DailyFX.ID — Pemerintah Australia akan menerapkan kebijakan baru yang melarang mahasiswa internasional membawa pasangan maupun anak selama masa studi di negara tersebut. Langkah ini merupakan bagian dari reformasi imigrasi yang lebih luas guna menekan lonjakan angka imigrasi.

Menteri Urusan Dalam Negeri Australia, Tony Burke, dijadwalkan menyampaikan pidato resmi mengenai reformasi imigrasi ini. Pemerintah menargetkan angka imigrasi bersih luar negeri dapat ditekan menjadi 225.000 jiwa pada tahun 2028, turun dari kisaran 300.000 jiwa saat ini.

Sebelumnya, pemegang visa pelajar di Australia diizinkan membawa pasangan atau anak di bawah 18 tahun. Pasangan tersebut juga berhak bekerja dengan batasan jam tertentu. Rencana pengetatan ini juga mencakup penutupan celah perpindahan visa yang sering dimanfaatkan pemegang visa sementara untuk memperpanjang masa tinggal.

Kebijakan ini diambil di tengah tekanan politik dari partai sayap kanan One Nation yang mengusung narasi “Australia First”. Partai tersebut mengusulkan pemotongan imigran sementara hingga 750.000 dalam tiga tahun untuk memberikan ruang bagi warga lokal.

Lonjakan imigran, terutama mahasiswa internasional, pekerja terampil, dan pemegang visa liburan sambil bekerja, terjadi setelah Australia membuka kembali perbatasannya pada Februari 2022 pascapandemi Covid-19. Angka imigrasi bersih sempat mencapai puncaknya pada 518.000 pada 2023, lalu turun menjadi 429.000 pada 2024, dan 306.000 pada Juni 2025.

Namun, lonjakan populasi pendatang ini dikritik karena dianggap memicu krisis keterjangkauan hunian, kenaikan harga sewa properti, beban infrastruktur publik, serta potensi penurunan keharmonisan sosial.

Sektor pendidikan internasional merupakan salah satu ekspor jasa terbesar Australia. Pembukaan kembali perbatasan pascapandemi ditujukan untuk memulihkan sektor ini dan mengatasi kekurangan tenaga kerja. Namun, pertumbuhan pendatang yang cepat tidak diimbangi dengan pasokan hunian dan kapasitas fasilitas umum, memicu krisis pemukiman di kota-kota besar seperti Sydney dan Melbourne.

Isu imigrasi kini menjadi komoditas politik utama. Pemerintah Australia menghadapi dilema untuk menyeimbangkan pendapatan dari sektor pendidikan internasional dengan stabilitas sosial dan infrastruktur dalam negeri.