DailyFX.ID — JAKARTA – Anggaran ketahanan pangan pada tahun 2027 diproyeksikan mencapai Rp195,3 triliun, angka tertinggi dalam lima tahun terakhir. Namun, jika dilihat dari perspektif pertumbuhan ekonomi dan inflasi, ruang ekspansi anggaran ini secara riil dinilai sangat terbatas.

Menurut Yusuf Rendy Manilet, peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, kenaikan anggaran ketahanan pangan 2027 hanya sekitar 2,3% dari outlook 2026. “Anggaran ini lebih mencerminkan konsolidasi daripada ekspansi besar di sektor pangan,” ungkap Yusuf.

Yusuf menekankan bahwa kecukupan anggaran tidak hanya dilihat dari nominalnya, tetapi lebih penting pada peningkatan produksi dan perbaikan akses pangan yang dihasilkan. Produktivitas lahan yang stagnan, konversi sawah yang terus berlangsung, serta kepemilikan lahan petani yang kecil berisiko membuat tambahan anggaran tidak banyak mengubah kapasitas produksi dalam jangka panjang.

Komposisi anggaran ketahanan pangan 2027 masih terfokus pada pembangunan fisik. Meskipun pencetakan sawah baru 100 ribu hektare diperlukan, upaya mempertahankan sawah produktif yang sudah ada dinilai lebih mendesak. Biaya cetak sawah baru mahal dan membutuhkan waktu untuk mencapai produktivitas optimal. Pembangunan bendungan juga harus diimbangi dengan jaringan irigasi tersier yang memadai hingga ke lahan petani.

“Rehabilitasi irigasi, embung, dan sumur bor dalam kondisi tertentu justru bisa memberikan tambahan produksi lebih cepat,” ujar Yusuf. Ia menambahkan, aspek lain yang perlu diperkuat meliputi benih unggul tahan kekeringan, riset varietas, penanganan pascapanen, penyuluhan, dan diversifikasi pangan.

Lebih lanjut, Yusuf menyoroti bahwa bantuan alat mesin pertanian (alsintan) sebanyak 23.528 unit tidak otomatis memacu produktivitas tanpa didukung kelembagaan pengelola dan anggaran pemeliharaan. Ketergantungan yang terlalu besar pada beras juga membuat sistem pangan menjadi lebih rentan.

Pacu Produktivitas dan Kesejahteraan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa alokasi anggaran ketahanan pangan 2027 sebesar Rp195,3 triliun ditujukan untuk mendorong produktivitas, stabilisasi harga pangan, serta kesejahteraan petani dan nelayan.

Kebijakan ketahanan pangan tahun depan akan mencakup peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan ekstensifikasi, menjaga stabilitas harga dan pasokan, mendongkrak kesejahteraan petani dan nelayan, menguatkan ketahanan pangan yang adaptif terhadap perubahan iklim, serta menopang kedaulatan pangan secara bertahap.

Tren anggaran ketahanan pangan menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun: Rp115,1 triliun di 2023, Rp159,5 triliun pada 2024, Rp143,9 triliun di 2025, Rp190,9 triliun pada 2026 (outlook), dan Rp195,3 triliun di 2027 (RAPBN).

Pemanfaatan anggaran Rp195,3 triliun di tahun depan akan difokuskan pada pengembangan kawasan padi seluas 2,7 juta hektare, pencetakan sawah 100 ribu hektare, optimasi lahan pertanian 200 ribu hektare, dan bantuan alat mesin pertanian prapanen untuk tanaman pangan sebanyak 23.528 unit.

Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk revitalisasi lahan garam seluas 616 hektare, pengembangan jaringan irigasi seluas 55.765 hektare, pembangunan 14 unit bendungan (on-going), peningkatan fasilitas bagi 400 kampung nelayan, penyaluran bantuan pangan untuk 5.000 orang, serta penyelenggaraan Gerakan Pangan Murah (GPM) bagi 38 kelompok masyarakat. Pada 2026, dengan anggaran Rp190,9 triliun, stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) telah melampaui 5 juta ton.

Tuntaskan Swasembada Komoditas

Salah satu arah pembangunan sektor pertanian tahun depan adalah mendongkrak produksi komoditas yang belum swasembada. Indonesia saat ini telah mencapai swasembada delapan komoditas utama, yaitu beras, jagung, gula konsumsi, daging ayam ras, telur ayam ras, bawang merah, cabai besar, dan cabai rawit.

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menjelaskan bahwa kebutuhan jagung dan garam industri masih dipenuhi dari impor. “Alhamdulillah, pangan-pangan karbohidrat, seperti padi, sudah swasembada dan surplus 4,2 juta ton pada 2025. Begitu juga jagung dan garam konsumsi sudah tidak impor lagi,” papar Menko Pangan.

Peningkatan pendapatan nelayan juga menjadi fokus kebijakan pangan pemerintah. Nilai Tukar Nelayan (NTN) yang saat ini masih rendah, yakni 103, dibandingkan petani padi (127), menjadi perhatian utama. Pemerintah akan membangun Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan menyelesaikan pembangunan industri garam di NTT.

“Fokus tahun ini dan tahun depan kita akan ke nelayan,” tegas Menko Pangan. Selain itu, upaya swasembada bawang putih juga akan dilakukan dengan melibatkan 17 provinsi dalam penanaman serentak yang dimotori Kementerian Pertanian dan Polri.