DailyFX.ID — Calon Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti menyatakan bahwa tantangan kebijakan moneter ke depan bukan lagi sekadar memastikan ketersediaan likuiditas di perbankan. Fokus utama kini adalah mendorong likuiditas tersebut agar benar-benar mengalir menjadi kredit dan mampu menopang pertumbuhan ekonomi nasional.

Pernyataan ini disampaikan Destry dalam agenda uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) sebagai calon Gubernur BI di Komisi XI DPR RI, Jakarta. Ia menyoroti data pertumbuhan kredit per Juli 2026 yang telah mencapai 13%, namun mayoritas masih ditopang oleh bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). “Paling tidak dengan pertumbuhan bulan Juli kemarin, kredit tumbuh 13% lebih Pak, dan majority itu adalah Bank Himbara,” ujar Destry.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan likuiditas yang ditempuh BI telah berhasil mengalir ke perbankan. Namun, pekerjaan rumah besar masih ada untuk memastikan pertumbuhan kredit lebih merata. Destry menekankan perlunya mendorong bank swasta untuk lebih aktif menciptakan kredit baru. “Nah inilah yang kita ingin dorong supaya bank swasta juga mulai bisa menciptakan pertumbuhan kredit baru,” katanya.

Salah satu instrumen yang dimanfaatkan BI untuk mendorong penyaluran kredit adalah Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM). Melalui kebijakan ini, BI mengembalikan sebagian likuiditas kepada perbankan sebagai insentif untuk mendorong pembiayaan. “KLM ini, jadi kalau kita lihat, dengan kebijakan likuiditas makroprudensial kita yang totalnya adalah 6% dari DPK itu kita kembalikan kepada perbankan, per Agustus itu sudah ada 450-an triliun kembali dananya ke pemerintah, ke perbankan,” jelas Destry.

Destry menambahkan bahwa kelompok Himbara menjadi penerima insentif KLM terbesar, yang turut menjelaskan dominasi mereka dalam mendorong pertumbuhan kredit saat ini. “Dan kalau kita lihat memang Himbara itu mendapatkan insentif KLM yang paling besar,” tuturnya.

Dengan demikian, kebijakan likuiditas BI telah memberikan ruang lebih luas bagi perbankan untuk menyalurkan pembiayaan. Tantangan selanjutnya adalah memperluas jangkauan transmisi kebijakan ini ke lebih banyak bank, khususnya bank-bank swasta, serta ke berbagai sektor ekonomi.

Selain bank swasta, Destry juga menyoroti pertumbuhan kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih tergolong rendah, yaitu 1,6% per Juli 2026, meskipun angka ini menunjukkan perbaikan dari periode sebelumnya yang negatif. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan kredit secara agregat belum sepenuhnya merata.

BI akan terus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk memberikan insentif kepada bank yang meningkatkan penyaluran kredit UMKM. Salah satu caranya adalah melalui keringanan Giro Wajib Minimum (GWM) bagi bank yang menyalurkan kredit kepada UMKM.

Destry juga mengungkap rencana untuk memberikan ruang bagi bank dengan portofolio pembiayaan UMKM yang besar agar dapat membantu bank lain memenuhi kewajiban rasio pembiayaan inklusif makroprudensial. “Nah ini tentunya kami membuka satu ruang di mana mereka kemudian bisa semacam memberikan sertifikat, surat berharga yang kemudian bisa dibeli oleh bank lain, sehingga bank lain itu sudah memenuhi kewajiban mereka terkait dengan pemenuhan untuk rasio pembiayaan inklusif makroprudensial,” jelasnya.

Skema ini diharapkan dapat mendorong pembiayaan inklusif secara lebih luas. Tantangan berikutnya adalah mengubah kapasitas kredit yang tersedia menjadi penyaluran aktual. Destry mencatat bahwa undisbursed loan masih mencapai Rp 2.548 triliun atau sekitar 21,8% dari plafon kredit, menunjukkan adanya ruang pembiayaan yang belum ditarik debitur.

Besarnya undisbursed loan ini menjadi tantangan bagi BI untuk mendorong pertumbuhan kredit tanpa harus menciptakan likuiditas baru. Kompleksitas kebijakan BI ke depan terletak pada bagaimana menerjemahkan likuiditas yang telah disalurkan dan kapasitas kredit yang tersedia menjadi pembiayaan produktif yang mampu menggerakkan sektor riil.

Kredit Harus Mampu Memicu Aktivitas Ekonomi

Destry menekankan penguatan kredit sebagai bagian dari upaya menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Siklus ekonomi Indonesia saat ini dinilai masih di bawah tingkat optimal, sehingga ruang untuk mendorong pembiayaan masih terbuka lebar.

Oleh karena itu, kebijakan makroprudensial ke depan akan semakin diarahkan agar lebih pro-growth, namun tetap menjaga stabilitas sistem keuangan. Berbagai instrumen makroprudensial akan terus dioptimalkan untuk mendorong pembiayaan, terutama kepada sektor-sektor prioritas.

Lebih lanjut, Destry menilai bahwa pertumbuhan kredit tidak cukup hanya dilihat dari angka agregatnya. Struktur penyalurannya juga menjadi krusial, terutama apakah pertumbuhan tersebut telah menjangkau sektor produktif, UMKM, dan lebih banyak kelompok bank.

Pernyataan Destry ini memberikan gambaran mengenai tantangan yang akan dihadapi BI jika ia dipercaya menjadi Gubernur. Setelah periode kebijakan yang agresif dalam menjaga likuiditas dan mendorong transmisi moneter, langkah selanjutnya adalah memastikan likuiditas tersebut menghasilkan kredit baru dan menggerakkan aktivitas ekonomi.

Meskipun pertumbuhan kredit perbankan pada Juli 2026 telah menyentuh 13%, melampaui sasaran BI sebesar 8-12%, dominasi Himbara dan rendahnya pertumbuhan kredit UMKM menunjukkan bahwa transmisi kebijakan tersebut belum sepenuhnya merata. Agenda Destry ke depan tidak hanya menjaga agar likuiditas tetap memadai, tetapi juga memastikan likuiditas mengalir ke kredit yang produktif, lebih merata antarbank, dan pada akhirnya berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ekonom menilai transmisi kebijakan moneter semakin kompleks. Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, berpendapat bahwa tambahan likuiditas belum tentu meningkatkan kredit jika perbankan tidak memiliki risk appetite, permintaan pembiayaan lemah, atau surat berharga dianggap lebih menarik. Ia menambahkan, dampak BI-Rate berbeda antar sektor, sehingga bank sentral perlu pemahaman yang lebih granular mengenai pengaruh suku bunga terhadap sektor yang berbeda. “Karena itu bank sentral tidak harus mempunyai suku bunga berbeda untuk setiap sektor, tetapi harus mempunyai pemahaman yang jauh lebih granular mengenai bagaimana satu suku bunga memengaruhi sektor yang berbeda,” jelas Fakhrul.