DailyFX.ID — Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara tegas menolak upaya pembentukan kerangka atau regulasi global untuk mengendalikan perkembangan kecerdasan buatan (AI). Pernyataan ini disampaikan Trump dalam pidatonya di hadapan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Dalam kesempatan tersebut, Trump menegaskan bahwa Amerika Serikat menolak skema globalis yang berupaya membatasi atau mengawasi pemanfaatan teknologi AI yang berkembang pesat di seluruh dunia. Ia menyatakan, “Pihak AS menolak skema globalis yang berupaya membatasi atau mengawasi pemanfaatan teknologi AI yang saat ini tengah berkembang pesat di seluruh dunia.”

Selain menolak kontrol internasional, Trump mengumumkan kebijakan baru AS terkait penamaan teknologi tersebut. Pemerintah AS akan mulai mengganti istilah “kecerdasan buatan” menjadi “kecerdasan super” (super intelligence) dalam seluruh dokumen resmi negara.

Menurut Trump, penggunaan kata “buatan” memberikan kesan seolah-olah teknologi tersebut palsu atau tidak nyata, padahal kemampuannya kian luar biasa. Ia berharap dokumen-dokumen di tingkat internasional dapat mengadopsi istilah “kecerdasan super” yang dinilainya jauh lebih akurat.

Sikap tegas Trump ini muncul di tengah maraknya perdebatan publik mengenai potensi risiko kemajuan AI. Sebelumnya, dua peneliti dari perusahaan pengembang AI Anthropic memperkirakan terdapat peluang sebesar 10% AI dapat mengancam keberlangsungan hidup umat manusia dalam satu dekade mendatang.

Namun, Trump menepis skenario distopia tersebut dan menyebut klaim mengenai AI yang akan menguasai dunia serta memusnahkan manusia sebagai berita bohong (hoax). Ia justru mendorong keberlanjutan inovasi dan pengembangan AI secara masif.

Trump menekankan bahwa pemerintah AS tidak boleh memperlambat langkahnya agar posisi kepemimpinan teknologi dunia tidak direbut oleh China. Usulan regulasi AI global menjadi salah satu isu utama dalam diplomasi internasional seiring kekhawatiran atas dampak etis, privasi, hingga ancaman eksistensial dari AI.

PBB dan sejumlah Uni Negara telah berupaya merumuskan tata kelola AI bersama untuk memitigasi risiko tersebut. Namun, penolakan dari negara pionir seperti AS mencerminkan adanya ketegangan antara upaya pengawasan multilateral dengan ambisi menjaga keunggulan teknologi dalam persaingan geopolitik global.