DailyFX.ID — Pemerintah telah menyerap utang sebesar Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026, dengan alokasi pembayaran bunga utang mencapai Rp 394,2 triliun. Mayoritas pembayaran bunga utang ini, yaitu sebesar Rp 366,4 triliun, dialokasikan untuk bunga utang dalam negeri. Sementara itu, bunga utang luar negeri tercatat sebesar Rp 27,8 triliun.

Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pembiayaan Risiko Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suminto menjelaskan bahwa realisasi pembayaran bunga utang ini secara signifikan beredar di dalam negeri. “Artinya belanja bunga yang kita realisasikan itu beredar di dalam negeri dan menjadi likuiditas dan sumber daya ekonomi untuk mendukung aktivitas ekonomi dalam negeri,” ungkap Suminto dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi September 2026 di Kantor Kemenkeu, Jumat (18/9/2026).

Pembayaran bunga utang mencakup kupon Surat Berharga Negara (SBN), bunga pinjaman, dan biaya lain terkait pengelolaan utang. Fluktuasi beban bunga ini dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Suminto menilai realisasi bunga utang ini sejalan dengan strategi dan desain APBN, bahkan alokasi belanja bunga APBN 2026 dinilai memadai dan berpotensi memberikan ruang penghematan.

Pemerintah dinilai mampu melakukan efisiensi dalam pengelolaan keuangan tanpa menambah risiko fiskal terkait kebutuhan belanja bunga utang. “Jadi kondisi pasar keuangan yang memiliki implikasi pada pasar SBN tidak akan menyebabkan kenaikan kebutuhan belanja bunga yang melebihi alokasi dalam APBN,” tegas Suminto.

Berdasarkan data Kemenkeu, anggaran bunga utang yang direncanakan untuk tahun 2026 adalah Rp 599,4 triliun, mengalami kenaikan 8,6% dari outlook tahun 2025. Angka ini terdiri dari Rp 538,7 triliun untuk bunga utang dalam negeri dan Rp 60,7 triliun untuk bunga utang luar negeri. Outlook pembayaran bunga utang pada tahun 2026 sendiri diperkirakan sebesar Rp 582,2 triliun.

Sementara itu, defisit APBN per Agustus 2026 tercatat sebesar Rp 240,1 triliun atau sekitar 0,93% dari produk domestik bruto (PDB), dengan keseimbangan primer mencapai Rp 154 triliun. Ke depan, Kemenkeu memproyeksikan dinamika perekonomian global dan tensi geopolitik masih akan berlanjut. Percepatan belanja negara diprediksi terus berlangsung hingga akhir tahun, sementara pendapatan negara terus dioptimalkan.

Dengan pertimbangan tersebut, outlook defisit APBN dipatok sebesar 2,85% terhadap PDB, tetap dipertahankan di bawah ambang batas 3%.