DailyFX.ID — WASHINGTON – Pertemuan puncak antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington diharapkan dapat meredakan ketegangan antara dua kekuatan ekonomi terbesar dunia. Namun, negara-negara sekutu AS di Asia menekankan bahwa stabilitas hubungan kedua negara tidak boleh mengorbankan kepentingan nasional dan keamanan kawasan.

Menjelang konferensi tingkat tinggi (KTT) yang dijadwalkan berlangsung, pemerintah AS bersama Jepang dan Korea Selatan (Korsel) menegaskan kembali komitmen pertahanan bersama. Mereka juga menolak segala upaya sepihak yang bertujuan mengubah status quo di Selat Taiwan. Langkah ini diambil menyusul kekhawatiran di kawasan bahwa Trump mungkin akan melunakkan sikap AS terhadap Taiwan atau isu keamanan regional lainnya demi mendapatkan konsesi perdagangan dari Beijing atau bantuan China dalam meredakan konflik militer dengan Iran.

Analis Senior untuk China dan Asia Timur Laut di Eurasia Group, Jeremy Chan, menyatakan sekutu dan mitra AS di kawasan berada dalam posisi dilematis. “Secara umum, sekutu dan mitra AS di kawasan tidak ingin melihat terobosan hubungan AS-China yang merugikan kepentingan nasional mereka. Namun, mereka juga ingin mencegah keretakan hubungan kedua negara yang dapat meningkatkan risiko konflik di kawasan,” kata Chan.

Isu Taiwan dan Kredibilitas Pertahanan AS

Isu kedaulatan Taiwan diprediksi menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika hubungan kedua negara, meskipun belum ada kepastian apakah isu ini akan masuk secara formal dalam agenda perundingan. Pemerintah China secara konsisten mendesak AS untuk menghentikan seluruh penjualan senjata ke Taiwan.

Sebelumnya, Presiden Trump sempat menunda paket penjualan senjata senilai US$14 miliar ke Taiwan pasca-KTT dengan Xi Jinping pada Mei 2026. Ia menggambarkan penjualan senjata tersebut sebagai alat tawar-menawar dalam diplomasi dengan China. Situasi ini memicu kekhawatiran dari Jepang dan Filipina, yang khawatir AS akan mengendurkan dukungan terhadap Taiwan demi keuntungan ekonomi atau bantuan geopolitik di Timur Tengah.

Kekhawatiran ini diperkuat oleh analisis pendiri lembaga konsultasi Indo-Pacific Solutions, Derek Grossman. Ia menilai bahwa perang berkepanjangan dengan Iran membuat AS mulai mengalihkan sebagian amunisi dan persenjataan dari kawasan Asia Pasifik. Hal ini dianggap memperlambat respons AS terhadap potensi agresivitas China sekaligus mengikis kepercayaan terhadap komitmen pertahanan Washington di kawasan.

Sementara itu, hubungan bilateral di Korea Selatan sempat menegang setelah Presiden Trump secara mendadak membatalkan latihan militer gabungan AS-Korsel bulan lalu. Keputusan ini, yang diambil dengan alasan menghindari provokasi terhadap Korea Utara, dinilai para ahli berisiko mengganggu kesiapan tempur pasukan gabungan.

Ekspektasi Terbatas pada Sektor Perdagangan

Dari sektor ekonomi, para pelaku pasar dan pengamat tidak memasang ekspektasi yang terlalu tinggi dari pertemuan ini. Kepala Ekonom Asia Pasifik Goldman Sachs, Andrew Tilton, menyampaikan bahwa hasil yang realistis kemungkinan hanya berupa kesepakatan-kesepakatan kecil di bidang perdagangan. Kedua belah pihak dinilai memiliki kepentingan bersama untuk menjaga agar hubungan ekonomi tidak semakin memburuk.

Sengketa tarif antara kedua negara sebelumnya sempat memuncak, dengan pengenaan bea masuk setinggi 145% untuk ekspor China ke AS dan 125% untuk ekspor AS ke China. Meskipun kebijakan tarif darurat awal telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung AS, pemerintah Amerika tetap menerapkan bea masuk sebesar 12,5% sejak Juli 2026 dengan alasan tuduhan praktik kerja paksa, di samping tarif sektoral hingga 50% yang masih berlaku.

CIO North Asia Nomura International Wealth Management, Julia Wang, menggarisbawahi pentingnya stabilitas tarif jangka panjang. Namun, Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengonfirmasi bahwa gencatan senjata perdagangan hanya akan diperpanjang selama dua bulan, hingga 10 Januari 2026.

Dampak Dinamika Perdagangan bagi Asia Tenggara

Bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara, dinamika sengketa tarif AS-China memberikan dampak ganda. Pakar dari ISEAS – Yusof Ishak Institute, Stephen Olson, serta Profesor Sejarah Internasional Tufts University, Chris Miller, menjelaskan bahwa negara-negara ASEAN selama ini diuntungkan oleh pengalihan rantai pasok dari perusahaan-perusahaan yang mencari wilayah netral.

Jika celah besaran tarif antara China dan Asia Tenggara menyempit akibat penurunan tarif AS secara signifikan, insentif bagi manufaktur China untuk berinvestasi atau memindahkan fasilitas produksinya ke kawasan ASEAN berpotensi menurun. Hubungan ekonomi dan politik antara AS dan China berada dalam ketegangan tinggi sejak dimulainya perang tarif besar-besaran pada April 2025. Situasi geopolitik global semakin rumit menyusul keterlibatan militer AS dalam konflik skala besar dengan Iran yang menguras sumber daya logistik dan fokus pertahanan AS.

Kondisi tersebut memicu dinamika baru di kawasan Asia Pasifik. Di satu sisi, negara-negara sekutu AS membutuhkan kepastian komitmen keamanan dari AS yang tetap solid di tengah ancaman hegemoni China. Di sisi lain, ketergantungan ekonomi kawasan terhadap stabilitas arus perdagangan global membuat sekutu-sekutu AS mengharapkan adanya kompromi pragmatis antara Washington dan Beijing tanpa mengorbankan kedaulatan serta keunggulan ekonomi kawasan.