Suahasil harus memilih warisannya sendiri. Pengalamannya yang panjang di Kementerian Keuangan adalah modal sekaligus beban. Dia mengetahui masalah dari dalam. Oleh karena itu, dia tidak punya alasan untuk sekadar mempertahankan status quo,” pungkas Achmad.