DailyFX.ID — JAKARTA – Perdana Menteri Prancis Sebastien Lecornu menyerukan kepada seluruh jajaran pemerintah untuk membekukan total belanja negara pada 2027. Langkah ini bertujuan untuk mempertahankan tingkat pengeluaran pada level yang sama dengan tahun berjalan demi mengendalikan defisit fiskal yang terus membebani keuangan negara.

Dalam sebuah surat edaran yang ditujukan kepada para menteri, Lecornu menekankan bahwa pengetatan anggaran ini akan berlaku bagi seluruh kementerian, dengan pengecualian anggaran sektor pertahanan. Kebijakan ini diambil di tengah meningkatnya kekhawatiran terhadap kondisi perekonomian nasional.

Apabila mempertimbangkan laju inflasi yang terus berlangsung, kebijakan mempertahankan nilai belanja pada angka yang sama secara efektif akan berujung pada pemotongan pengeluaran secara riil. Namun, pembekuan anggaran ini secara spesifik menargetkan pos belanja pemerintah pusat, sehingga tidak akan memengaruhi alokasi dana untuk pemerintah daerah maupun program jaminan sosial masyarakat.

Keputusan tegas ini muncul setelah Menteri Keuangan Prancis Roland Lescure pada Juli 2026 mengonfirmasi bahwa pemerintah tidak akan mampu mencapai target penurunan defisit anggaran hingga di bawah 5% pada tahun 2026. Kebijakan penghematan ini diluncurkan di saat tekanan keuangan publik Prancis telah mencapai titik yang mengkhawatirkan.

Pada akhir Juni 2026, utang nasional Prancis tercatat memecahkan rekor tertinggi dalam sejarah, melampaui angka 3,5 triliun euro, atau setara dengan sekitar Rp 71,3 kuadriliun. Sebelum usulan pembekuan belanja ini diajukan, Bank of France telah mengeluarkan peringatan keras mengenai risiko krisis fiskal yang serius jika pemerintah tidak segera mengambil tindakan nyata untuk memangkas defisit dan menstabilkan beban utang negara.