— Realisasi pembiayaan utang pemerintah Indonesia telah mencapai Rp 506 triliun per 31 Agustus 2026. Angka ini merupakan 60,8% dari target pembiayaan utang yang ditetapkan sebesar Rp 832,2 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rincian pembiayaan utang tersebut menunjukkan bahwa Surat Berharga Negara (SBN) menyumbang Rp 527,4 triliun, sementara pinjaman mencatat neto negatif sebesar Rp 21,4 triliun. Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan bahwa realisasi SBN ini mencapai 66% dari target APBN dan berada sesuai jalur rencana.

“Agustus ini on track karena itu sesuai dengan rencana APBN. Kami perhatikan terus ke depannya dan laporkan terus,” ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kinerja dan Fakta Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026).

Suahasil menambahkan bahwa pengelolaan pembiayaan utang dilakukan secara prudent dan terukur. Langkah antisipatif, active cash, serta debt management diterapkan untuk menjaga ketersediaan likuiditas pemerintah yang memadai, sekaligus mempertimbangkan efisiensi cost of fund dan mitigasi risiko.

Pergerakan imbal hasil (yield) SBN terpantau stabil di level 7,17% per 15 September 2026, meskipun pasar keuangan global dilanda ketidakpastian. Yield spread SBN terhadap UST yang relatif rendah menunjukkan country risk Indonesia berada pada level aman.

“Kalau kita bandingkan Indonesia dengan negara lain itu yang sebelah kanan Indonesia relatif oke kita ada spread dengan 217 basis poin itu tetap bisa mengundang pemodal asing untuk membeli SBN,” terang Suahasil, menekankan soliditas pasar SBN Indonesia di tengah ketidakpastian global.

Penawaran yang masuk (incoming bids) pada lelang SBN sepanjang 2026 juga tetap terjaga. Rasio permintaan terhadap penawaran (bid to cover ratio) menunjukkan angka yang baik, dengan rata-rata 1,88 kali untuk lelang Surat Utang Negara dan 2,53 kali untuk lelang Surat Berharga Syariah Negara.