DailyFX.ID — Pemerintah menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memegang peranan krusial dalam melindungi masyarakat. Fungsi ini dijalankan melalui berbagai program seperti subsidi, kompensasi, serta perlindungan sosial yang bertujuan utama menjaga daya beli masyarakat.

Hingga 31 Agustus 2026, Kementerian Keuangan mencatat realisasi anggaran untuk subsidi dan kompensasi yang disalurkan kepada PT PLN (Persero) dan PT Pertamina telah mencapai Rp 331,4 triliun. Angka ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 52,1% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Rinciannya, realisasi subsidi tercatat sebesar Rp 177,1 triliun dan realisasi kompensasi sebesar Rp 154,4 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara menjelaskan bahwa tingginya pembayaran subsidi merupakan konsekuensi dari pelaksanaan pembayaran bulanan. Ia menekankan bahwa subsidi ini diharapkan dapat secara efektif menjaga daya beli masyarakat, sembari tetap memastikan kredibilitas fiskal negara terjaga.

“APBN hadir untuk melindungi masyarakat. Berbagai macam program yang saya sampaikan tadi, subsidi, kompensasi, PKH, perlindungan sosial, menjaga daya beli, menjaga kesejahteraan, mendorong pemberdayaan ekonomi. Dan karena itu, APBN-nya harus tetap kredibel. Pendapatan harus kita perkuat, belanja harus makin efektif, produktif, tapi harus tetap efisien, dan defisit kita kelola secara sehat dan terkendali,” ujar Suahasil dalam jumpa pers kinerja APBN di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menambahkan, pemerintah berkomitmen untuk terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus kredibilitas APBN. Tujuannya adalah agar stabilitas ekonomi, akselerasi pembangunan, dan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap perekonomian Indonesia dapat terjaga secara simultan.

Lebih lanjut, Suahasil memaparkan bahwa realisasi subsidi dan kompensasi hingga 31 Agustus 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk fluktuasi harga minyak mentah global, pergerakan nilai tukar rupiah, serta peningkatan volume konsumsi bahan bakar minyak (BBM), LPG, dan listrik bersubsidi. Dinamika geopolitik global yang memicu volatilitas harga minyak dapat berujung pada peningkatan realisasi subsidi energi, sebuah fenomena yang pernah dialami Indonesia pada tahun 2022 akibat konflik Rusia-Ukraina. Sementara itu, subsidi non-energi terutama dipengaruhi oleh peningkatan pembayaran subsidi pupuk.

Jika dibandingkan dengan periode Agustus 2025 yang mencapai Rp 218 triliun (terdiri dari subsidi Rp 194 triliun dan kompensasi Rp 68,6 triliun), terjadi peningkatan pembayaran pada Agustus 2026 sebesar Rp 113,4 triliun. “Hal ini kami maksudkan supaya PLN dan Pertamina memiliki keleluasaan cash, supaya bisa terus menyediakan barang-barang yang memang harganya diatur oleh pemerintah, barang-barang yang harga bersubsidi,” jelasnya.

Peningkatan penggunaan barang-barang yang mendapatkan subsidi, menurut Menkeu, juga menjadi indikasi aktivitas ekonomi masyarakat yang sedang bergeliat. Volume BBM tercatat meningkat 8,8%, volume LPG 3 kilogram naik 2,6%, dan jumlah pelanggan listrik bersubsidi bertambah 2,1%. Volume pupuk bersubsidi pun tumbuh signifikan sebesar 23,4%. Sementara itu, jumlah debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meningkat 5,9%. “Barang-barang yang mendapatkan subsidi, penggunaannya meningkat oleh masyarakat. Oleh karena itu, ekonomi masyarakat terus bergerak,” ujar Suahasil.

Peningkatan pemanfaatan barang subsidi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat terus bergerak. Pemerintah berupaya menjaga ketersediaan barang dengan harga yang terjangkau melalui skema subsidi dan kompensasi. “Ini yang saya maksud ekonomi berjalan terus. Salah satunya didukung oleh harga barang yang diatur pemerintah, memang ada subsidi dan kompensasi yang kami bayarkan,” tutur Suahasil.

Perkembangan Global dan Antisipasi Ekonomi Domestik

Menkeu menjelaskan bahwa pemerintah terus memantau perkembangan global sebagai bagian dari strategi antisipasi untuk menjaga stabilitas ekonomi domestik. Dinamika geopolitik, terutama konflik di Timur Tengah, masih menjadi risiko utama yang perlu diwaspadai. Pemerintah berupaya keras agar inflasi Indonesia tetap berada dalam kisaran sasaran yang telah ditetapkan, dengan harga pangan menjadi salah satu faktor yang terus dipantau secara seksama, mengingat adanya kenaikan harga pada sejumlah komoditas.

Di sisi lain, para ekonom mengemukakan bahwa fluktuasi harga minyak dunia berpotensi mempengaruhi besaran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Meskipun harga minyak dunia mengalami penurunan sekitar 1% pada perdagangan Kamis (17/9/2026), namun harganya tetap bertahan di atas level US$100 per barel. Pasar saat ini tengah menimbang antara risiko gangguan pasokan akibat konflik Timur Tengah dengan upaya Arab Saudi untuk menambah pasokan minyak ke pasar global.

Harga minyak Brent berjangka tercatat turun US$1,01 atau 0,95% menjadi US$104,82 per barel. Sementara itu, minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) Amerika Serikat melemah US$0,52 atau 0,5% menjadi US$101,91 per barel.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listyanto berpendapat bahwa kenaikan harga minyak dunia hingga menembus US$100 per barel memberikan beban kompensasi subsidi BBM agar harganya tidak perlu dinaikkan. “Meskipun kenaikan harga minyak ini sifatnya temporer dan sangat bergantung dari tensi geopolitik AS-Israel vs (versus) Iran, namun tentu akan berdampak ke inflasi, beban kompensasi APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) demi menjaga BBM bersubsidi tidak naik harga, serta inflasi,” ungkap dia.

Menurut Eko, harga BBM bersubsidi yang dijamin tidak naik sepanjang tahun ini memerlukan anggaran kompensasi subsidi komoditas tersebut, terutama di tengah kenaikan harga minyak mentah global. “Beberapa upaya untuk memperbaiki kebijakan subsidi BBM, (yaitu) ke arah penerima yang sesuai menggambarkan bahwa subsidi BBM ini penting untuk terus diupayakan efisien agar tak membengkakkan APBN saat harga minyak melonjak,” ujarnya.

Terkait inflasi, Eko menambahkan, hal tersebut berisiko meningkat karena sebagian besar industri dan sektor distribusi logistik masih menggunakan BBM nonsubsidi. Selain itu, bahan baku yang berasal dari minyak bumi, seperti plastik, juga berisiko mengalami kenaikan harga. Ditambah lagi, kondisi alam saat ini juga sedang dilanda El Nino.

“Soal potensi harga BBM, kalau nonsubsidi akan menyesuaikan harga pasar sehingga masih mungkin terjadi kenaikan-kenaikan berikutnya,” pungkasnya.