DailyFX.ID — JAKARTA – Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti tingginya ketergantungan anggaran pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kondisi ini membuat banyak daerah belum mandiri secara finansial.

Ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, mengungkapkan bahwa ketergantungan anggaran yang tinggi membuat pengelolaan keuangan daerah menjadi rentan ketika terjadi pengurangan alokasi transfer ke daerah (TKD). Manuver yang kerap dilakukan daerah saat alokasi berkurang adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kenaikan pungutan pajak, yang dampaknya langsung dirasakan masyarakat.

“Ini sangat sensitif, kalau misalnya kita terlanjur mengurangi TKD akhirnya pemerintah daerah hanya bisa menarik pajak yang memang sangat berdampak ke masyarakat kecil. Intinya saya melihat ini masih jauh sekali banyak daerah menjadi independent,” ujar Dipo saat rapat dengar pendapat umum Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Tentang Keuangan Negara di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dalam beberapa tahun terakhir, porsi transfer ke daerah menunjukkan tren penurunan. Dipo mengutip data Kementerian Keuangan, di mana alokasi pada tahun 2024 sebesar Rp 863 triliun, turun menjadi Rp 849 triliun pada 2025. Penurunan lebih signifikan terjadi pada 2026 menjadi Rp 693 triliun. Meskipun pada 2027 transfer ke daerah naik menjadi Rp 735 triliun, jumlahnya masih belum setinggi tahun 2024 dan 2025.

Berdasarkan kajian Core Indonesia terhadap 20 negara berdasarkan jumlah penduduk, porsi belanja pemerintah daerah di Indonesia tergolong rendah. Pada tahun 2005, porsi belanja daerah mencapai 32,5% dari total belanja negara, namun turun menjadi 25,4% pada 2025. Dalam dua dekade terakhir, terjadi penurunan porsi belanja untuk pemerintah daerah.

Situasi ini berbanding terbalik dengan Tiongkok, di mana belanja pemerintah daerahnya justru meningkat selama dua dekade. Porsi belanja daerah di Tiongkok meningkat dari 74,1% menjadi 85,8% dari total belanja pada 2025.

Dipo menjelaskan bahwa kenaikan alokasi belanja daerah di Tiongkok didukung oleh penerapan pengelolaan keuangan yang ketat. Daerah tidak hanya menerima dana besar, tetapi juga dituntut untuk mengelolanya secara matang demi memberikan efek pengganda bagi perekonomian.

“KPI (Key Performance Indicator)-nya sangat banyak, sangat tinggi, dan sangat detail,” tutur Dipo.

Untuk meningkatkan porsi belanja pemerintah daerah, diperlukan sistem monitoring yang memadai. Dipo menilai penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) belum berjalan maksimal, sehingga investasi yang lebih tinggi dalam pelaksanaan sistem keuangan ini menjadi krusial.

“Saat ini sistem keuangan negara, SIPD dan SIKD ini masih sebatas anggaran. Pertanyaannya selalu sebatas anggaran sudah habis atau belum? Kalau melihat beberapa negara seperti China dan Vietnam ini bukan hanya kesehatan fiskal saja yang dilihat tetapi beberapa KPI sosial kayak kemiskinan tercapai atau tidak,” terang Dipo.

Menurut Dipo, idealnya indikator belanja daerah tidak hanya berfokus pada besaran dana yang dikeluarkan, tetapi juga pada hasil yang dicapai. Hal ini terutama terkait dengan hasil belanja pada program-program pembangunan yang mendorong pertumbuhan ekonomi, termasuk indikator penurunan kemiskinan dan laju investasi di daerah.

“Jadi sangat outcome based, intinya buat Indonesia memang kita pelan-pelan harus lebih banyak belanja ke daerah tetapi dikendalikan pemerintah pusat,” pungkas Dipo.