— BPJS Kesehatan menggandeng Keuskupan Agung Jakarta untuk memperkuat literasi dan kesadaran masyarakat mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Langkah ini diambil melalui program Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi (SYAIR JKN), yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang pentingnya kepesertaan aktif serta mendukung keberlangsungan program tersebut.

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto, menjelaskan bahwa program SYAIR JKN merupakan bagian dari strategi BPJS Kesehatan dalam membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat melalui pendekatan pentahelix. Kolaborasi ini diharapkan dapat memperluas jangkauan informasi Program JKN dengan melibatkan para pemuka agama sebagai mitra edukasi yang memiliki kedekatan dengan umat.

“Program JKN merupakan amanat bersama, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama. Melalui SYAIR JKN, kami ingin memperkuat literasi masyarakat agar semakin memahami manfaat Program JKN, menjaga kepesertaan tetap aktif, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Akmal.

Akmal menekankan bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar setiap manusia, sementara Program JKN adalah wujud semangat gotong royong bangsa. Oleh karena itu, penyampaian informasi mengenai Program JKN perlu dilakukan secara kolaboratif agar masyarakat memperoleh pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban sebagai peserta JKN.

“Kami percaya para pemuka agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat. Karena itu, kolaborasi ini sebagai bagian dari gerakan bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta JKN, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif. Hal ini juga sejalan dengan Paus Leo XIV yang menyampaikan perihal UHC dan kesetaraan kesehatan, serta senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat,” kata Akmal.

Hingga 1 Agustus 2026, jumlah peserta JKN telah mencapai lebih dari 284,4 juta jiwa, melampaui 98 persen dari total penduduk Indonesia. BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.762 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.228 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di seluruh Indonesia untuk mendukung pelayanan peserta.

“Tingginya cakupan kepesertaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan Program JKN. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap peserta tetap aktif, memahami manfaat Program JKN, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Untuk itu literasi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemuka agama sangat diperlukan,” terang Akmal.

Bentuk kerja sama yang digagas BPJS Kesehatan bersama Keuskupan Agung Jakarta meliputi penyusunan nota kesepahaman, pembuatan buku khotbah mingguan bertema Program JKN, peningkatan edukasi melalui Training of Trainer (ToT) bagi uskup dan pengurus gereja, pendaftaran peserta JKN kolektif bagi pekerja keagamaan, penguatan sinergi dengan fasilitas kesehatan Katolik, serta kolaborasi dengan yayasan dan institusi Katolik.

“Melalui kerja sama ini, harapannya mampu meningkatkan literasi dan kepesertaan aktif masyarakat. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin luas pula manfaat Program JKN yang dapat dirasakan masyarakat dan semakin terjaga keberlangsungan Program JKN sebagai wujud gotong royong bangsa,” terang Akmal.

Sejak 2014 hingga 2025, BPJS Kesehatan telah mengalokasikan lebih dari Rp1.270 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan. Akmal memastikan bahwa seluruh proses pembayaran klaim dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku demi optimalnya pelayanan JKN.

Uskup Keuskupan Agung Jakarta, Kardinal Ignatius Suharyo, menyatakan dukungan konsisten pihaknya terhadap Program JKN. Menurutnya, hal ini selaras dengan prinsip keagamaan dan semangat solidaritas nasional yang dipegang teguh oleh Gereja.

“Kami secara konsisten mendukung gagasan kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan karena selaras dengan prinsip keagamaan dan semangat solidaritas nasional. Prinsip solidaritas juga diwujudkan melalui praktik subsidi silang di lingkungan Gereja,” jelasnya.

Kardinal Ignatius Suharyo berharap komunikasi yang lancar dengan paroki dan majelis Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dapat memuluskan kolaborasi dan sinergi dalam menyukseskan Program JKN. Ia menambahkan bahwa semangat tersebut sejalan dengan upaya mendorong keadilan sosial dalam penyelenggaraan Program JKN.

“Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dikembangkan di tingkat nasional melalui KWI, termasuk melalui Komisi Kesehatan maupun Presidium KWI. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan kolaborasi hingga 38 keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia,” ujarnya.