DailyFX.ID — JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi nasional yang konsisten di atas 5% selama lima kuartal berturut-turut mulai menunjukkan dampak positif bagi masyarakat, terlihat dari penurunan angka kemiskinan dan pengangguran terbuka. Namun, kualitas pertumbuhan ekonomi Indonesia masih menjadi perhatian karena sebagian besar pekerjaan baru tercipta di sektor informal dan jasa yang memiliki produktivitas rendah.

Peneliti ekonomi dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29% pada triwulan II-2026 menunjukkan ketahanan ekonomi yang baik di tengah ketidakpastian global. Penurunan penduduk miskin menjadi 22,93 juta orang (8,07%) dan tingkat pengangguran terbuka menjadi 4,65% pada Mei 2026 menjadi indikasi awal manfaat pertumbuhan mulai dirasakan.

“Namun, jika ukuran yang digunakan adalah kualitas pertumbuhan, masih ada beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Fakta sebagian besar tambahan pekerjaan masih di sektor informal dan jasa berproduktivitas rendah menunjukkan pertumbuhan ekonomi nasional masih lebih kuat dari sisi kuantitas dibanding kualitas,” ujar Yusuf.

Yusuf menjelaskan bahwa elastisitas penyerapan tenaga kerja di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir berkisar antara 0,2-0,3. Angka ini menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi hanya mampu menciptakan sedikit lapangan kerja baru. Padahal, negara berkembang lain umumnya memiliki elastisitas di kisaran 0,3-0,7. Ia menambahkan, dengan pertumbuhan sekitar 5,3%, Indonesia seharusnya dapat menciptakan 1,5-2 juta pekerjaan baru setiap tahun jika elastisitasnya mendekati 0,4.

Situasi ini juga tercermin dari kinerja sektor manufaktur yang hanya tumbuh 4,52%, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi nasional. Perlambatan sektor manufaktur, yang merupakan penyerap tenaga kerja formal terbesar, dipengaruhi oleh tingginya biaya logistik dan energi, persaingan impor, serta orientasi hilirisasi yang padat modal. Akibatnya, tambahan tenaga kerja lebih banyak terserap di sektor dengan produktivitas dan upah relatif rendah, yang berdampak pada lambatnya penguatan kelas menengah.

Dalam konteks ini, struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) perlu dievaluasi. Kenaikan belanja pemerintah pada triwulan II-2026, termasuk program perlindungan sosial dan pembayaran gaji ke-13 ASN, berhasil menopang konsumsi rumah tangga dan menjaga daya beli dalam jangka pendek. Namun, agar pertumbuhan menjadi lebih berkualitas, komposisi belanja perlu diarahkan pada investasi produktif.

“Dengan demikian, APBN tidak hanya menjaga konsumsi, tetapi juga memperkuat kapasitas ekonomi dalam menciptakan pekerjaan formal dan meningkatkan produktivitas,” tegas Yusuf.

Empat Faktor Penguji Pertumbuhan Berkualitas

Ekonom dan pakar kebijakan publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menekankan bahwa pertumbuhan ekonomi berkualitas diuji dari empat hal: jumlah pekerjaan produktif yang diciptakan, peningkatan pendapatan pekerja, seberapa besar keluarga keluar dari kerentanan, dan sektor apa yang menjadi mesin pertumbuhan.

“Jika ekonomi Indonesia telah tumbuh di atas 5% selama lima kuartal berturut-turut, mengapa memperoleh pekerjaan formal dengan upah yang layak masih terasa sulit bagi begitu banyak orang? Makanya, pertumbuhan ekonomi harus diuji melalui pertanyaan yang lebih nyata, antara lain berapa banyak pekerjaan produktif diciptakan,” jelas Achmad.

Badan Pusat Statistik melaporkan bahwa ekonomi Indonesia tumbuh 5,29% secara tahunan pada triwulan II-2026, melanjutkan tren positif sejak triwulan sebelumnya. Angka kemiskinan juga bergerak positif, turun menjadi 8,07% atau 22,93 juta orang pada Maret 2026, berkurang sekitar 920 ribu orang dibandingkan Maret 2025. Tingkat pengangguran terbuka pada Februari 2026 juga turun menjadi 4,68%.

“Data tersebut patut diapresiasi. Akan tetapi, pertumbuhan berkualitas tidak cukup dinilai dari kemampuan mempertahankan angka PDB (produk domestik bruto) di atas 5%. Tesisnya jelas, pertumbuhan ekonomi RI saat ini belum dapat disebut sepenuhnya berkualitas,” tutur Achmad.

Achmad menambahkan, pertumbuhan ekonomi baru layak disebut berkualitas ketika kenaikan PDB menghasilkan lebih banyak pekerjaan formal, meningkatkan upah riil, memperkuat manufaktur, dan menurunkan kemiskinan lebih cepat daripada pertumbuhan penduduk. Pemerintah diminta tidak hanya merayakan angka pertumbuhan PDB, tetapi memindahkan ukuran keberhasilan ekonomi pada perbaikan kesempatan hidup rakyat.

Tanpa perubahan tersebut, ekonomi dapat terus tumbuh sementara jutaan orang tetap bekerja tanpa kepastian dan hidup hanya sedikit di atas garis kemiskinan. Oleh karena itu, belanja publik harus diarahkan pada kegiatan yang memperkuat kapasitas produksi, seperti infrastruktur logistik, ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, serta dukungan bagi UMKM dan industri padat karya.