DailyFX.ID — JAKARTA – Kalangan petani tebu kembali menyuarakan desakan kepada pemerintah untuk menaikkan Harga Pokok Pembelian (HPP) gula tebu. Target minimal yang diajukan adalah Rp16.875 per kilogram (kg), yang berarti ada kenaikan 16,38% dari harga yang berlaku saat ini, yaitu Rp14.500 per kg. Penyesuaian HPP ini dinilai krusial mengingat lonjakan beban usaha tani tebu, terutama akibat kenaikan harga pupuk nonsubsidi.

Selain tuntutan kenaikan HPP, para petani tebu juga berharap agar harga gula di tingkat konsumen tidak lagi dibatasi oleh Harga Eceran Tertinggi (HET). Rencananya, sekitar 1.000 petani tebu dari berbagai daerah di Indonesia akan menyuarakan aspirasi ganda ini dalam aksi yang akan digelar di Jakarta pada 1 September 2026.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI), Soemitro Samadikoen, mengungkapkan bahwa usulan kenaikan HPP gula tebu menjadi Rp16.875 per kg telah diajukan kepada pemerintah pada periode Mei-Juni 2026. Namun, hingga kini belum ada respons resmi. “Petani tebu minta HPP gula naik minimal Rp16.875 per kg. Kami sudah mengajukan beberapa kali di Mei dan Juni, tapi belum direspons, sekarang masih menggunakan HPP 2024 yang Rp14.500 per kg,” kata Soemitro.

Soemitro menilai HPP gula Rp14.500 per kg sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini. Ia menambahkan bahwa penetapan harga yang sama dengan dua tahun lalu tidak adil bagi petani yang kini menghadapi kenaikan biaya produksi signifikan. “Kalau sekarang ada yang nawar Rp14.500 per kg, enggak dosa, tapi dua tahun lalu juga nawarnya Rp14.500 per kg, bahkan ada Rp14.300 per kg. Padahal kondisi petani sekarang lagi susah, pengeluaran tinggi tapi produktivitas turun,” jelasnya.

Para petani tebu merasa dirugikan dengan HPP yang stagnan bertahun-tahun. Situasi diperparah oleh konflik geopolitik global yang menyebabkan biaya sarana produksi pertanian, khususnya pupuk, melambung tajam. “Kami khawatir, trauma, dengan pemberlakuan HPP 2016, saat itu lama sekali enggak naik-naik, membuat produktivitas tebu turun drastis. Apalagi, tahun ini ada perang di sana-sini yang berpengaruh ke kenaikan biaya sarana produksi, terutama pupuk,” ujar Soemitro.

Pupuk jenis ZA Plus, yang sangat vital bagi budi daya tebu, kini harus dibeli petani dalam skema nonsubsidi. Alokasi pupuk bersubsidi yang diterima petani sangat terbatas, hanya sekitar 108 kg per hektare lahan. Harga ZA Plus nonsubsidi melonjak dari Rp4.300 per kg di awal 2026 menjadi Rp8.600 per kg, dipicu oleh perang di Timur Tengah dan penguatan dolar Amerika Serikat.

Aksi unjuk rasa yang dijadwalkan pada 1 September 2026 ini akan diikuti oleh maksimal 1.000 petani tebu. APTRI memilih awal September karena ingin membedakan misi aksi mereka dengan kegiatan lain yang digelar pada Agustus. Awalnya, aksi ini dijadwalkan pada 12 Agustus 2026, namun ditunda menyusul janji pemerintah melalui Kemenko Pangan untuk menggelar rapat koordinasi terbatas (rakortas) gula pada 10 Agustus 2026, yang hingga kini belum terlaksana.

Selain mendorong kenaikan HPP, petani juga mendesak penghapusan HET gula. “Kalau produksi gula ingin tinggi, harga di konsumen jangan dibatasi HET. Enggak usah diatur-atur lagi yang di atas. Karenanya, kami usulkan juga penghapusan HET gula, biarkan sesuai mekanisme pasar. Kalau diatur-atur (pakai HET) bagaimana kami bisa untung,” tegas Soemitro. Ia menambahkan bahwa penghapusan HET dapat diimbangi dengan menjadikan gula sebagai bagian dari program bantuan sosial (bansos) bagi masyarakat yang membutuhkan.

Produksi Gula Nasional Diprediksi Meningkat

Di sisi lain, produksi gula kristal putih (GKP) nasional pada 2026 diproyeksikan mencapai 3,02 juta ton. Angka ini menunjukkan peningkatan sekitar 350 ribu ton atau 13,1% dibandingkan tahun 2025. Peningkatan produksi ini didorong oleh penambahan luas areal tanam tebu, peningkatan produktivitas, serta perbaikan rendemen tebu, yang memperkuat fondasi Indonesia menuju swasembada gula konsumsi pada 2027.

Berdasarkan Taksasi Tengah Giling Tahun 2026, produksi GKP nasional diperkirakan mencapai 3.018.459 ton, naik signifikan dari 2.668.075 ton pada 2025. Luas areal tebu juga bertambah dari 563.357 hektare menjadi 585.390 hektare, dengan produksi tebu meningkat dari 39.069.968 ton menjadi 40.195.133 ton. Rendemen tebu tercatat 7,51%, lebih tinggi dari 6,83% pada 2025, menandakan optimalisasi hasil gula dari bahan baku tebu.

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman sebelumnya menegaskan pentingnya peningkatan produksi gula secara menyeluruh dari hulu hingga hilir. Pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas produksi, tetapi juga memastikan peningkatan produktivitas yang memberikan keuntungan lebih baik bagi para pekebun. “Kami melakukan pembenahan dari hulu hingga hilir, mulai dari benih, pola tanam, sistem hilirisasi, hingga aspek pemasaran. Tujuannya sederhana, pekebun harus mendapatkan keuntungan,” kata Mentan.

Target produksi gula nasional pada 2026 memang diarahkan untuk mencapai sekitar 3 juta ton, seiring dengan perluasan dan optimalisasi lahan tebu. Angka Taksasi Tengah Giling Tahun 2026 yang mendekati target tersebut didukung oleh 58 pabrik gula (PG), terdiri atas 39 PG milik BUMN dan 19 PG swasta, yang melayani sekitar 731.705 orang pekebun tebu.