DailyFX.ID — NEW YORK – Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (Sekjen PBB) António Guterres menggunakan pidato terakhirnya di hadapan Majelis Umum PBB pada Rabu (23/9/2026) untuk menyerukan tindakan segera dari para pemimpin dunia. Seruannya mencakup pengaturan regulasi kecerdasan buatan (AI), penghentian peperangan, fokus pada penanganan perubahan iklim, serta perombakan institusi PBB yang dinilai kian kesulitan menghadapi tantangan global.

Guterres, yang masa jabatan lima tahun keduanya akan berakhir pada 31 Desember mendatang, kembali menekankan pentingnya pengawasan global terhadap risiko AI. Imbauan ini disampaikan bertepatan dengan persiapan Dewan Keamanan PBB menggelar taklimat bersama para pimpinan industri AI. Ia merefleksikan hambatan dan kebuntuan yang sering terjadi di tubuh PBB, di tengah pertemuan yang turut diwarnai ketidakhadiran beberapa pimpinan negara kunci.

Di hadapan sekitar 130 pemimpin dunia, Guterres membela solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina, menegaskan prinsip tanggung jawab pihak pencemar atas biaya perubahan iklim, dan mendesak reformasi lembaga internasional. Isu-isu ini merupakan perjuangan utama yang konsisten ia suarakan selama satu dekade memimpin PBB. Pidato ini menandai akhir masa kepemimpinan Guterres selama sepuluh tahun, periode di mana ia berupaya memosisikan PBB sebagai mediator konflik dan forum tata kelola teknologi baru.

“Negara-negara yang memimpin revolusi teknologi ini harus berbagi informasi mengenai risiko keselamatan yang bermunculan, bekerja sama dalam pengujian dan evaluasi, serta berupaya menciptakan perlindungan bersama yang melindungi kita semua,” ujar Guterres. Ia mengimbau para pimpinan dunia untuk memajukan pengembangan AI yang bertanggung jawab, menyusun langkah perlindungan tambahan, serta mewujudkan kerangka kerja manajemen risiko AI multilateral yang didukung pengawasan independen dan kredibel.

Secara terpisah, Menteri Keuangan AS Scott Bessent menyampaikan pemerintah AS telah mengusulkan mekanisme notifikasi keselamatan AI baru untuk dipertimbangkan oleh Presiden AS Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping. Usulan ini muncul dari dialog keselamatan AI antara AS dan China untuk menangani insiden berbasis AI yang berdampak pada keamanan nasional.

Mendorong Tata Kelola AI dan Penanganan Konflik Global

Guterres telah lama mendorong pembentukan tata kelola AI di tingkat global. Pada 2023, PBB membentuk badan penasihat AI beranggotakan 39 orang yang terdiri dari eksekutif perusahaan teknologi, pejabat pemerintah, dan akademisi. Pada tahun yang sama, Dewan Keamanan PBB menggelar pertemuan pertamanya untuk membahas risiko AI, di mana Tiongkok mengingatkan agar teknologi tersebut tidak menjadi “kuda liar yang lepas kendali,” sementara AS memperingatkan potensi penyalahgunaan AI untuk penyensoran atau penindasan masyarakat.

Mengenai situasi di Timur Tengah, Guterres menyerukan pentingnya deeskalasi dan dialog. “Mari bersama-sama kita kirimkan pesan yang jelas dari ruangan ini. Pertempuran harus dihentikan. Bantuan kemanusiaan harus mengalir. Dan hak serta kebebasan navigasi harus dipulihkan sepenuhnya sesuai dengan hukum internasional,” tegasnya.

Terkait efektivitas sistem PBB yang kerap mendapat kritik, Guterres mengakui bahwa mekanisme aksi kolektif internasional saat ini berada di bawah tekanan yang sangat berat. Ia menilai institusi global yang ada masih mencerminkan realitas struktur kekuasaan dan kepentingan masa lalu.

Mengakhiri orasinya, Guterres menyampaikan salam perpisahan. “Pada 1 Januari nanti, ketika saya tidak lagi menjabat sebagai Sekretaris Jenderal, yakinlah akan satu hal ini. Di mana pun saya berada dan apa pun yang akan saya lakukan, saya akan terus memegang teguh keyakinan perdamaian itu mungkin terjadi. Saya akan terus membela nilai-nilai Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan tidak akan pernah menyerah,” tutur Guterres.

António Guterres menjabat sebagai Sekretaris Jenderal PBB kesembilan sejak 1 Januari 2017. Selama satu dekade kepemimpinannya, dunia mengalami pergeseran geopolitik yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya konflik bersenjata regional, krisis iklim global, serta disrupsi pesat dari teknologi AI. Di bawah kepemimpinannya, PBB berulang kali menghadapi tantangan terkait efektivitas dan relevansi lembaganya, serta pemangkasan kontribusi dana dari donor besar seperti AS menambah tekanan finansial dan operasional.